Berikan Penghormatan Terakhir, Satgas PGRI Inhil dan Tembilahan Gelar Prosesi Pelepasan Jenazah Anggota

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN - Suasana berduka menyelimuti rumah duka salah seorang anggota PGRI yang juga merupakan staf Tata Usaha (TU) SMPN 1 Tembilahan, Lisa Nofita SE Binti H Zulkarnaen yang wafat pada hari kamis(19/2) dikarenakan sakit.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi almarhum semasa hidup, Satuan Tugas (Satgas) PGRI Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berkalobrasi Satgas PGRI Tembilahan menggelar prosesi upacara pelepasan jenazah secara organisasi.

Kegiatan yang berlangsung penuh haru ini dipimpin langsung oleh Sekretaris PGRI Kabupaten Inhil, Dedi Surahman, S.Pd., M.Pd., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam arahannya, beliau menyampaikan bahwa prosesi ini adalah bentuk penghormatan tertinggi organisasi terhadap jasa-jasa guru sebagai anggota PGRI.

” Kita bersaksi semua almarhumah sosok anggota PGRI salah satu terbaik dan contoh bagi kita semua, semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya” tutur Dedi yang juga mewakili Ketua PGRI Inhil.

Prosesi ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi organisasi profesi guru (PGR) di Inhil. “Alhamdulillah, kegiatan ini merupakan yang perdana dilakukan. Semoga langkah awal ini menjadi dasar yang kuat untuk kita semakin solid ke depannya dalam menghargai setiap anggota,” sebut Roni Efendi SE Gr selaku Ketua Satgas PGRI Inhil.

Beliau juga menambahkan doa agar segala pengabdian almarhum diterima di sisi Allah SWT. “Semoga apa yang kita lakukan dengan ikhlas ini mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT, karena prosesi ini perda kita lakukan satgas semoga menjadi penghormatan terakhir dalam kita memuliakan guru” tandasnya.

Pelaksanaan upacara ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Satgas PGRI Inhil bersama PGRI Cabang Tembilahan. Kehadiran rekan-rekan sejawat di rumah duka menjadi bukti nyata kuatnya rasa persaudaraan antar tenaga pendidik dan kependidikan di Inhil.

“Kami dari Satgas PGRI Inhil menyatakan siap untuk selalu hadir dan memberikan penghormatan terbaik bagi anggota. Ini adalah bagian dari marwah organisasi,” tegas Roni.

Pemkab Indragiri Hilir Terbitkan Surat Edaran Tertib Ramadhan 1447 H/2026 M, Pelaku Usaha Siap Mendukung

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor: 100.3.4/1/2026/UP tentang Tertib Ramadhan 1447 H/2026 M sebagai upaya menciptakan suasana aman, tertib, dan khusyuk selama bulan suci Ramadhan.

Surat edaran yang ditetapkan pada 17 Februari 2026 tersebut ditandatangani oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, dan ditujukan kepada pengurus rumah ibadah serta para pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, Ahmad Husairi, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa Satpol PP akan melakukan pengawasan secara persuasif dan humanis, dengan mengedepankan pendekatan pembinaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan bukan semata penindakan, tetapi sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan ibadah selama Ramadhan,” ujarnya.

Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan aparat TNI-Polri serta instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan edaran berjalan efektif di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Di sisi lain, sejumlah ketentuan juga diberlakukan bagi pelaku usaha agar tetap menghormati pelaksanaan ibadah Ramadhan. 

Tempat hiburan karaoke diwajibkan tutup selama bulan suci, sementara restoran dan fasilitas tertentu di lingkungan hotel dibatasi jam operasionalnya. Larangan penggunaan petasan, penyediaan minuman beralkohol, perjudian, serta aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban ibadah turut ditegaskan dalam edaran tersebut. 

Menanggapi kebijakan tersebut, Manager Barcelona KTV menyatakan pihaknya siap mematuhi aturan pemerintah daerah demi menjaga suasana Ramadhan yang kondusif.

“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah. Penutupan sementara selama Ramadhan merupakan bentuk penghormatan kepada umat Muslim yang menjalankan ibadah,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Manager Grend Royal KTV yang menegaskan komitmen pelaku usaha hiburan untuk mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kami akan menjalankan aturan sesuai surat edaran dan berharap Ramadhan tahun ini berjalan aman, tertib, serta membawa keberkahan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap surat edaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara aktivitas masyarakat dan kekhusyukan ibadah selama bulan suci Ramadhan.(Thong )

CV Cahaya Putri Melayu Bantah Tuduhan Perampasan Lahan: Berita yang Beredar Dinilai Menggiring Opini

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN — Manajemen CV Cahaya Putri Melayu dengan tegas membantah pemberitaan yang beredar luas di sejumlah media, yang menyebut seolah-olah perusahaan mengambil atau menguasai lahan masyarakat di Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir.

Direktur CV Cahaya Putri Melayu, Rosmely, menilai narasi tersebut tidak berdasar dan berpotensi menciptakan kesalahpahaman serius di tengah masyarakat.

“Kami tegaskan, CV Cahaya Putri Melayu tidak pernah mengambil lahan masyarakat. Tuduhan itu keliru dan sangat merugikan nama baik perusahaan,” ujar Rosmely.

Rosmely menjelaskan bahwa perusahaan bekerja berdasarkan Surat Perintah Kerja/Perintah Pengamanan Kebun (SPK) resmi dari PT Agrinas Palma Nusantara, yang diterbitkan secara sah dan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Kami menjalankan tugas negara, bukan merampas hak rakyat. Semua area kerja sudah ditentukan sesuai aturan dan koordinat resmi,” tegasnya.

Tidak Ada Aktivitas di Luar Wilayah Sah

Manajemen memastikan tidak ada aktivitas di luar batas yang ditetapkan. Tim legal dan tim lapangan juga telah melakukan pengecekan sebelum kegiatan dimulai untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan lahan warga maupun tanah adat.

“Kami tidak mungkin bekerja tanpa prosedur. Semua dilakukan sesuai mekanisme hukum,” tambahnya.

CV Cahaya Putri Melayu juga membuka ruang dialog jika terdapat klaim dari pihak tertentu, namun perusahaan menekankan bahwa semua harus diselesaikan melalui jalur resmi dan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.

“Silakan jika ada klaim, mari duduk bersama secara terbuka. Jangan membangun opini melalui pemberitaan sepihak,” kata Rosmely.

Rosmely menegaskan, PT Agrinas Palma Nusantara dan mitra pelaksana justru fokus pada kemitraan inklusif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, termasuk pembukaan lapangan kerja.

“Kami hadir untuk bersinergi dan membangun, bukan mengambil hak masyarakat,” tutupnya.

Peluncuran Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau 2026: Konsisten Menggesa Keadilan Ekologis di Rezim Kemunduran

KOREKSI24JAM.COM, PEKANBARU – WALHI Riau meluncurkan Tinjauan Lingkungan Hidup berjudul “Konsisten Menggesa Keadilan Ekologis di Rezim Kemunduran” pada 29 Januari 2026. Peluncuran publikasi ini berlangsung di Rumah Gerakan Rakyat WALHI Riau dengan narasumber Eko Yunanda, Riko Kurniawan, Maria Maya, dan Ahlul Fadli. Tulisan ini memuat kondisi politik pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengalami kemunduran demokrasi dengan sejumlah tindak otoritarianisme dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, serta permasalahan lingkungan hidup Riau dan Kepulauan Riau yang tidak kunjung selesai.

Eko Yunanda, Direktur WALHI Riau menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di Riau dan Kepulauan Riau sepanjang 2025 masih didominasi ketimpangan penguasaan ruang. Wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal terus menyempit akibat tumpang tindih izin konsesi yang memicu konflik agraria, kemiskinan struktural, dan krisis ekologis yang berulang. 

Minimnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, lambatnya pencabutan izin korporasi di pulau-pulau kecil, serta ekspansi perkebunan, HTI, dan tambang memperlihatkan negara masih berpihak pada kepentingan investasi dibanding hak rakyat. 

“Masyarakat adat sudah memiliki tanah tersebut turun temurun bahkan dari sebelum Indonesia merdeka, namun sekarang justru dihadapkan dengan penguasaan lahan oleh perusahaan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penghasilan masyarakat yang berasal dari lahan tersebut, sehingga melahirkan kemiskinan struktural dan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan yang akhirnya kerap berujung kriminalisasi terhadap masyarakat adat,” ujar Eko.

Tidak hanya di sektor perkebunan dan kehutanan, WALHI Riau juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban perusahaan tambang. Konflik di Desa Batu Ampar turut menjadi perhatian, karena lingkungan sekitarnya, seperti Sungai Reteh dan Nibul tercemar akibat aktivitas tambang batubara PT Bara Prima Pratama. Aktivitas tambang yang hanya berjarak 500 meter dari pemukiman warga pun mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Batu Ampar. 

“Industri pertambangan di Riau sudah sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kita tidak tahu bagaimana perusahaan itu masuk, tiba-tiba lubangnya udah besar aja. Ketika masyarakat ingin mempertahankan lahannya mereka malah dikriminalisasi, ditangkap, dipenjarakan,” tambahnya.

Akumulasi krisis ini berujung pada bencana ekologis, mulai dari banjir, karhutla, hingga intrusi air laut yang merusak penghidupan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, arah kebijakan energi dan kehutanan justru memperpanjang dominasi energi fosil dan membuka ruang solusi palsu atas nama transisi. Karena itu, WALHI Riau menegaskan pentingnya perombakan mendasar tata kelola ruang dan SDA melalui pencabutan izin perusahaan perusak lingkungan, pengakuan wilayah kelola rakyat, serta pemulihan lingkungan dan hak-hak masyarakat sebagai jalan menuju keadilan ekologis.

Ahlul Fadli selaku Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau menyoroti tantangan serius demokrasi dan lingkungan hidup di bawah rezim Prabowo Gibran, khususnya di Riau dan Kepulauan Riau. 

Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid serta sejarah korupsi kehutanan Riau pada tahun 2002-2007 yang menyeret sejumlah pejabat menunjukkan bahwa hingga kini belum ada penanganan serius terhadap kejahatan struktural di sektor sumber daya alam. Penegakan hukum cenderung berhenti pada individu, sementara korporasi yang menikmati keuntungan dari kerusakan lingkungan justru terus mendapatkan impunitas, sehingga praktik perampasan ruang hidup dan krisis ekologis di Riau berlangsung secara berulang.

“Kami melihat pola yang sama atas kasus korupsi yang menyandung Gubernur Riau. Pejabat tersebut memiliki relasi kuasa dengan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Di persidangan memang kepala daerah yang terlibat diproses namun korporasi yang terlibat langsung dalam persidangan tidak diproses lebih lanjut. Kita melihat adanya kekebalan hukum yang didapat oleh korporasi ini. Padahal dalam putusan, negara sangat besar mengalami kerugian. Selain kerugian finansial negara, masyarakat juga mengalami kerugian ekologis,” ujar Ahlul.

WALHI Riau juga menyoroti tahun 2025 menjadi salah satu periode terburuk bagi HAM, ditandai ribuan penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap ratusan aktivis. Negara semakin represif melalui penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, KUHP baru, dan perluasan kewenangan aparat, sehingga aktivis yang mendampingi petani, buruh, dan masyarakat adat justru diposisikan sebagai ancaman. 

Penangkapan aktivis WALHI, kriminalisasi petani Siak dan warga Rempang, hingga kematian pengemudi ojek online menunjukkan lemahnya perlindungan bagi pembela lingkungan dan rakyat kecil.

“Selanjutnya kita mengingat lagi kejadian Agustus ketika ratusan masyarakat berdemonstrasi, menuntut haknya. Akan tetapi respon yang diperlihatkan pemerintah bukannya merevisi kebijakan malah merendahkan rakyatnya sendiri. Hal ini yang memicu gelombang protes besar-besaran yang berujung pada penangkapan ribuan orang yang melakukan protes,” ujar Ahlul.

Selanjutnya, di tengah absennya negara dalam penanganan bencana ekologis di Sumatera, solidaritas rakyat justru tumbuh. Gerakan masyarakat sipil, orang muda, dan komunitas lokal mengambil peran dalam advokasi, bantuan bencana, serta perlawanan terhadap krisis iklim dan perampasan ruang hidup. Hal ini menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan dan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari perjuangan melawan impunitas, kriminalisasi, dan model pembangunan yang mengorbankan manusia serta alam. 

Maria Maya Lestari akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau menanggapi dua paparan sebelumnya bahwa persoalan utama hari ini terletak pada lemahnya penegakan hukum lingkungan. Riau telah menjadi laboratorium kejahatan lingkungan, baik yang bersifat ilegal seperti karhutla, illegal logging, dan tambang ilegal, maupun yang dilegalkan melalui izin namun tetap merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

“Penegakan hukum selama ini masih terlalu bertumpu pada pidana dan menyasar individu, sementara pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku utama kerusakan lingkungan belum dijalankan secara maksimal. Instrumen hukum perdata dan administrasi seharusnya diperkuat untuk mendorong pemulihan lingkungan dan menindak kelalaian negara dalam pengawasan perizinan. 

Situasi ini diperparah dengan minimnya gugatan dari pemerintah daerah dan masyarakat, serta regulasi daerah yang belum berpihak pada perlindungan lingkungan hidup,” ucap Maria.

Riko Kurniawan, Direktur Paradigma menanggapi bahwa data yang disampaikan WALHI Riau sangat penting untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah. Temuan tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di lapangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekosistem dan keselamatan masyarakat.

Data WALHI Riau dapat menjadi rujukan krusial bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki kebijakan yang bermasalah, serta memastikan bahwa pembangunan tidak terus berjalan dengan mengorbankan lingkungan hidup dan hak-hak warga terdampak.

“Tinjauan ini harusnya dimasukkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Sehingga kebijakan yang nantinya dibuat tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga secara serius mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, perlindungan masyarakat adat, serta keberlangsungan habitat satwa,” ujar Riko.

PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas Lakukan Penyiraman Jalan Masyarakat, Kurangi Debu di Musim Kemarau

 

KOREKSI24JAM.COM, Inhu — Memasuki musim kemarau yang mulai terasa di sejumlah wilayah, debu jalanan menjadi keluhan utama masyarakat, terutama di kawasan yang dilalui aktivitas kendaraan berat. Menyikapi kondisi tersebut, PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas mengambil langkah nyata dengan melakukan penyiraman jalan lingkungan masyarakat di Dusun Kayu Kawan, Desa Sungai Akar, Indragiri Hulu sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kenyamanan warga.

Kegiatan penyiraman jalan ini dilaksanakan menggunakan armada mobil tangki air perusahaan, menyasar ruas jalan masyarakat yang kerap berdebu dan dilalui warga setiap hari. Langkah ini disambut baik oleh masyarakat setempat karena dinilai mampu mengurangi polusi debu yang selama ini mengganggu aktivitas dan kesehatan, khususnya anak-anak dan lansia. 

Direktur PT Tiga Raja Mas, Zaidi dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Musim kemarau identik dengan debu yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Penyiraman jalan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kami agar aktivitas warga tetap nyaman dan lingkungan tetap terjaga,” ujar Zaidi Rabu 28 Januari 2026

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha, tetapi juga mengedepankan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

“Kami ingin tumbuh bersama masyarakat. Apa yang kami lakukan hari ini mungkin sederhana, tetapi kami berharap dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.

Sementara itu, masyarakat setempat mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan penyiraman jalan tersebut. Opung Leoni boru Manurung, menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan yang dinilai responsif terhadap kondisi lingkungan.

“Kalau sudah musim panas, debu sangat tebal, apalagi kalau kendaraan lewat. Dengan adanya penyiraman ini, jalan jadi lebih nyaman dan tidak terlalu berdebu. Kami berterima kasih kepada PT Tiga Raja Mas,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan warga lainnya yang berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala selama musim kemarau berlangsung.

Melalui kegiatan ini, PT Agrinas Palma Nusantara KSO PT Tiga Raja Mas kembali menunjukkan perannya sebagai mitra masyarakat, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup warga sekitar.

Selesai Musorkablub, KONI Inhil Menggelar Rapat Perdana Pengurus Baru

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat pengurus baru perdana.

Rapat pengurus ini digelar menyusul setelah Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (MUSORKABLUB) dilaksanakan pada 8 Desember 2025 lalu.

Rapat pengurus dilaksanakan di Sekretariat KONI Inhil Jalan Telaga Biru, dihadiri Ketua dan seluruh pengurus yang baru di SK kan, Minggu (25/01/2025) malam.

Ketua KONI Inhil periode 2025-2029, Zainuddin Acang berharap seluruh pengurus yang baru di SK kan selalu kompak dan saling menghormati agar roda organisasi berjalan dengan baik.

"Saya berharap seluruh anggota KONI selalu menjaga kekompakan dan saling menghargai agar organisasi yang kita jalankan ini berjalan dengan baik," kata Acang, sapaan akrabnya.

Ketua KONI Inhil juga memerintahkan kesemua Ketua Bidang dan Anggota agar dapat menjalankan program kerjanya masing-masing. Terutama bidang pengumpulan data dan pembinaan prestasi.

"Saya berharap bidang bersangkutan bisa mendata semua atlit dimasing-masing cabor. Kita butuh data atlit secara valid. Dan juga mendata Cabor yang aktif dan tidak aktif," pintanya.

Acang berharap dengan adanya kepengurusan baru ini, bisa lebih meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Inhil. Maka dari itu Acang berharap kerjasama anggota KONI dan semua Cabang Olahraga Inhil.

“Saya yakin dengan semangat dan kebersamaan kita semua, pengurus dapat berbuat lebih baik dan akan mencapai apa yang kita inginkan," tuturnya.

Tanpa dukungan dari seluruh pengurus KONI dan pengurus Cabor yang menjadi anggota KONI bersama pihak-pihak terkait, mustahil target prestasi yang telah ditetapkan bisa dicapai.

Kacang Tanah Ilegal Marak di Pasar Tembilahan, Lemahnya Pengawasan Bea Cukai Dipertanyakan

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN - Peredaran kacang tanah ilegal di sejumlah pasar tradisional di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kian meresahkan. 

Produk pertanian yang diduga kuat berasal dari luar negeri tersebut dengan mudah ditemukan di lapak-lapak pedagang, tanpa label resmi, izin edar, maupun kejelasan asal-usul barang.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius terkait lemahnya pengawasan aparat Bea dan Cukai terhadap masuknya barang ilegal ke wilayah Kabupaten Inhil. 

Padahal, Inhil memiliki jalur perairan yang rawan dimanfaatkan sebagai pintu masuk barang selundupan.

Kacang tanah ilegal tersebut dijual dengan harga relatif murah, sehingga perlahan mematikan daya saing petani lokal. 

Petani kacang tanah Inhil terancam merugi karena hasil panen mereka kalah bersaing dengan produk impor ilegal yang tidak dikenakan pajak dan bea masuk.

“Kalau barang ilegal terus dibiarkan masuk, petani lokal bisa gulung tikar. Ini jelas tidak adil,” ujar salah seorang pedagang di Pasar Tembilahan yang enggan disebutkan namanya, Jum'at (23/1/2026).

Minimnya penindakan di lapangan memperkuat dugaan bahwa pengawasan Bea Cukai belum berjalan maksimal. 

Hingga kini, belum terlihat langkah tegas berupa razia rutin atau penelusuran jalur distribusi kacang tanah ilegal tersebut.

Selain merugikan petani dan pedagang lokal, peredaran produk ilegal juga berpotensi membahayakan konsumen. Tanpa pengawasan mutu dan standar kesehatan, kualitas kacang tanah ilegal patut dipertanyakan.

Masyarakat mendesak Bea Cukai bersama instansi terkait agar tidak tutup mata. Penegakan hukum harus dilakukan secara serius, transparan, dan berkelanjutan, bukan sekadar reaksi sesaat.

Jika lemahnya pengawasan ini terus dibiarkan, maka Inhil berisiko menjadi “surga” bagi barang ilegal. Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum pun akan semakin tergerus.

Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal. Perlindungan terhadap petani lokal dan konsumen harus menjadi prioritas utama.(Fhilay)

Kupas RAPBD Inhil 2026: Sejauh Mana Anggaran Mampu Menjawab Tantangan Pembangunan Daerah?

KOREKSI24JAM, Indragiri Hilir, 21 Januari 2026 — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Seperti tahun-tahun sebelumnya, RAPBD ini diharapkan menjadi instrumen yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Namun, sebagaimana biasanya, ada banyak pertanyaan yang muncul terkait keefektifan dan prioritas alokasi dana yang ada.

Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Meski anggaran untuk sektor infrastruktur tercatat cukup besar, apakah itu sudah cukup untuk menanggulangi tantangan utama yang dihadapi masyarakat Inhil, seperti akses jalan yang masih banyak rusak di beberapa kawasan, atau pelayanan kesehatan yang belum merata?

Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, misalnya, bisa dipandang sebagai langkah positif. Namun, perlu dilihat lebih jauh, apakah dana tersebut akan benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas pengajaran, membangun sarana dan prasarana yang memadai, ataukah hanya sekadar untuk menutup kekurangan yang bersifat administratif? Terlebih, kualitas pendidikan di daerah yang mayoritas masih bertumpu pada sektor pertanian dan kelautan harus bisa mendukung pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam sektor-sektor tersebut.

Di sisi lain, sektor ekonomi yang menjadi salah satu andalan dalam RAPBD 2026 juga tidak lepas dari sorotan. Dengan sektor unggulan seperti kelapa sawit dan perikanan, pemerintah daerah diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi lokal. Namun, investasi yang terkonsentrasi pada sektor ini justru berisiko menambah ketimpangan sosial-ekonomi, di mana masyarakat yang tidak terlibat langsung dengan industri besar akan semakin tertinggal. Program-program pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil harus benar-benar dioptimalkan agar roda ekonomi masyarakat Inhil dapat berputar lebih merata.

Sementara itu, program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Alokasi anggaran untuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan UMKM memang mendapatkan perhatian khusus, tetapi efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Dalam laporan sebelumnya, beberapa program pemberdayaan masyarakat justru dinilai kurang tepat sasaran dan tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Salah satu isu yang tak kalah penting adalah pengawasan anggaran. Di tengah besarnya dana yang dialokasikan untuk berbagai sektor, masih ada kekhawatiran bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran akan kembali menjadi masalah. Sejauh ini, sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah adanya praktik penyalahgunaan anggaran. Padahal, pengawasan yang ketat dan transparansi adalah kunci dalam memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kemajuan daerah, bukan malah disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak.

Dalam konteks ini, DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan perlu lebih aktif dalam memberikan penilaian kritis terhadap penggunaan anggaran. Masyarakat juga harus diberikan ruang lebih luas untuk ikut mengawasi agar anggaran yang disahkan benar-benar berpihak kepada rakyat.

Namun, tentu saja RAPBD Inhil 2026 ini juga harus dilihat dalam konteks tantangan yang dihadapi daerah. Sebagai kabupaten yang terletak di pesisir dan memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, Inhil menghadapi masalah yang cukup rumit, mulai dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam hingga masalah infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya merata. Untuk itu, RAPBD 2026 harus mampu menjawab masalah-masalah tersebut dengan kebijakan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Dengan potensi besar yang dimiliki, Inhil tentu memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih visioner dan berkelanjutan. Pembangunan harus bisa mengakomodasi kebutuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Di sinilah RAPBD 2026 bisa menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merancang masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Inhil.

Secara keseluruhan, RAPBD Inhil 2026 memiliki ambisi besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana anggaran tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran? Apakah prioritas anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat atau hanya menjadi bagian dari rutinitas tahunan yang tak banyak mengubah keadaan?

Hanya dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, RAPBD 2026 Inhil bisa menjadi langkah maju menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan legislatif harus benar-benar bekerja keras untuk memastikan bahwa anggaran yang telah ditetapkan bukan hanya sekadar angka, tetapi bisa menjadi solusi nyata bagi permasalahan yang ada di daerah ini..(Fhilay)

Polsek Pelangiran Gelar Green Policing dan Ikuti Sosialisasi DMPG Serta Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Bersama Masyarakat

KOREKSI24JAM.COM, PELANGIRAN — Kapolsek Pelangiran IPDA Iwan Saputra, S.H., M.H menggelar kegiatan Green Policing dan mengikuti Sosialisasi Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) serta Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah) bersama masyarakat dan para stakeholder, Kamis (20/11/25). 

Kegiatan berlangsung di SD S 021 Teluk Bakau Estate KM 7 Desa Rotan Semelur, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh unsur Forkopimcam dari tiga kecamatan—Pelangiran, Mandah, dan Kateman—berikut perwakilan Danramil dari masing-masing wilayah, BPBD Kabupaten Inhil, serta pimpinan dan staf PT BNS sebagai tuan rumah pelaksanaan. Masyarakat dan Masyarakat Peduli Api (MPA) dari desa sekitar juga turut berpartisipasi aktif.

Dalam sambutannya, Kapolsek Pelangiran menegaskan bahwa kegiatan Green Policing merupakan implementasi nyata Polri dalam menjaga kelestarian alam serta membangun sinergi keamanan berbasis lingkungan. “Kami ingin menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pencegahan Karhutlah bukan hanya tugas aparat, tetapi tugas seluruh komponen masyarakat,” ujar IPDA Iwan Saputra.

Ia juga menekankan bahwa wilayah gambut di Inhil memerlukan perlindungan maksimal karena sifatnya yang mudah terbakar pada musim kemarau. “Melalui program DMPG ini, kami berharap setiap desa memiliki kemandirian dalam pengelolaan lahan gambut dan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran,” tambahnya.

Kegiatan berjalan tertib dengan rangkaian acara mulai dari tarian selamat datang, pembukaan resmi, menyanyikan Indonesia Raya, hingga berbagai sambutan dari unsur pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait. Setelah sesi sambutan, peserta melaksanakan simulasi pencegahan serta penanganan awal kebakaran lahan sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat.

Menurut Kapolsek Pelangiran, keterlibatan perusahaan dan masyarakat dalam satu kegiatan terpadu merupakan langkah besar dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Inilah bukti bahwa kita semua memiliki komitmen yang sama — menjaga lingkungan, melindungi lahan gambut, dan mencegah Karhutlah agar tidak terjadi lagi di wilayah kita,” ujarnya.

Selain sosialisasi, kegiatan ini juga memberikan motivasi dan edukasi kepada warga mengenai pola pikir Green Policing, di mana masyarakat diajak menjaga lingkungan dengan tindakan sehari-hari yang sederhana namun konsisten. Masyarakat juga diberi pemahaman mengenai cara-cara deteksi dini dan pelaporan cepat bila melihat tanda-tanda kebakaran lahan.

Kegiatan berakhir pada pukul 12.00 WIB dalam keadaan aman dan terkendali. Kapolsek Pelangiran menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi. “Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin memperkuat kepedulian kita terhadap kelestarian alam serta keamanan wilayah,” tutupnya.

Laksanakan Program Kapolda Riau, Polsek Pelangiran Mengadakan Penyuluhan Cinta Lingkungan Hidup di MTS Nurul Wathan

KOREKSI24JAM.COM, PELANGIRAN – Polsek Pelangiran melaksanakan program Kapolda Riau tentang "Workshop Green Policing" dengan mengadakan penyuluhan cinta lingkungan hidup di MTS Nurul Wathan, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, pada Rabu (19/11/25).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Indragiri Hilir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Kunjungan ini dipimpin oleh perwakilan Kapolsek Pelangiran, PS. Kanit Binmas Bripka Syaftia Rani, bersama dengan Kepala Sekolah MTS Nurul Wathan, M. Ali Jafar, serta personil Polsek Pelangiran. Mereka memberikan edukasi langsung kepada para siswa dan masyarakat yang hadir mengenai cara-cara sederhana untuk menjaga lingkungan.

Dalam penyuluhannya, Bripka Syaftia Rani menekankan pentingnya menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan dan hutan. Materi yang disajikan mencakup pentingnya memelihara lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan.

"Kami berharap, melalui kegiatan ini, para siswa dan masyarakat dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari," ujar Bripka Syaftia Rani. "Selain itu, kami juga berharap mereka dapat mengedukasi keluarga dan teman-teman di lingkungan tempat tinggal masing-masing."

Sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Polsek Pelangiran juga memberikan bibit pohon aren dan matoa untuk ditanam di lingkungan sekolah. Penanaman bibit pohon ini dilakukan secara simbolis oleh personil Polsek Pelangiran bersama dengan siswa-siswi MTS Nurul Wathan.

Kapolsek Pelangiran, IPDA Iwan Saputra, S.H., M.H., melalui keterangan tertulisnya, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan dan hutan demi kesehatan bersama. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kemitraan antara Polri dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik.

"Dengan hadir di tengah-tengah masyarakat, kami berharap dapat membangun hubungan yang baik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan," kata IPDA Iwan Saputra. "Selain itu, kami juga berupaya untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir."

Kegiatan penyuluhan dan penanaman pohon ini berjalan dengan aman dan terkendali, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mendukung program-program kepolisian yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Serakkan Sampah di Kota Ibadah, Dana Perbaikan DLHK Inhil Dipertanyakan: Publik Minta Transparansi

KOREKSI24JAM.COM, INHIL — Pengelolaan dana perbaikan dan operasional di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sorotan publik.

Muncul pertanyaan mengenai transparansi anggaran setelah tumpukan sampah terlihat berserakan di sejumlah titik di Tembilahan akibat keterlambatan pengangkutan.

Sebelumnya, unggahan warga di media sosial terkait sampah menumpuk memicu keresahan. Kondisi itu terjadi karena beberapa armada pengangkut sampah mengalami kerusakan.

Kepala DLHK Inhil, Azwir Zarmi, membenarkan kendala teknis tersebut.

“Kami berusaha maksimal mengatasi persoalan ini. Keterlambatan pengangkutan memang terjadi karena keterbatasan armada,” kata Azwir melalui pesan singkat, Kamis (30/10/2025). Ia menyebut pengangkutan sampah tetap dilakukan hingga malam hari.

Ia menambahkan salah satu truk pengangkut yang rusak sedang dalam proses perbaikan. “Kemungkinan besar sore ini sudah bisa digunakan kembali,” ujarnya.

Situasi ini memicu kritik dari masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai efektivitas penggunaan dana perbaikan dan operasional DLHK. Mereka menilai kurangnya keterbukaan informasi dapat memperburuk persoalan lingkungan di Inhil.

“Jika memang anggarannya ada, publik perlu tahu apa saja yang sudah direalisasikan. Jangan sampai alasan armada rusak jadi masalah klasik setiap waktu,” tegas pemerhati lingkungan, Zulkifli AM.

Azwir menyebut DLHK terus meningkatkan akuntabilitas. Meski begitu, sebagian warga menilai komitmen tersebut perlu ditunjukkan melalui data dan laporan yang dapat diakses publik, bukan sekadar pernyataan.

Masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan komprehensif dan memastikan dana publik dikelola tepat sasaran untuk mendukung kebersihan kota.

Sejumlah aktivis mengaku siap membawa isu ini ke dialog terbuka DLHK dan DPRD sebagai upaya mendorong transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan Inhil.

Ketua PGRI Inhil Buka Konfercab PGRI Kecamatan Tembilahan Hulu

 

KOREKSI24JAM.COM, INHIL - Ketua PGRI Kabupaten Inhil, H. Fauzan Amrullah, secara resmi membuka Konfercab PGRI Kecamatan Tembilahan Hulu, Sabtu (25/10/2025), pagi. Seusai membuka Konfercab, Ketua PGRI Inhil langsung melantik Ketua Terpilih pada sore harinya.

Dalam sambutannya, Ketua PGRI Inhil, H. Fauzan Amrullah, menyampaikan bahwa PGRI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

"PGRI harus menjadi wadah bagi guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mereka," ujarnya.

Ketua PGRI Inhil juga berharap bahwa pengurus PGRI Kecamatan Tembilahan Hulu yang baru terpilih dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dan menjadikan PGRI lebih bermanfaat bagi anggotanya. 

"Saya percaya bahwa Drs. Ismail dan seluruh anggota pengurus PGRI Kecamatan Tembilahan Hulu dapat menjalankan tugas mereka dengan baik," tambahnya.

Drs. Ismail, Ketua PGRI Kecamatan Tembilahan Hulu yang baru terpilih kembali, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

 "Saya akan berusaha untuk menjalankan tugas saya dengan baik dan meningkatkan kualitas PGRI Kecamatan Tembilahan Hulu," ujarnya.

Drs. Ismail juga berharap bahwa PGRI Kecamatan Tembilahan Hulu dapat menjadi wadah bagi guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mereka. 

"Kami akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Tembilahan Hulu," tambahnya.

Konfercab PGRI Kecamatan Tembilahan Hulu dihadiri oleh berbagai pejabat dan anggota PGRI dari berbagai kecamatan. Acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses.

Joni Amir Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua PGRI Concong Untuk Periode Lima Tahun Mendatang

KOREKSI24JAM.COM, CONCONG – Pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025, Konferensi Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Concong sukses digelar di SDN 011 Concong Luar. Dalam konferensi tersebut, Joni Amir, MPd, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PGRI Concong untuk periode lima tahun mendatang. Pemilihan ini berjalan lancar dan penuh kepercayaan, setelah dua kandidat lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses seleksi, memberikan jalan bagi Joni Amir untuk memimpin organisasi ini.

Acara yang penuh makna ini dibuka langsung oleh Camat Concong dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari pemerintah daerah serta pengurus PGRI tingkat kabupaten. Beberapa pejabat yang hadir antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Kadisdik Inhil) Abdul Rasyid, SE, MAK, serta Ketua PGRI Inhil, H. Fauzan Amrullah, SE, MSi, yang juga turut menyaksikan jalannya konferensi. Tak kalah pentingnya, hadir pula jajaran pengurus BKO PGRI Inhil serta perwakilan anggota PGRI se-Kecamatan Concong yang turut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.

Acara konferensi tidak hanya sebatas pemilihan ketua, tetapi juga menjadi momentum penting dalam pembentukan pengurus baru yang akan mendampingi ketua terpilih. Dalam struktur pengurus yang baru, terdapat beberapa nama yang dipilih melalui proses musyawarah, antara lain Wakil Ketua 1, Dedi Yunasri, SPd, MPd, Wakil Ketua 2, Eko Pradinata, SPd, Sekretaris, Safawi, SPd Gr, dan Bendahara, Lindawati, SPd. Semua pengurus ini, bersama dengan perangkat pengurus lainnya, akan segera dilantik dan diberi tugas untuk melaksanakan program kerja yang sudah disusun. Tim formatur yang terdiri dari beberapa anggota PGRI pun berperan penting dalam menentukan susunan pengurus yang tepat untuk mencapai tujuan bersama.

Pelantikan pengurus baru ini dilakukan oleh Ketua PGRI Inhil, H. Fauzan Amrullah, SE, MSi. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengingatkan bahwa PGRI bukan hanya sebuah organisasi profesi, tetapi juga menjadi rumah besar bagi seluruh guru yang tergabung di dalamnya. “PGRI harus menjadi wadah yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya. Pengurus yang baru harus menjaga semangat kebersamaan dan terus memperjuangkan hak-hak guru,” ujarnya dengan penuh semangat. Beliau juga memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai PGRI Inhil, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

“Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Kita harus terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada anggota. Meski kita masih menumpang di tempat yang sementara, kita sudah memiliki kantor sekretariat dan rumah singgah yang akan segera diresmikan. Ini adalah langkah besar bagi kemajuan PGRI di kabupaten ini,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua PGRI Concong terpilih, Joni Amir, SPd, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin PGRI Concong ke depan. Ia berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan berusaha menjadikan PGRI Concong sebagai organisasi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para anggotanya. “Saya berjanji untuk membawa PGRI Concong menuju kemajuan. Meskipun masa jabatan saya hanya empat tahun lagi sebelum pensiun, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan hak-hak anggota dan meningkatkan kualitas pendidikan di Concong,” ujarnya dengan penuh harapan.

Dalam penutupan sambutannya, Joni Amir mengajak seluruh anggota PGRI Concong untuk bersatu padu dalam memajukan pendidikan di daerah ini. “Kita semua memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Concong. Mari bersama-sama kita jadikan PGRI ini sebagai rumah besar yang memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya,” imbuhnya.

Acara tersebut diakhiri dengan harapan bahwa pengurus yang baru dapat membawa perubahan positif dan mengembangkan PGRI Concong menjadi lebih baik. Semoga langkah-langkah yang diambil ke depan akan semakin memperkuat peran PGRI dalam mendukung kemajuan pendidikan, serta menjadi tempat yang nyaman dan penuh semangat bagi para guru yang tergabung di dalamnya.

Optimisme Pengurus Modal Utama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Bisa Berjalan

KOREKSI24JAM.COM, INHIL - Koperasi Desa Kelurahan(Kopdeskel) Merah Putih atau KDMP akan berjalan optimal jika pengurus memiliki kreativitas dan kemampuan untuk menciptakan manfaat nyata bagi para anggotanya atau masyarakat diwilayahnya masing-masing. 

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Trio Beni Putra, SE.MM. Menurutnya, kewirausahaan menjadi kendala besar yang dihadapi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

“Masalah utamanya di situ, karena koperasi itu akan bergerak apabila pengurus mampu membuat inovasi atau kreativitas penyediaan usaha yang memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaaan,” ujarnya saat dihubungi awaknmedia, Kamis(16/10/25).

Ia melanjutkan, ketika kepercayaan sudah terbangun, maka akan mendapat dukungan dari anggota anggota bahkan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menjadi nggota baru, sebab kepercayaan anggota menjadi modal utama dalam pengembangan koperasi.

"Potensi di desa atau kelurahan sangat luar biass, tinggal bagaimana pengurus membaca peluang dan melakukan terobosan agar usaha - usaha tersebut dapat terlaksana Sehingga memberikan manfaat berputarnya roda ekonomi desa atau kelurahan,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjsama dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Dengan pendekatan ini, koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif di tingkat desa.

Dr. Trio Beni juga menambahkan, koperasi ke depannya harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan memperkuat sistem manajemen usaha. 

"Saat ini kita akan bekerjasama dengan penyadia sistem manajemen koperasi yang berbasis digital, agar pelaksanaan kedepan lebih efisien dan transparan,ini upaya penting dalam membangun koperasi yang modern dan berdaya saing." lanjutnya

Dengan semangat dan azas gotong royong dan kemandirian, KDKMP dapat menjadi contoh koperasi yang tangguh dan berkelanjutan. Transformasi menuju program non-BUMN ini diharapkan mampu membuka peluang baru bagi masyarakat di desa dan kelurahan untuk sejahtera bersama dalam ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan produktif.

Satpolairud Polres Inhil Gelar Program Jalur Pustaka Terapung Untuk Anak Pesisir Tembilahan

KOREKSI24JAM.COM, INHIL – Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Indragiri Hilir kembali melaksanakan Program Kegiatan Jalur (Jelajah Riau untuk Rakyat) melalui kegiatan Pustaka Terapung yang ditujukan bagi anak-anak pesisir di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (15/10/2025) pukul 09.00 hingga 10.30 WIB ini menggunakan Kapal KP IV-2602 milik Satpolairud Polres Inhil. Sasaran kegiatan adalah anak-anak di wilayah pesisir Tembilahan dengan tujuan menumbuhkan minat baca, memperluas wawasan, serta memberikan edukasi positif di lingkungan perairan.

Melalui program Pustaka Terapung, Satpolairud tidak hanya menghadirkan berbagai bahan bacaan menarik dan edukatif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, semangat belajar, dan kecintaan terhadap tanah air sejak usia dini.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, serta mendapat sambutan hangat dan antusias dari masyarakat pesisir yang menyambut kehadiran Kapal Pustaka Terapung dengan penuh kegembiraan.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora,S.H,S.I.K, Melalui Kasat Polairud AKP Agus Susanto, S.H, M.H, Polres Indragiri Hilir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap peningkatan literasi anak-anak di wilayah pesisir serta bagian dari upaya membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan cinta lingkungan.

Penggiat Literasi Inhil Gelar Kegiatan dengan Tema Cek Fakta Melek Media

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN - Suasana Waroeng Fake Tembilahan terasa hangat dan penuh semangat. Di ruang sederhana itu, puluhan pegiat literasi dari berbagai Taman Bacaan Masyarakat (TBM) se-Kabupaten Indragiri Hilir berkumpul dengan wajah antusias. 

Mereka datang membawa semangat yang sama, berbagi cerita, strategi, dan inspirasi dalam kegiatan bertajuk “Forum Tukar Pengalaman Pegiat Literasi Indragiri Hilir” yang diselenggarakan oleh TBM Asmaraloka.

Kegiatan ini menjadi momen penting bagi para penggerak literasi di daerah untuk saling mengenal, memperkuat jejaring, dan memperluas kolaborasi. Bukan sekadar pertemuan formal, forum ini hadir sebagai ruang hangat tempat ide dan pengalaman bertemu, bertumbuh, dan melahirkan gagasan baru.

Acara dibuka oleh Ketua TBM Asmaraloka, Muhammad Afrizal Indra Pratama, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kebersamaan dalam menggerakkan roda literasi, Minggu pagi, 12 Oktober 2025.

“Forum ini kami selenggarakan sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman, strategi, dan inspirasi dalam menggerakkan kegiatan literasi di daerah kita masing-masing. Kami percaya, gerakan literasi tidak lahir dari satu tempat saja, tetapi tumbuh dari kebersamaan dan semangat gotong royong antar pegiat,” ujarnya penuh semangat.

Dua tokoh literasi hadir sebagai narasumber berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga.

Pemateri pertama, Sri Mardiyah, Founder TBM Al Ashr, membawakan materi tentang strategi dan teknik pembuatan program kegiatan literasi yang efektif dan berkelanjutan. 

Ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah TBM tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan perencanaannya, pengelolaan sumber daya, dan inovasi yang terus dikembangkan agar literasi tetap relevan dan diminati masyarakat.

Sementara itu, Mhd. Ridwan, S.Pd, Ketua Forum TBM Kabupaten Indragiri Hilir, menghadirkan kisah yang menyentuh tentang perjalanan panjang para pegiat literasi di lapangan. 

Dalam penyampaiannya, ia berbagi suka dan duka dalam menggerakkan kegiatan, serta menegaskan bahwa perjuangan literasi adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen, kreativitas, dan ketulusan hati.

“Literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi tentang menyalakan semangat berpikir, menumbuhkan empati, dan menciptakan perubahan,” ungkapnya.

Kegiatan yang dipandu oleh Ketua Pelaksana, Dandi Kusnadi, berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan. Para peserta dari berbagai TBM tampak aktif berdiskusi, bertanya, dan berbagi praktik baik dari wilayah masing-masing. 

Setiap cerita yang muncul menjadi refleksi bersama bahwa semangat literasi sejatinya tumbuh dari kolaborasi, bukan kompetisi.

Di penghujung acara, seluruh peserta bersepakat untuk memperkuat sinergi antar-TBM di Indragiri Hilir, baik melalui program bersama maupun kegiatan saling kunjung literasi. 

Kesepakatan itu menjadi simbol tekad untuk terus menumbuhkan gerakan literasi yang berkelanjutan dan berdampak nyata di masyarakat.

Forum ini menegaskan bahwa semangat literasi di Indragiri Hilir tidak hanya hidup di ruang baca, tetapi juga di hati setiap pegiat yang percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari satu buku, satu percakapan, dan satu tindakan kecil yang tulus.

Melalui kegiatan ini, TBM Asmaraloka kembali menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan ruang-ruang dialog yang inspiratif.

Bagi mereka, literasi bukan sekadar aktivitas membaca dan menulis, melainkan proses membangun manusia yang berpikir kritis, kreatif, dan berdaya pondasi bagi masyarakat yang maju dan beretika di tengah dunia yang terus berubah.

Menjaga Keamanan dan ketertiban di Wilayah Perairan, Satpolairud Polres Inhil Laksanakan Program JALUR

KOREKSI24JAM.COM, INHIL - Dalam rangka mendukung upaya Polda Riau menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, Satpolairud Polres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan Program “JALUR” (Jelajah Riau untuk Rakyat) dengan fokus pada pencegahan dan pengungkapan tindak pidana di wilayah perairan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 10 Oktober 2025 mulai pukul 09.00 WIB ini dipusatkan di Pelabuhan Pelindo Tembilahan. Adapun sasaran utama kegiatan meliputi pelaku penyelundupan barang ilegal melalui jalur laut, tindak pidana perairan, serta antisipasi terhadap potensi kecelakaan laut (laka laut).

Selama kegiatan berlangsung, personel Satpolairud melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melintas di jalur perairan Indragiri Hilir. Pemeriksaan mencakup dokumen kapal, muatan yang dibawa, serta prosedur keselamatan pelayaran. Selain itu, petugas juga memberikan imbauan kepada para agen, kapten/nahkoda, dan penumpang untuk selalu mengutamakan keselamatan dan melengkapi dokumen pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasatpolairud Polres Indragiri Hilir menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya barang ilegal atau pelanggaran hukum lainnya. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari masyarakat dan pihak pelayaran setempat.

Melalui kegiatan ini, Satpolairud berhasil mencapai beberapa hasil penting, antara lain:

1. Menurunnya angka kejahatan laut di sejumlah titik perairan strategis.

2. Meningkatnya sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat pesisir.

3. Terbangunnya citra Polri yang profesional dan responsif dalam menjaga keamanan di wilayah perairan.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Polres Indragiri Hilir dalam mendukung program prioritas Polda Riau serta mewujudkan keamanan maritim yang kondusif di wilayah pesisir Riau.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora,S.H, S.I.K, Melalui Kasat Polairud AKP Agus Susanto S.H, M.H, Polres Indragiri Hilir menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat serta masyarakat pesisir yang mendukung terlaksananya kegiatan JALUR ini dengan baik.

68 Jalur Sudah Daftar, Pacu Jalur HUT Kuansing Bakal Meriah

KOREKSI24JAM.COM, TELUK KUANTAN - H-3 pelaksanaan Pacu Jalur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kuansing ke 26 tahun 2025 sebanyak 68 jalur sudah mendaftar sampai dengan Rabu, (8/10/2025). 

Pacu jalur HUT Kuansing akan berlangsung selama tiga hari mulai 10-12 Oktober 2025. Berbagai persiapan juga telah dimatangkan panitia. 

Mulai dari persiapan pancang diarena pacu jalur juga sudah ready. Termasuk tempat pencabutan undian yang akan digelar di gedung Narosa Teluk Kuantan juga sudah tersusun rapi.

Ini juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang langsung turun memantau persiapan sehingga pacu jalur perayaan HUT Kuansing menjadi meriah. 

Ketua Umum Panitia Pacu Jalur HUT Kuansing, Andi Cahyadi mengatakan untuk persiapan saat ini sudah mencapai 85 persen. 

"Persiapan sudah 85 persen, siang ini kita sudah melakukan pemasangan pancang di arena pacu jalur Tepian Narosa," ujar pria yang akrab disapa Aheng, Rabu, (8/10/2025). 

Dikatakan Aheng, untuk pencabutan undian pacu jalur akan digelar pada Kamis (9/10/2025) besok pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Narosa Teluk Kuantan. 

Kemudian untuk acara pembukaan juga sudah ready. Pentas untuk acara pembukaan sudah berdiri di areal taman jalur Tepian Narosa Teluk Kuantan. 

Sejumlah kecamatan yang sudah mendaftarkan jalurnya diantaranya Cerenti 3 jalur, Inuman 5 jalur, Kuantan Hilir 6 jalur, Kuantan Hilir Seberang 3 jalur, Pangean 2 jalur, Logas Tanah Darat 

Kemudian Kecamatan Benai 6 jalur, Sentajo Raya 4 jalur, Kuantan Tengah 14 jalur, Gunung Toar 3 jalur, Kuantan Mudik 4 jalur, Hulu Kuantan 1 jalur, Singingi 2 jalur, Singingi Hilir 3 jalur, Kabupaten Inhu 6 jalur, dan Pucuk Rantau 1 jalur.

Kejari Inhil Musnahkan Barang Bukti Narkoba

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) kembali membuktikan komitmennya dalam menuntaskan proses hukum hingga ke ujung tanduk. 

Pada Selasa (7/10), pemusnahan barang bukti dari 24 perkara tindak pidana dilaksanakan secara terbuka di halaman kantor Kejari Inhil. 

Langkah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol transparansi dan tekad untuk menegakkan hukum secara nyata.

Guna mencegah penyalahgunaan ulang, berbagai barang bukti dimusnahkan dengan cara dirusak, dibakar, dan dikubur. 

Fokus utama pemusnahan adalah barang bukti narkotika yang menjadi musuh bersama, dengan rincian 418,1 gram sabu-sabu, 25,07 gram ganja, dan 175 butir pil ekstasi. 

Tak hanya itu, alat pendukung kejahatan seperti 11 unit elektronik, 8 timbangan, 4 gunting, 1 bong, 6 parang, serta 120 item obat-obatan ilegal juga turut dimusnahkan.

Kepala Kejari Inhil, Nova Fuspitasari SH MH menegaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya untuk “zero tunggakan” atau menghilangkan penumpukan barang bukti.

“Kami mengundang berbagai instansi sebagai wujud transparansi kepada publik, sekaligus memastikan proses hukum telah berjalan sesuai prosedur,” jelas Nova. 

Ini merupakan pemusnahan ketiga kalinya pada tahun ini, yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Untuk menjamin akuntabilitas, proses ini dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan seksi dan disaksikan oleh para pejabat kunci dari berbagai lembaga, seperti Pengadilan Negeri, Kepolisian Resor Inhil, dan Dinas Kesehatan. 

Kehadiran mereka menjadi bukti kolaborasi antar-institusi penegak hukum dalam memutus mata rantai kejahatan dan melindungi masyarakat.

Kapolres Inhil dan Forkopimda Lakukan Pemasangan Plang Larangan di Lahan Bekas Kebakaran di Kecamatan Kempas

KOREKSI24JAM.COM, KEMPAS — Dalam upaya pencegahan terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K. bersama unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan pemasangan plang larangan melakukan kegiatan dan aktivitas apapun di lahan bekas terbakar, Senin (06/10/25) sekitar pukul 10.00 WIB di Dusun Teluk Bagus, Desa Bayas, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan dan penyidikan kasus kebakaran lahan berdasarkan LP/A/8/VII/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRES INDRAGIRI HILIR/POLDA RIAU tanggal 27 Juli 2025 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp. Sidik/54/VII/2025/Reskrim tanggal 27 Juli 2025.

Lahan bekas terbakar seluas ±30 hektare tersebut diketahui merupakan tanah gambut yang sebagian merupakan hamparan kosong dan sebagian lainnya merupakan kebun sawit, kebun nenas, serta tanaman karet milik masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyebab kebakaran di lokasi tersebut adalah dibakar oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Inhil H. Fajar Husin, S.H., M.H, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, S.T., M.Si, Kasdim 0314/Inhil Mayor Inf Jakobus Hamonangan Halolo Pasi Intel Kodim 0314/Inhil Kapten Inf Agusturahim, Kasi Pidum Kejari Inhil Arico Novisaputra, S.H, Kasat Reskrim Polres Inhil AKP Budi Winarko, S.T., M.H.m, Kapolsek Kempas IPTU Danu Hidayat, S.E., M.M, Danramil 03/Tempuling-Kempas Lettu Arm Muchazzar, Camat Kempas Sumitro, S.E., seluruh Kepala Desa, serta unsur Masyarakat Peduli Api (MPA) Kecamatan Kempas.

Pemasangan plang larangan ini dilakukan secara permanen (dicor) sebagai simbol tegas bahwa tidak diperkenankan melakukan aktivitas apapun di area bekas terbakar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya karhutla berulang serta memberikan kesempatan bagi lahan untuk pulih kembali.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K, menyampaikan bahwa pemasangan plang tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Inhil dan Forkopimda dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terulangnya kebakaran di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Lahan bekas terbakar sangat rentan terhadap kebakaran baru. Dengan adanya plang larangan ini, kami berharap masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas apapun di lokasi tersebut,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres Inhil juga menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan konsep Green Policing yang digagas oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heriawan, S.I.K. — sebuah pendekatan kepolisian yang mengedepankan pelestarian lingkungan.

Konsep Green Policing mengusung nilai bahwa keadilan bukan hanya diberikan kepada manusia, tetapi juga kepada lingkungan dan seluruh ekosistem di dalamnya. Kepolisian hadir untuk melindungi alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” ujar AKBP Farouk.

Selain pemasangan plang, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam program pencegahan karhutla berkelanjutan, melalui edukasi, patroli rutin, serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Dengan adanya langkah nyata ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla semakin meningkat, serta tercipta lingkungan yang aman, lestari, dan bebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.