RAPBD 2026: Bupati Babak Belur, Koalisi Inhil Hebat Tinggal Nama?Oleh: H. Kartika Roni

KOREKSI24JAM, INDRAGIRI HILIR Pembahasan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar rutinitas anggaran. Ia menjelma panggung terbuka yang memperlihatkan wajah asli politik daerah. Di forum inilah publik bisa melihat Bupati Inhil H. Herman berdiri dalam posisi paling rentan—babak belur oleh kritik DPRD, sementara barisan koalisi yang dulu mengusungnya justru nyaris tak bersuara.

Sebagai penulis yang mengikuti dinamika ini, sulit untuk menepis kesan bahwa pemerintah daerah kehilangan kendali narasi. RAPBD 2026 dipresentasikan seperti dokumen teknis semata, padahal ia seharusnya menjadi peta jalan keberpihakan. Ketika belanja rutin kembali mendominasi dan program-program strategis tak mampu dijelaskan manfaat nyatanya, DPRD menemukan celah besar untuk menyerang.

Namun yang paling menyentak bukanlah kerasnya kritik dewan. Yang paling mengganggu nalar publik adalah sikap Koalisi Inhil Hebat. Koalisi yang saat Pilkada tampil penuh percaya diri, kini justru terkesan menghilang saat kepala daerahnya diuji. Tidak ada sikap politik yang tegas. Tidak ada upaya serius membangun pertahanan argumentatif. Bahkan, sebagian justru ikut menambah luka.

Di titik ini, saya melihat ada persoalan lebih besar dari sekadar RAPBD. Ada krisis komitmen. Koalisi di Inhil tampaknya dibangun dengan semangat menang, bukan semangat memerintah. Ketika kemenangan telah diraih dan kekuasaan berjalan, masing-masing kembali pada kepentingan sendiri-sendiri. Kepala daerah pun dibiarkan sendirian menghadapi badai.

Tentu, Bupati Herman tidak sepenuhnya bisa berlindung di balik absennya koalisi. Kepemimpinan adalah tentang keberanian membaca situasi. Ketika dukungan politik melemah, seharusnya ada langkah korektif: memperkuat komunikasi, merapikan prioritas anggaran, dan menghadirkan kebijakan yang mudah dipahami serta dirasakan rakyat. Tanpa itu, pembahasan RAPBD akan terus menjadi ajang saling curiga, bukan kolaborasi.

RAPBD 2026 seharusnya menjadi momentum konsolidasi, bukan ajang saling menjatuhkan. Sayangnya, yang terlihat justru sebaliknya. Pemerintah sibuk bertahan, DPRD sibuk menekan, sementara rakyat hanya bisa menonton dari kejauhan, berharap anggaran ini benar-benar membawa perubahan.

Sebagai penutup kata, jika Koalisi Inhil Hebat hanya hadir saat baliho dicetak dan suara dihitung, lalu menghilang saat tanggung jawab anggaran dibahas, maka publik patut curiga: koalisi ini bukan alat perubahan, melainkan sekadar kendaraan kekuasaan.

Dan jika Bupati terus dibiarkan “babak belur” tanpa perlindungan politik yang sehat, jangan heran bila RAPBD ke depan bukan lagi soal membangun Indragiri Hilir, melainkan soal siapa yang paling kuat bertahan di tengah tarik-menarik kepentingan.

Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berdebat di ruang sidang. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, atau dihabiskan untuk mengurus koalisi yang rapuh dan saling meninggalkan. ***

Rapat Perdana, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tegaskan Komitmen Kinerja Berbasis Pendekatan ke Rakyat

 

KOREKSI24JAM, Indragiri Hilir – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir masa bakti 2025–2030 menggelar rapat perdana pengurus sebagai langkah awal konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan baru. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, menyelaraskan program kerja, serta menegaskan komitmen partai dalam menjalankan kinerja yang berpihak dan dekat dengan rakyat.

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir yang hadir pada Rapat Perdana malam ini adalah Pengurus Baru yang dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan yaitu Bapak Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, MM. Rapat yang sifatnya konsolidasi dan silaturahmi tersebut, dibuka oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Samino, S.Tp., M.Si dan dipimpin oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Andi Darma Taufik di dampingi oleh Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Muhammad Alias.

Andi Darma Taufik Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa kepengurusan periode 2025–2030 harus mampu menghadirkan kerja-kerja politik yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pendekatan ke rakyat menjadi prinsip utama dalam setiap langkah dan kebijakan organisasi partai.

“PDI Perjuangan adalah partai wong cilik. Oleh karena itu, seluruh pengurus DPC harus turun ke bawah, mendengar, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan kalau memungkinkan dalam kontestasi Legfislatif Tahun 2029 nanti, ikut dan maju semua disetiap dapilnya masing-masing, karena kinerja partai ke depan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya seremonial,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Andi Darma Taufik dalam arahannya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Samino dan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Muhammad Alias dalam arahannya secara garis besar menyatakan bahwa rapat perdana ini juga membahas penguatan soliditas internal, pembagian peran dan fungsi pengurus, serta strategi kerja partai dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dan dalam kesempatan lain Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Abdul Samad dalam arahannya ingin Seluruh pengurus nantinya diharapkan mampu bekerja secara kolektif, disiplin organisasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi Pancasila serta ajaran Bung Karno.

Selain itu, dalam rapat ini seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan struktur partai hingga tingkat paling bawah, serta menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan politik rakyat.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir masa bakti 2025–2030 optimistis dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab partai secara maksimal, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indragiri Hilir. Sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu, “Menangis dan tertawa bersama rakyat, bekerja dan berjuang untuk rakyat.”

Andi Darma Taufik Terpilih Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Inhil

KOREKSI24JAM, PEKANBARU - Andi Darma Taufik (ADT) terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau periode 2025-2030.

Terpilihnya ADT dalam Konferensi Daerah (Konperda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak Provinsi Riau di Labersa Hotel, Sabtu (22/11/2025).

Terpilihnya ADT sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Inhil merupakan langkah maju bagi partai dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Ini merupakan periode pertama kepemimpinan ADT usai kembali berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Riau untuk periode yang ke-2 dari Dapil Inhil.

Dengan pengalaman dan komitmennya, ADT diharapkan dapat memimpin PDI Perjuangan Inhil menuju kemenangan dalam Pemilu 2029 dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Komposisi kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Inhil periode 2025-2030 kali ini cukup menarik perhatian. Hal itu dikarenakan selain terjadi pergeseran Ketua yang sebelumnya diduduki oleh Samino yang kini menjadi Sekretaris.

Beberapa nama beken dan tersohor di Kabupaten Inhil yang menjadi pengurus inti, seperti Muhammad Aliyas yang menjadi Bendahara dan Afrida yang menjadi Wakil Bendahara.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta para kader untuk membangun kekuatan dan jejaring di tengah masyarakat. 

"Jangan lengah. Mulai hari ini perkuat soliditas partai. Dekati dan sapa rakyat di akar rumput," kata Hasto.

Hasto juga menyebut kompetisi politik akan berlangsung lebih sengit pada 2029 mendatang. Oleh karena itu, ia meminta para kader untuk terus memperkuat diri dan partai.

"Kompetisi politik akan semakin sengit, jadi kita harus siap dan terus memperkuat diri," tambah Hasto.

Andi Darma Taufik sendiri mengaku siap memimpin PDI Perjuangan Inhil ke arah yang lebih baik. "Saya akan bekerja keras untuk memperkuat partai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inhil," katanya.

Konperda dan Konfercab serentak PDI Perjuangan se Riau dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan dihadiri jajaran pengurus DPP lainnya.

Dengan terpilihnya Andi Darma Taufik sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Inhil, diharapkan partai ini dapat terus meningkatkan perannya dalam membangun masyarakat Inhil.

"Yumizar yunus Tegaskan Pihak luar jangan campuri urusan Internal Partai Golkar Riau"

KOREKSI24JAM, Pekanbaru — Sejumlah tokoh menilai Larshen Yunus Simamora tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari penunjukan Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, MT (ADK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau. Mereka menyebut, Larshen bukan kader Partai Golkar sehingga tidak perlu mencampuri urusan internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Penegasan ini disampaikan Pahrijal, Wakil Ketua OKK KNPI Provinsi Riau kepada media, Senin (03/11). Menurutnya, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar seharusnya menjadi ajang demokrasi yang membahagiakan, bukan memunculkan polemik. “Musda itu ajang gembira. Mari kita sambut ADK dengan ruang gembira di Bumi Riau,” ujarnya.

Kehadiran Ahmad Dolly ke Riau sebagai Plt. Ketua DPD Partai Golkar Riau untuk menuntaskan agenda internal partai. Menjadi tidak elok ketika dicoba-coba dibenturkan dengan yang lain. Penunjukan ADK sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Riau diharapkan menjadi momentum konsolidasi partai jelang agenda politik mendatang. Sementara itu, suara dari internal Golkar menegaskan bahwa pihak luar yang tidak memiliki afiliasi struktural sebaiknya tidak mengganggu proses tersebut.

Pahrijal juga menyesalkan sikap dan statemen Larshen Yunus yang kerap mengatasnamakan pemuda dan masyarakat Riau dengan mencoba membenturkan kepentingan pribadinya dengan Partai Golkar.

Secara terpisah, hal senada juga disampaikan Yumizar Yunus, Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau. Ia juga meminta Larshen untuk tidak ikut campur. Menurutnya, penunjukan Ahmad Doli Kurnia merupakan kewenangan internal partai yang harus dihormati.

“Ini urusan internal Partai Golkar Riau. Jangan ikut campur. Tolong hormati proses internal Partai Golkar, “ pungkas Yumi.

Larshen Yunus yang notabene bukan kader Golkar, menjadi bahan tertawaan khalayak ramai ketika nimbrung dalam urusan internal Partai Golkar Riau. Menurutnya, penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua DPD I Partai Golkar Riau merupakan keputusan resmi DPP Partai Golkar yang harus dihormati seluruh kader, termasuk jajaran pengurus di daerah.

Ia menilai, tudingan Larshen Yunus yang menyebut penunjukan ADK sebagai upaya memuluskan kepentingan tertentu adalah bentuk fitnah dan upaya menggiring opini publik yang menyesatkan.

“ InsyaAllah Musda akan berjalan demokratis dan bermartabat. Partai Golkar Riau harus tetap solid dan fokus membangun kekuatan menuju kemenangan Pemilu 2029,” pungkasnya.