Harmoni Kelembagaan, Kunci Membangun Kabupaten Indragiri Hilir

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN Di tengah dinamika pembangunan daerah dan tekanan fiskal yang semakin menantang, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan pentingnya harmoni kelembagaan antara pemerintah daerah, DPRD, serta elemen masyarakat dalam memastikan pembangunan berjalan efektif. Sinergi lintas institusi kini menjadi prasyarat utama agar percepatan pembangunan tidak terhambat oleh tarik-menarik kepentingan.

Pemerintah daerah dan DPRD sejatinya adalah dua elemen yang diikat oleh mandat konstitusional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Keduanya bukan pihak yang berhadap-hadapan seperti pemerintah versus oposisi dalam sistem parlementer, melainkan mitra strategis yang harus menjaga keseimbangan kontrol dan kolaborasi. Dalam konteks itu, harmoni kelembagaan menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Inhil ke depan.

Indragiri Hilir menghadapi serangkaian tantangan struktural: penyempitan ruang fiskal, keterbatasan infrastruktur dasar, modernisasi ekonomi kelapa yang belum optimal, serta kebutuhan akselerasi pembangunan desa-kota. Menghadapi kondisi tersebut, kerja sama antar-lembaga menjadi krusial. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan legislatif untuk mengeksekusi kebijakan strategis, sementara DPRD memerlukan keterbukaan informasi dan transparansi eksekutif agar fungsi anggaran dan pengawasannya berjalan baik.

Kolaborasi ini mulai tampak dalam sejumlah agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di mana dinamika diskusi tetap diiringi komitmen bersama untuk menjaga arah pembangunan. Masing-masing lembaga memiliki ruang kritik, tetapi kritik tersebut seharusnya berorientasi pada perbaikan, bukan memperlebar jurang komunikasi.

Di tengah isu-isu strategis seperti optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, hingga wacana pembiayaan alternatif untuk menambah ruang fiskal, DPRD dan pemerintah daerah dituntut membangun ruang dialog yang produktif. Perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun mekanisme penyelesaiannya harus tetap dalam koridor etika kelembagaan.

Harmoni bukan berarti tanpa kritik. Harmoni adalah kesadaran bahwa setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Ketika ruang diskusi dijaga dengan baik, keputusan-keputusan strategis yang lahir akan lebih matang dan mampu menjawab kepentingan publik.

Masyarakat dan media juga menjadi bagian penting dari harmoni kelembagaan. Kehadiran publik sebagai pengawas sosial serta media sebagai penyampai informasi yang objektif dapat memperkuat akuntabilitas lembaga. Namun, itu hanya dapat berjalan dengan baik apabila hubungan antarlembaga pemerintah sendiri berada pada kondisi stabil dan tidak saling mencurigai.

Kepercayaan publik tumbuh dari soliditas kelembagaan. Ketika pemerintah dan DPRD tampil kompak, terbuka, dan saling menghormati kewenangan, masyarakat akan lebih percaya pada arah kebijakan yang diambil.

Indragiri Hilir sedang berada pada fase penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelapa, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memperluas pelayanan dasar. Semua itu mustahil berjalan optimal jika hubungan kelembagaan retak. Justru harmoni itulah yang membuat kebijakan lebih efektif, pembangunan lebih cepat diselesaikan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat lebih nyata.

Harmoni kelembagaan bukan hanya konsep normatif; ia adalah kebutuhan nyata bagi daerah yang ingin bergerak maju. Inhil membutuhkan stabilitas politik lokal yang sehat, kemitraan yang solid, dan komunikasi yang jernih antarsemua pemangku kepentingan.

Penulis : Kartika Roni

Wartawan Senior