Sukseskan Hilirisasi Kelapa Nasional, Indragiri Hilir Terbuka bagi Investor. H. Herman "Indragiri Hilir Siap Menjadi Kawasan Terpadu Pengolahan Kelapa".

KOREKSI24JAM, Indragiri Hilir, Riau — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan menyukseskan program hilirisasi kelapa nasional.

Dengan potensi kelapa terbesar di Indonesia, Indragiri Hilir kini membuka peluang selebar-lebarnya bagi investor untuk berinvestasi di sektor pengolahan kelapa terpadu.

Sebagai daerah yang dikenal lumbung kelapa nasional, Indragiri Hilir memiliki ratusan ribu hektare perkebunan kelapa yang tersebar di berbagai kecamatan. Potensi ini dinilai sangat strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan industri hilir yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, mulai dari minyak kelapa, santan, tepung kelapa, arang tempurung, hingga produk turunan berbasis kelapa lainnya.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi kelapa sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan nilai ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Bupati Inhil H. Herman mengatakan, “Indragiri Hilir memiliki bahan baku yang melimpah, tenaga kerja yang tersedia, serta dukungan pemerintah daerah yang kuat. Kami siap menjadi kawasan terpadu pengolahan kelapa dan terbuka bagi investor, baik nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dalam rencana pengembangan ke depan, Indragiri Hilir akan diarahkan sebagai kawasan terpadu pengolahan kelapa, yang mengintegrasikan sektor hulu dan hilir. 

Kawasan ini diharapkan menjadi pusat industri kelapa modern yang didukung oleh infrastruktur pelabuhan, transportasi sungai, serta kedekatan dengan jalur perdagangan regional dan internasional.

Konsep kawasan terpadu ini tidak hanya berfokus pada industri besar, tetapi juga melibatkan koperasi petani dan pelaku UMKM agar dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri kelapa. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani kelapa.

Dukungan Regulasi dan Kemudahan Investasi

Untuk menarik minat investor, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyiapkan berbagai bentuk dukungan, antara lain kemudahan perizinan, penyediaan lahan industri, serta sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. 

Selain itu, pengembangan industri kelapa juga diarahkan agar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hilirisasi kelapa diyakini mampu mengatasi persoalan klasik seperti fluktuasi harga kelapa, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta rendahnya nilai tambah di tingkat petani.

Pengembangan kawasan industri kelapa di Indragiri Hilir diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong tumbuhnya sektor pendukung lainnya seperti logistik, perdagangan, dan jasa.

Hilirisasi kelapa juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk kelapa Indonesia di pasar global, sekaligus menjadikan Indragiri Hilir sebagai pusat industri kelapa yang berdaya saing tinggi.

Dengan potensi besar yang dimiliki serta komitmen kuat dari pemerintah daerah, Indragiri Hilir optimistis dapat menjadi motor penggerak hilirisasi kelapa nasional dan tujuan utama investasi industri kelapa di Indonesia.(Thonk)

Pentingnya Revitalisasi Jalur Listrik untuk Mencegah Kebakaran di Kantor Pemkab Inhil""

"KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN,

 07 Januari 2026

Kantor Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) kembali menjadi sorotan terkait potensi kebakaran yang disebabkan oleh jalur listrik yang sudah tua dan tidak terawat. Beberapa insiden kebakaran kecil telah terjadi di beberapa gedung kantor, dan hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi sistem kelistrikan merupakan langkah yang sangat mendesak.

Berdasarkan laporan, banyak masalah kelistrikan akibat instalasi yang sudah berusia puluhan tahun, yang tidak mampu lagi menampung kebutuhan listrik modern. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan bahwa sejumlah perangkat elektronik dan sistem penerangan yang terganggu berpotensi menyebabkan kebakaran.

PLT Dinas PUPR mengatakan, “Kami menyadari pentingnya pembaruan jalur listrik untuk mencegah risiko kebakaran. Proyek revitalisasi ini bukan hanya masalah efisiensi, tetapi juga menyangkut keselamatan pegawai dan masyarakat.” Yg penting untuk Keamanan Sistem kelistrikan harus dilakukan Uji Layak Operasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan operasi Kelistrikan suatu gedung.

Uji Layak Operasi (ULO) adalah pengujian teknis dan operasional untuk memastikan suatu sistem (seperti telekomunikasi, listrik, atau infrastruktur jalan) memenuhi standar minimum keselamatan dan kelayakan sebelum dioperasikan secara resmi, dan hasilnya bisa berupa Sertifikat Layak Operasi (SLO) untuk listrik atau Surat Keterangan Layak Operasi (SKLO) untuk telekomunikasi, yang menjadi syarat mutlak agar bisa beroperasi secara legal, aman, dan andal ~ ujar yusnaldi.

Pemerintah setempat sudah mulai menyusun rencana untuk melakukan inspeksi dan revitalisasi instalasi listrik di seluruh gedung kantor Pemkab. Selain penggantian kabel dan panel listrik, rencana ini juga mencakup peningkatan sistem proteksi terhadap kebakaran.

Dengan langkah ini, diharapkan masalah kebakaran akibat kelistrikan dapat diminimalisir, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pegawai. Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk memberikan perhatian serius terhadap isu ini demi kesejahteraan masyarakat dan keamanan aset daerah. 

Warga diminta untuk tetap waspada dan melaporkan segera jika menemukan tanda-tanda gangguan pada sistem kelistrikan di lingkungan kantor Pemkab.

( Fhill )

14 Tahun Setelah Tragedi 2014, Kini Gedung Megah Yang Dibangun Pada Tahun 2015 Kembali Mengalami Kebakaran. Wakil Bupati: "Ini Murni Musibah"

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN - 14 Tahun pasca kebakaran hebat yang melanda Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (kantor bupati), tepatnya pada tanggal 11 April 2014. Kini, tragedi itu kembali terulang. Pada hari selasa malam tanggal 06/01/2026 pukul 22.00 Wib, api membakar Gedung yang dibangun kembali pada Tahun 2015 itu hampir ludes dilalap si jago merah. 

Pada Tahun 2014, api dengan ganasnya melahap dan menjilat ruangan demi ruangan Gedung Kantor Bupati, dan ruangan yang sangat vital Bagian Umum Setda Inhil pun tak luput dari amukan sijago merah. Kala itu, api tak mampu dipadamkan, seluruh bangunan akhirnya ludes terbakar.

14 Tahun sudah kisah, kini kembali tragedi itu terjadi tepat pada hari Selasa malam, pukul 22.00 Wib, api berkobar membakar gedung pemerintahan (kantor bupati) yang berdiri megah. Api membakar ruangan Bagian Perekonomian dilantai dua, dan siap menyasar pada ruangang-ruangan lainnya. 

Namun kali ini Dinas Pemadam Kebakaran tidak ingin kecolongan seperti 14 Tahun yang lalu, dibantu oleh Tim Relawan PSMTI, BPBD, TNI dan juga POLRI. mereka dengan sigap berhasil menjinakan kobaran api tepat pada pukul 23.30 Wib.

Isu-isu pun mulai berkembang biak dari mulut kemulut masyarakat yang kala itu menyaksikaan kejadian tersebut.

Wakil Bupati Inhil Yuliantini yang datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 22.19 langsung memantau situasi kebakaran dan memastikan proses penanganan pemadaman berjalan dengan lancar. Pada awak media yang saat itu meliput kejadian, beliau mengatakan "kita tidak menginginkan musibah ini terjadi, dan kita berharap musibah ini jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal kemana-mana, sebab ini murni musibah" ucapnya.

Hingga berita ini kami himpun, pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi serta pengamanan area Kantor Bupati Inhil. Selanjutnya akan disampaikan setelah adanya keterangan resmi dari pihak terkait penyebab kebakaran.(Thonk)

BKAD Indragiri Hilir Bungkam, Pejabat Tak Dapat Dihubungi Terkait Pencairan Proyek 2025""

**KOREKSI24JAM, Indragiri Hilir, 6 Januari 2026** – Keberadaan dana pencairan proyek tahun 2025 semakin membuat resah kontraktor di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama setelah semua upaya untuk menghubungi pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menunjukkan titik buntu. Panggilan telepon dan pesan melalui aplikasi chat yang dilakukan kepada pejabat BKAD tidak mendapat respons, menyisakan tanda tanya besar di kalangan kontraktor.

Beberapa kontraktor melaporkan bahwa semua nomor kontak pejabat BKAD seakan "mati" saat diminta untuk memberikan klarifikasi mengenai pencairan dana yang tertunda. Situasi ini menambah ketidakpastian yang dialami oleh para kontraktor yang telah menyelesaikan proyek sesuai perjanjian.

"Sangat mengherankan, ketika kami butuh informasi, semua pejabat tidak bisa dihubungi," ungkap salah satu kontraktor, Yan. "Kami hanya ingin jelas mengenai status pencairan, tetapi ini yang kami dapat."

Kondisi ini tidak hanya menciptakan kekhawatiran tentang pencairan dana, tetapi juga menimbulkan kecurigaan mengenai pengelolaan anggaran di lingkungan BKAD. Para kontraktor mendesak agar pemda segera memberikan penjelasan dan membuka komunikasi yang jelas mengenai masalah ini.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari BKAD mengenai isu yang sedang berkembang. Kontraktor berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini demi kelancaran proyek dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Kantor Bupati Indragiri Hilir Terbakar, Api Diduga Berasal dari Ruang Ekonomi dan Kesra

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN- Sebuah kebakaran melanda Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil) pada malam Selasa, 6 Januari 2026, sekitar pukul 22.00 WIB. Api diduga berasal dari salah satu ruangan di dalam kantor bupati, dengan ruangan yang mengurusi ekonomi dan kesejahteraan rakyat diperkirakan terkena dampak kebakaran tersebut.

Hasil pemantauan tim media di tempat kejadian menunjukkan api dengan jelas membakar bagian dalam ruang tersebut. Asap terlihat mengepul dari gedung kantor bupati, yang menarik perhatian warga serta aparat yang berada di sekitarnya.

Pemerintah daerah dipastikan hadir di lokasi sekitar pukul 22.19 WIB untuk melakukan pemantauan langsung terhadap situasi kebakaran. Wakil Bupati Indragiri Hilir juga tampak hadir bersama beberapa pejabat terkait dan petugas keamanan di tempat kejadian.

Tim pemadam kebakaran segera mengambil tindakan untuk memadamkan api agar tidak menyebar ke bagian gedung lainnya. Hingga berita ini ditulis, usaha pemadaman masih berlangsung dan petugas berusaha untuk mengontrol keadaan.

Belum ada kepastian mengenai penyebab kebakaran serta jumlah kerugian yang ditimbulkan. Pihak berwenang masih menjalankan penanganan di lokasi serta mengamankan area Kantor Bupati Inhil.

Insiden kebakaran di Kantor Bupati Inhil ini masih dalam penanganan, dan informasi lebih lanjut akan dirilis setelah ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang.

Polda Riau Lepas 10 Bhabin Peraih Green Policing Award ke Tanah Suci

KOREKSI24JAM, PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau resmi melepas keberangkatan 10 personel Bhabinkamtibmas terbaik untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. 

Para personel yang berangkat merupakan pemenang Green Policing Award, sebuah penghargaan atas dedikasi luar biasa dalam menjaga lingkungan dan keamanan di wilayah tugas masing-masing.

Suasana haru dan bangga menyelimuti Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru saat rombongan tiba sekira pukul 05.00 WIB, Selasa (6/1/2026). 

Pelepasan ini dihadiri langsung oleh Dir Binmas Polda Riau dan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto.

Penghargaan umroh ini merupakan realisasi janji Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan untuk memberikan reward kepada personel yang proaktif dalam program Green Policing. 

Program ini menitikberatkan pada peran kepolisian dalam pelestarian lingkungan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

"Hari ini kita mengantar rekan-rekan Bhabinkamtibmas yang telah menunjukkan kinerja melebihi panggilan tugasnya, khususnya dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan di Bumi Lancang Kuning," ujar Kombes Anom.

Motivasi bagi Personel Lain

Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran kepolisian di Riau untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan.

"Semoga ibadah yang dijalankan berjalan lancar dan sekembalinya dari Tanah Suci dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.

Proses keberangkatan terpantau berjalan dengan aman dan lancar. Para personel dijadwalkan akan berada di Tanah Suci selama beberapa hari ke depan sebelum kembali bertugas di satuan masing-masing.

Adapun 10 personel yang berangkat berasal dari berbagai polres jajaran di bawah naungan Polda Riau, yakni:

1. Bripka Khairi (Polres Kep. Meranti)

2. Bripka Dwi Puryanto (Polres Pelalawan)

3. Bripka Rosady Elian (Polres Siak)

4. Bripka Ade Rahmat Rezki (Polres Inhu)

5. Brigadir Yoga Sulistio (Polres Inhil)

6. Bripka Richi Sagita (Polres Bengkalis)

7. Bripka Mariono (Polres Kuansing)

8. Aipda Jaka Anriadi (Polres Dumai)

9. Aipda Wawan Asroy Harahap (Polres Kampar)

10. Endah Ernawati (Istri Aiptu Setyo Bagus Kuncoro, Polda Riau)

Polres Inhil Gandeng Bidlabfor Polda Riau Selidiki Dugaan Ledakan Pipa Gas PT TGI

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN – Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir bersama Tim Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Riau melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara intensif terkait peristiwa kebakaran yang diduga kuat dipicu ledakan pipa gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Minggu (4/1/2026).

Olah TKP ini menjadi langkah krusial dalam mengungkap penyebab pasti insiden yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat tersebut. Tim Bidlabfor Polda Riau melakukan pemeriksaan menyeluruh di area terdampak, mulai dari titik sumber kebakaran hingga kondisi fisik pipa gas, guna mengamankan barang bukti dan data teknis yang dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan mendalam.

Kegiatan tersebut dipimpin dan diawasi langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., didampingi Wakapolres KOMPOL Maitertika, S.H., M.H., serta Kasat Reskrim AKP Budi Winarko, S.T., M.H., sebagai bentuk keseriusan Polres Inhil dalam menangani kasus yang berpotensi berdampak luas terhadap keselamatan publik.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menuntaskan penanganan peristiwa ini secara profesional, objektif, dan transparan. “Hasil olah TKP dan pemeriksaan forensik akan menjadi dasar utama dalam menentukan penyebab kebakaran serta langkah hukum yang akan diambil selanjutnya,” tegas Kapolres.

Polres Inhil juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seluruh proses penyelidikan saat ini masih berjalan dan dilakukan dengan koordinasi lintas instansi guna memastikan keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum bagi masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

Pipa Gas Meledak, BPBD Inhil Koordinasi dengan PGN Putus Jalur Distribusi

Teks foto : Terlihat kobaran api masih membumbung tinggi akibat pipa gas milik PGN di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Inhil meledak, Jumat (2/1/2026)(Istimewa)

 

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN - Tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) koordinasikan dengan Perusahan Gas Nasional (PGN) untuk memutus jalur distribusi.

Hal itu untuk menangani dengan cepat insiden terbakarnya jalur pipa gas nasional di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Jumat (2/1/2026)..

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Inhil, R Arliansah, turun langsung memimpin penanganan di lokasi bersama tim Damkar Inhil.

Sejumlah langkah strategis dilakukan, di antaranya pengamanan radius bahaya. Petugas membantu pihak kepolisian mengatur dan mengamankan arus lalu lintas hingga radius sekitar 3 kilometer dari titik api guna mencegah risiko yang lebih besar.

Selain itu, warga yang bermukim di sekitar lokasi kejadian diimbau untuk melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. BPBD juga melakukan koordinasi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui subkontraktornya untuk segera memutus aliran distribusi gas.

"Saat ini tim teknis dari PGN sedang menuju lokasi untuk melakukan pemutusan jalur distribusi gas agar api dapat segera dipadamkan secara total," ujar Arliansah.

Diketahui, pipa yang terbakar tersebut merupakan bagian dari Jalur Pipa Gas Nasional yang menghubungkan wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menuju Dumai.

Arliansah mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada. Warga diminta menjauh dari lokasi kejadian, sementara pengguna Jalan Lintas Timur diimbau untuk berhati-hati atau menunda perjalanan hingga kondisi dinyatakan aman.

"Informasi pengelola GAS pipanya sudah ditutup, tak lama lagi insyallah mati,"tutup Arliansyah.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan memastikan api tidak merambat ke permukiman warga sambil menunggu proses teknis pemutusan gas dari pihak PGN.

Persiapan Pengamanan Tahun Baru 2026, Polres Inhil Siagakan 195 Personel Gabungan

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN – Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Polres Indragiri Hilir melaksanakan Apel Persiapan Patroli dan Pengamanan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

Apel yang dilaksanakan sekira pukul 16.00 WIB tersebut, Rabu (31/12/2025) sore, dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora, didampingi Dandim 0314/Indragiri Hilir Letkol Arm. Wahib Mustofa Fathurrahman, M.Han.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolres Indragiri Hilir Kompol Maitertika, S.H., M.H., para Pejabat Utama Polres Indragiri Hilir, Pasi Ops Kodim 0314/Inhil Kapten Arh Agus Purwanto, Danpos AL Tanjung Datuk Kapten M. Surya Kusuma, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Kabid Lalu Lintas Febri Sahwani, S.E., serta personel gabungan yang terlibat dalam pengamanan malam Tahun Baru.

Dalam pengamanan Tahun Baru 2026 ini, Polres Indragiri Hilir mengerahkan sebanyak 195 personel gabungan, terdiri dari Polres Indragiri Hilir 97 personel, Kodim 0314/Inhil 20 personel, Polisi Militer Kabupaten Indragiri Hilir 3 personel, Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir 15 personel, Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir 25 personel, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir 20 personel, serta Pemadam Kebakaran Kabupaten Indragiri Hilir 15 personel.

Pengamanan difokuskan pada 26 titik simpul yang tersebar di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Adapun sasaran pengamanan meliputi pengamanan seluruh kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, antisipasi kemacetan lalu lintas melalui pengaturan arus di seluruh simpul jalan, pencegahan gangguan kamtibmas yang memanfaatkan keramaian, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menyambut Tahun Baru 2026.

Skandal Lahan di Inhil: PT GIN dan Koperasi Rindang Benua Diduga Alihkan Hak Milik Warga"

KOREKSI24JAM, INDRAGIRI HILIR — PT GIN bersama Koperasi Rindang Benua diduga melakukan praktik kongkalikong dalam penguasaan dan pengalihan lahan milik masyarakat secara sepihak, yang kemudian dijadikan kebun plasma koperasi tanpa persetujuan pemilik lahan.

Dugaan tersebut mencuat setelah pemberitaan faktaberita.online, yang memuat pengakuan salah satu warga, Ridwan, yang menyatakan bahwa kebun miliknya telah ditebang oleh PT GIN dan ditanami ulang atas nama plasma Koperasi Rindang Benua tanpa seizin pemilik.

“Kebun saya sudah ditebang oleh PT GIN dan ditanami ulang atas nama plasma Koperasi Rindang Benua. Padahal lahan itu milik kelompok kami. Tidak pernah ada persetujuan, musyawarah, ataupun kejelasan batas lahan,” tegas Ridwan kepada awak media saat dihubungi, Selasa (29/12/2025).

Tindakan tersebut menuai sorotan keras dari Ketua Jurnalis Hijau Independen (JHI), Indra Syahputra. Ia menilai perbuatan tersebut kuat dugaan sebagai penguasaan lahan tanpa alas hak yang sah, serta berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang secara tegas melindungi hak masyarakat atas tanah dan melarang pengambilalihan lahan tanpa dasar hukum.

“Jika benar lahan masyarakat ditebang dan dialihkan tanpa persetujuan, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi bisa masuk ranah pidana agraria. Negara tidak boleh kalah oleh korporasi,” tegas Indra Syahputra.

Ia juga mendesak Bupati Indragiri Hilir, H.Herman, untuk segera turun tangan dan mengambil langkah tegas guna melindungi hak-hak petani yang diduga dirampas.

“Kami meminta Bupati Inhil agar tidak tutup mata. Pemerintah daerah harus hadir, berpihak pada rakyat kecil, dan menindak tegas perusahaan maupun koperasi yang diduga merampas hak petani,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT GIN maupun Koperasi Rindang Benua belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.

Kontraktor Inhil Kecewa, Proyek 2025 Belum Dibayar Meski Janji Bupati

KOREKSI24JAM,Inhil, 30 Desember 2025 – Sejumlah kontraktor di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyuarakan kekecewaan mendalam akibat belum dibayarkannya pekerjaan proyek tahun anggaran 2025. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Inhil, Haji Herman, yang sebelumnya menegaskan bahwa tidak akan terjadi keterlambatan pembayaran proyek pemerintah daerah.

Para kontraktor mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2025 mereka telah menyelesaikan berbagai pekerjaan infrastruktur strategis, mulai dari peningkatan jalan hingga pembangunan fasilitas umum. Namun hingga penghujung tahun, hak pembayaran mereka belum juga direalisasikan tanpa kejelasan waktu pencairan.

“Kami bekerja berdasarkan kontrak dan janji pemerintah. Faktanya, pekerjaan sudah selesai, tapi pembayaran belum ada. Ini sangat memberatkan kami,” ujar salah satu kontraktor yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Akibat keterlambatan ini, banyak kontraktor terpaksa menutup biaya operasional dengan pinjaman bank maupun utang kepada pemasok material. Mereka juga harus tetap membayar gaji pekerja, sementara arus kas perusahaan semakin tertekan.

Kontraktor menilai situasi ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan pelaku usaha terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil. Mereka mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Inhil untuk segera memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab tertundanya pembayaran.

“Kami butuh kepastian, bukan janji lagi. Kalau ini dibiarkan, ke depan kontraktor akan ragu mengambil pekerjaan di Inhil,” tambah kontraktor lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BKAD Inhil belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan para kontraktor. Tidak adanya klarifikasi dinilai semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan spekulasi di tengah publik.

Di tengah kenaikan harga bahan bangunan dan ketidakstabilan ekonomi, keterlambatan pembayaran ini berpotensi menghambat kelangsungan usaha kontraktor lokal serta memperlambat roda pembangunan daerah. Para kontraktor berharap pemerintah daerah segera menepati komitmen agar proyek pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak mengalami stagnasi berkepanjangan.

PT GIN dan Koperasi Rindang Benua diduga Kongkalingkong kuasai dan alihkan lahan masyarakat secara sepihak menjadi plasma koperasi.

KOREKSI24JAM, INDRAGIRI HILIR — PT GIN dan Koperasi Rindang Benua diduga Kongkalingkong kuasai dan alihkan lahan masyarakat secara sepihak menjadi plasma koperasi. 

Proses tersebut diduga dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan, tanpa kejelasan batas, serta tanpa dasar hukum yang transparan.

Ketua kelompok masyarakat, Ridwan, menyatakan lahan yang selama ini dikelola kelompoknya justru ditebang dan ditanami ulang atas nama plasma Koperasi Rindang Benua.

“Kebun saya sudah ditebang oleh PT GIN dan ditanami ulang atas nama plasma Koperasi Rindang Benua. Padahal lahan itu milik kelompok kami. Tidak pernah ada persetujuan ataupun kejelasan batas,” tegas Ridwan kepada awak media saat dihubungi, Selasa (29/12/2025). 

Tindakan tersebut memunculkan dugaan penguasaan lahan tanpa alas hak, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), yang secara tegas melindungi hak masyarakat atas tanah dan melarang pengambilalihan lahan tanpa dasar hukum yang sah.

Awak media kemudian mengonfirmasi persoalan ini kepada Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kepala Dinas Koperasi, Dr. Trio Beni, menyampaikan bahwa pihaknya telah dua kali memanggil pengurus koperasi tersebut sejak awal November lalu. Namun, hingga kini belum semua data yang kita butuhkan diserahkan oleh pengurus.

“Kami sudah dua kali memanggil pengurus Koperasi Rindang Benua. Namun sampai sekarang mereka belum menyerahkan data lengkap anggota koperasi,” ujar Kadis Trio.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat kita kesulitan memvalidasinya.

Kita berharap pengurus bisa kooperatif agar kami bisa memberikan dukungan atas laporan pihak lain yang menganggap adanya penyerobotan lahan.

"Kalau seperti ini, koperasi tersebut terkensan tidak transparan dan hanya membuat situasi kurang baik", ujarnya

Ridwan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajak pengurus koperasi turun langsung untuk menunjukkan batas lahan masing-masing.

“Kami minta turun ke lapangan sama-sama, tunjukkan mana lahan koperasi dan mana lahan kami. Tapi mereka selalu mengelak dan tidak mau,” ungkapnya.

Sikap menghindar tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa penguasaan lahan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, terlebih kebun masyarakat telah ditebang dan dialihkan menjadi plasma atas nama koperasi. 

Penebangan di atas lahan yang masih disengketakan juga berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang dapat digugat secara perdata.

Di sisi lain, keterlibatan PT GIN dalam proses penebangan dan penanaman ulang membuka ruang tanggung jawab hukum korporasi. 

Perusahaan dinilai wajib memastikan status lahan bebas sengketa sebelum menetapkannya sebagai plasma.

Apabila perusahaan tetap melakukan kegiatan usaha di atas lahan yang belum memiliki kejelasan hak, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta membuka peluang gugatan hukum dari masyarakat.

Kasus ini memicu desakan agar pemerintah daerah dan instansi terkait tidak berhenti pada pemanggilan administratif semata. 

Audit menyeluruh terhadap Koperasi Rindang Benua, termasuk keabsahan keanggotaan, RAT, dan dasar penguasaan lahan, dinilai mendesak dilakukan.

Selain itu, mekanisme plasma PT GIN juga perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi sarana perampasan hak masyarakat dan konflik agraria yang berulang.

Hingga berita ini diterbitkan, pengurus Koperasi Rindang Benua belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru menambah pertanyaan publik tentang transparansi, akuntabilitas, dan dugaan praktik penyimpangan di balik pengelolaan plasma tersebut.

Pemagaran Plaza Tembilahan Selesai Dikerjakan, Pemda Inhil Tegaskan Pengamanan Aset Daerah

KOREKSI24JAM, INHIL-Pemagaran kawasan Plaza Tembilahan telah selesai dikerjakan pada Sabtu, 27 Desember 2025. Pemasangan pagar tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam rangka mengamankan aset daerah, 

Pekerjaan pemasangan pagar Plaza Tembilahan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Salah Kabid Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil menyampaikan kepada media ini, bahwa meskipun sempat mengalami sedikit hambatan di lapangan, proses pemagaran tetap dilaksanakan sesuai rencana 

Lebih lanjut, pihak Kepala Bidang (Kabid) Disperindag Inhil juga memasang papan himbauan resmi di area Plaza Tembilahan. Himbauan tersebut berisi larangan sebagai berikut.

HIMBAUAN

DILARANG!

Beraktivitas di dalam area plaza serta merusak atau membuka pagar seng pengaman aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanpa izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil.

Bagi yang melanggar himbauan ini akan ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku.

“Pemagaran ini dilakukan untuk mengamankan aset Pemda Inhil. Mudah-mudahan pagar ini tetap utuh hingga nantinya Plaza Tembilahan kembali dibangun,” ujar Kabid Disperindag Inhil.

Ia juga menambahkan bahwa pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan pemasangan pagar berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta memastikan kondisi pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di dalam area plaza tidak boleh ada aktivitas apa pun dan tidak boleh ada orang yang tinggal di sana. Plaza ini sudah dipagari oleh Pemda Inhil. Jika terjadi kerusakan, harus dilakukan tindakan tegas,” tegasnya.

Di sisi lain, salah satu anggota ketertiban yang ditemui media ini meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Inhil meningkatkan pengawasan di kawasan Plaza Tembilahan. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah orang yang tidur dan tinggal di area plaza.

Selain itu, salah satu pengurus angkringan yang ditemui media ini di lokasi menyampaikan bahwa imbauan tersebut telah disampaikan langsung kepada para pedagang angkringan dan pemilik gubuk di sekitar plaza tembilahan Dalam penyampaian tersebut ditegaskan bahwa seluruh barang dagangan harus dibawa pulang dan tidak boleh ditinggalkan di area plaza.

Kami meminta pihak penegak hukum dan Satpol PP Inhil untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aset Pemda Inhil,” ujarnya.

Penunjukan Sekretaris DPRD Inhil: Ujian Profesionalisme dan Tata Kelola Baru

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN (24/12) , Sebelas orang pejabat aparatur sipil negara (ASN) dilantik untuk menempati jabatan-jabatan penting setingkat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dari deretan nama dan jabatan strategis tersebut, posisi jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi topik hangat dan seksi untuk diperbincangkan.

Kenapa? Ya, karena jabatan Sekretaris DPRD bukan sekadar jabatan administratif, melainkan simpul penting yang menghubungkan dinamika politik dewan dengan sistem birokrasi pemerintahan daerah.  Posisi dan jabatan ini menjadi sorotan publik belakangan ini pasca Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Ianya merupakan  satu posisi strategis yang kerap luput dari perhatian, namun menentukan denyut kerja lembaga legislatif. 

Semakin menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, posisi Sekretaris DPRD menjadi krusial. Ia bertanggung jawab memastikan dukungan administrasi, keuangan, dan keprotokolan DPRD berjalan tertib, efektif, serta sesuai regulasi. Karena itu, penunjukan Sugiyanto membawa harapan baru, sekaligus ujian berat: mampukah Sekretariat DPRD Inhil tampil lebih profesional dan responsif terhadap kepentingan publik?

Dengan rekam jejak karir birokrasi pemerintahan, publik menggantungkan harapan kepada pejabat yang baru dilantik memahami mekanisme kerja administrasi daerah. Namun, tantangan utama Sekretaris DPRD tidak berhenti pada kemampuan teknis. Ia harus mampu menjaga keseimbangan yang kerap rumit antara kepentingan pimpinan dan anggota DPRD dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara. Dalam praktiknya, Sekwan dituntut loyal pada lembaga, bukan pada kepentingan politik perorangan atau kelompok.

Penunjukan ini juga berlangsung di tengah sorotan terhadap kinerja DPRD, terutama terkait efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Publik semakin kritis terhadap produktivitas wakil rakyat dan penggunaan anggaran DPRD. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD memegang peranan penting sebagai pengelola sistem administrasi dan keuangan yang harus mampu menjamin transparansi serta akuntabilitas.

Lebih dari itu, Sekretaris DPRD juga berperan sebagai “penyangga stabilitas” internal lembaga legislatif. Dinamika politik antarfraksi, perbedaan pandangan, hingga relasi legislatif–eksekutif membutuhkan pengelolaan administrasi yang cermat dan komunikasi yang matang. Profesionalisme Sugiyanto akan diuji ketika ia mampu memfasilitasi kerja DPRD secara adil, tanpa terjebak dalam pusaran konflik politik.

Penunjukan Sugiyanto seharusnya dimaknai sebagai momentum pembenahan tata kelola Sekretariat DPRD Inhil. Harapan publik bukan sekadar pergantian nama pejabat, melainkan hadirnya semangat baru dalam membangun sistem kerja yang lebih tertib, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sehingga pada akhirnya, jabatan Sekretaris DPRD akan dinilai bukan dari proses penunjukannya, tetapi dari hasil kerjanya. Publik menunggu pembuktian: apakah Sugiyanto mampu menjadikan Sekretariat DPRD Inhil sebagai institusi pendukung legislatif yang profesional, berintegritas, dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Waktu akan menjawab, dan kinerja akan menjadi ukuran yang paling jujur.

Penulis : H. Kartika Roni

Wartawan Senior

Yuliantini, S.Sos., selaku Wakil Bupati Indragiri Hilir, memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan bagi 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab Inhil."

KOREKSI24JAM , TEMBILAHAN.

Rabu (24/12/2025).Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini, S. Sos resmi mengangkat sumpah dan melantik sepuluh pejabat tinggi pratama dalam lingkungan Pemkab Inhil 

Acara yang berlangsung di ruang aula lantai 5 Kantor Bupati dihadiri oleh Sekda, Asisten, dan pejabat eselon dari Pemkab Inhil, serta sepuluh pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya.

Dalam pembukaan sambutannya, Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini, S. Sos, M.Si mengingatkan kepada mereka yang baru dilantik agar mampu menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan.

“Dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, kami sudah menjalani seluruh prosedur dan tahapan yang ditentukan, dimulai dengan seleksi terbuka yang telah disetujui oleh Kepala BKN,” jelas Wabup.

Sebelum menutup sambutannya, Wabup Yuliantini juga berharap agar semua pejabat, terutama yang baru dilantik, memahami tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawab yang diemban mereka.

Fitra Andrian Pimpin PW MOI Kabupaten Indragiri Hilir, Dorong Pers Profesional dan Berintegritas

Dipercaya Pimpin PW MOI Inhil, Fitra Andriyan : Solid, Profesional dan Berintegritas

KOREKSI24JAM, INDRAGIRI HILIR - Pengalaman mengajarkan ketenangan, kebijaksanaan menuntun langkah, dan keramahan membuka jalan persaudaraan. 

Prinsip inilah yang melekat pada sosok Fitra Andriyan, yang kini dipercaya menahkodai Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Kabupaten Indragiri Hilir bersama M.Ardiansyah S.kom CEO Kilas Riau sebagai Sekretaris serta Yopi Agustriansyah Pemilik Group Riau Todays sebagai Bendahara.

Kepercayaan tersebut bukan datang tanpa alasan. Rekam jejak, dedikasi, serta pengalaman panjangnya Fitra Andriyan dalam dunia jurnalistik dinilai mampu menjadi pondasi kuat dalam membangun organisasi pers yang solid, profesional, dan berintegritas.

Dalam pernyataannya, Fitra Andriyan menegaskan bahwa PW MOI Inhil harus menjadi rumah bersama bagi wartawan, meningkatkan profesionalisme, etika jurnalistik, serta semangat kebersamaan.

Pria kelahiran tahun 1981 yang pernah mengenyam pendidikan salah satu universitas ternama di Yogyakarta ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, independensi pers, serta peran media sebagai pilar demokrasi.

“PW MOI harus menjadi rumah besar bagi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi kepada publik. Bersama kita perangi berita hoaks untuk Indragiri Hilir Hebat,” ujarnya, saat dihubungi media, Rabu 24 Desember 2026.

Transformasi Layanan 110, Polda Riau Adopsi Standar Service Excellence Halo BCA

KOREKSI24JAM, PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Bekerja sama dengan BCA, Polda Riau menggelar pelatihan untuk mengadopsi standar service excellence dalam pengoperasian layanan call center 110.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan bahwa layanan 110 adalah kunci utama interaksi antara kepolisian dengan warga. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mengubah wajah pelayanan kepolisian yang lebih humanis, responsif, dan profesional.

"Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan upaya sistematis untuk mengubah wajah pelayanan kepolisian menjadi lebih humanis, responsif, dan profesional," kata Irjen Herry Heryawan, Senin (22/12/2025).

Pelatihan ini diikuti oleh seluruh operator 110 Polda Riau dan polres jajaran. Para pamapta hingga Kabagops selaku pengendali operasi di tingkat polres dan polsek juga dilatih untuk meningkatkan komunikasi dalam upaya mengoptimalkan pelayanan 110.

Keterlibatan para pimpinan satuan wilayah ini bertujuan agar budaya pelayanan prima (service excellence) tidak hanya berhenti di tingkat operator, tetapi didukung penuh oleh kebijakan para pengambil keputusan di lapangan.

Herry Heryawan mengatakan Halo BCA dikenal sebagai salah satu unit layanan pelanggan terbaik di Indonesia. Polda Riau ingin mentransformasi komunikasi kaku yang selama ini mungkin dirasakan masyarakat menjadi komunikasi yang solutif dan menenangkan.

"Kami sedang belajar berkomunikasi dengan masyarakat dengan cara yang lebih baik. Kami ingin saat masyarakat menghubungi 110, mereka merasa benar-benar dilayani, didengarkan, dan diberikan solusi cepat," ujar Irjen Herry.

Dalam pelatihan ini, para operator dilatih beberapa poin utama meliputi etika komunikasi yang mencakup cara menyapa, mendengarkan secara aktif dan berempati terhadap pelapor.

Personel juga dilatih bagaimana cara menangani penelepon yang panik atau dalam keadaan darurat agar tetap tenang. Di samping itu, personel juga dilatih kecepatan respons saat menghubungkan informasi dari masyarakat ke unit lapangan secara cepat dan akurat.

"Layanan 110 ini bukan sekadar nomor darurat, melainkan gerbang terdepan kepercayaan publik. Dengan peningkatan kualitas komunikasi ini, diharapkan tidak ada lagi jarak antara polisi dan masyarakat," imbuhnya.

Dengan adanya service excellence ini, Polda Riau menargetkan agar layanan 110 menjadi standar pelayanan publik di Provinsi Riau, di mana Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung yang memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

Polda Riau juga menegaskan komitmen bahwa setiap panggilan ke nomor 110 adalah amanah yang harus dijawab dengan kesigapan penuh. Langkah belajar dari sektor swasta (perbankan) menunjukkan kerendahan hati dan keinginan kuat institusi Polri untuk terus berbenah sesuai perkembangan zaman.

2026, PUPR Inhil ajukan 14 Program PrioritasMuammar: Problem Ruas Jalan Kotabaru- Pulau Kijang Harus Tuntas

TEMBILAHAN — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan langkah besar di sektor infrastruktur pada tahun 2026. Sebanyak 14 program kegiatan menjadi prioritas pembangunan dan rekonstruksi jalan resmi diajukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026, dengan total nilai anggaran Rp83.862.478.000,-. Seluruh Program tersebut sudah tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia pada sistem Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Plt.Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir, Yusnaldi, ST, MT, Selasa Sore (23/12), kepada wartawan menegaskan bahwa pengajuan 14 kegiatan prioritas ini merupakan hasil pemetaan kebutuhan riil di lapangan, terutama pada ruas-ruas jalan strategis yang menopang aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan konektivitas antarwilayah.

“Program prioritas ini kami susun berdasarkan tingkat kerusakan jalan, volume lalu lintas, serta peran strategisnya bagi masyarakat. Infrastruktur jalan menjadi tulang punggung pembangunan daerah,” ujar Yusnaldi.

Berdasarkan data LKPP yang dihimpun, 14 kegiatan prioritas tersebut, Pembangunan Jalan Simpang Beringin, Kecamatan Tembilahan, Rekonstruksi Ruas Jalan Sanglar – Kotabaru, Pembangunan Jembatan Sungai Junjangan pada Ruas Sungai Raya – Sungai Junjangan, Kecamatan Batang Tuaka, Rekonstruksi Jalan Pramuka, Kecamatan Tembilahan Hulu, Pembangunan Jalan Poros Lintas Nasional Pekan Kamis – Ruas Tembilahan – Pekan Arba, Rekonstruksi Jalan Suhada II, Kecamatan Tembilahan Hulu, Pembangunan Jalan Khairiah Mandah – Igal, Kecamatan Mandah, Rekonstruksi Ruas Jalan Kotabaru – Kayu Raja, Oembangunan Ruas Jalan Nasional Kuala Lemang,Rekonstruksi Jalan Sungai Luar – Simpang Tiga – Desa Rambaian, Kecamatan Batang Tuaka, Rekonstruksi Jalan Seberang Tembilahan Selatan – Tanjung Baru, Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Pulau Burung, Rekonstruksi Jalan Praja Sakti, Kecamatan Tembilahan, Pembangunan Jalan Pemda I, Kecamatan Tembilahan. 

Lebih lanjut, Yusnaldi menekankan bahwa 14 Program Prioritas tersebut akan menjadi tolok ukur keseriusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam membangun konektivitas daerah. Selain pekerjaan fisik, PUPR Inhil juga menyiapkan sejumlah kegiatan pengawasan teknis sebagai bagian dari pengendalian mutu pekerjaan.

Secara terpisah, Ketua Komisi III DPRD Inhil, Muammar Armain, Selasa (23/12), melalui ponsel seluler meminta Pemkab Inhil menuntaskan pembangunan Ruas Jalan Kotabaru-Pulau Kijang dan Pembangunan Jembatan Kemuning Muda – Kemuning Tua yang rusak berat akibat diterjang banjir baru-baru ini. 

 “Kalau cuma dianggarkan Rp15 miliar, macam icak-icak aja Pemkab Inhil menuntaskan problem insfrastruktur jalan di selatan ini. Mestinya dianggarkan Rp50 miliar, kalau Rp15 miliar bikin taik gigi jo ,” tantang politisi PKB ini. 

Kapolres Inhil Cek Satkamling dan Sosialisasikan Program Green Satkamling di Tembilahan

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN – Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K. melaksanakan kegiatan pengecekan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) sekaligus sosialisasi pelaksanaan Green Satkamling di wilayah Kecamatan Tembilahan, Sabtu (21/12/2025) dini hari.

Kegiatan yang dimulai sekira pukul 00.00 WIB tersebut dilaksanakan di Pos Satkamling Jalan Jenderal Sudirman RT 01/RW 01 Kelurahan Tembilahan Kota. Pengecekan ini merupakan bentuk komitmen Polres Indragiri Hilir dalam memperkuat peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Turut mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut antara lain Kasat Reskrim Polres Inhil AKP Budi Winarko, S.T., M.H., Kasat Binmas Polres Inhil AKP Cardi Edi Harianto, S.H., Kapolsek Tembilahan IPDA Ripal Indrawata, S.H., M.H., serta Kasubsi Penmas IPTU Pantun Siagian, S.H. Kegiatan juga dihadiri oleh anggota jaga Pos Satkamling setempat.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Indragiri Hilir memberikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat serta mensosialisasikan konsep dan pelaksanaan Green Satkamling, agar dapat dipahami dan diterapkan secara luas oleh warga. Kapolres menekankan pentingnya keberadaan Satkamling sebagai sarana deteksi dini gangguan kamtibmas.

Selain itu, Kapolres juga mengajak masyarakat untuk aktif berkomunikasi dengan pihak kepolisian, termasuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila terjadi peristiwa atau gangguan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Warga diimbau untuk terus menjalin sinergi dan kerja sama guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Dari kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan rasa aman dan nyaman saat beristirahat di malam hari. Kekompakan serta kebersamaan antarwarga juga semakin terjalin, seiring dengan hadirnya Polri yang dirasakan langsung di tengah masyarakat. Secara umum, situasi kamtibmas di lingkungan tersebut terpantau aman dan kondusif.

Kegiatan pengecekan dan sosialisasi berakhir sekira pukul 01.30 WIB. Selama berlangsungnya kegiatan, situasi dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali.

Rapat Perdana, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir Tegaskan Komitmen Kinerja Berbasis Pendekatan ke Rakyat

 

KOREKSI24JAM, Indragiri Hilir – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir masa bakti 2025–2030 menggelar rapat perdana pengurus sebagai langkah awal konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan baru. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, menyelaraskan program kerja, serta menegaskan komitmen partai dalam menjalankan kinerja yang berpihak dan dekat dengan rakyat.

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir yang hadir pada Rapat Perdana malam ini adalah Pengurus Baru yang dilantik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan yaitu Bapak Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, MM. Rapat yang sifatnya konsolidasi dan silaturahmi tersebut, dibuka oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Samino, S.Tp., M.Si dan dipimpin oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Andi Darma Taufik di dampingi oleh Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Muhammad Alias.

Andi Darma Taufik Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa kepengurusan periode 2025–2030 harus mampu menghadirkan kerja-kerja politik yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pendekatan ke rakyat menjadi prinsip utama dalam setiap langkah dan kebijakan organisasi partai.

“PDI Perjuangan adalah partai wong cilik. Oleh karena itu, seluruh pengurus DPC harus turun ke bawah, mendengar, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan kalau memungkinkan dalam kontestasi Legfislatif Tahun 2029 nanti, ikut dan maju semua disetiap dapilnya masing-masing, karena kinerja partai ke depan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya seremonial,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Andi Darma Taufik dalam arahannya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Samino dan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Muhammad Alias dalam arahannya secara garis besar menyatakan bahwa rapat perdana ini juga membahas penguatan soliditas internal, pembagian peran dan fungsi pengurus, serta strategi kerja partai dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dan dalam kesempatan lain Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil Abdul Samad dalam arahannya ingin Seluruh pengurus nantinya diharapkan mampu bekerja secara kolektif, disiplin organisasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai ideologi Pancasila serta ajaran Bung Karno.

Selain itu, dalam rapat ini seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Kab. Inhil berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan struktur partai hingga tingkat paling bawah, serta menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan politik rakyat.

Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir masa bakti 2025–2030 optimistis dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab partai secara maksimal, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indragiri Hilir. Sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu, “Menangis dan tertawa bersama rakyat, bekerja dan berjuang untuk rakyat.”