Sukseskan Hilirisasi Kelapa Nasional, Indragiri Hilir Terbuka bagi Investor. H. Herman "Indragiri Hilir Siap Menjadi Kawasan Terpadu Pengolahan Kelapa".

KOREKSI24JAM, Indragiri Hilir, Riau — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan menyukseskan program hilirisasi kelapa nasional.

Dengan potensi kelapa terbesar di Indonesia, Indragiri Hilir kini membuka peluang selebar-lebarnya bagi investor untuk berinvestasi di sektor pengolahan kelapa terpadu.

Sebagai daerah yang dikenal lumbung kelapa nasional, Indragiri Hilir memiliki ratusan ribu hektare perkebunan kelapa yang tersebar di berbagai kecamatan. Potensi ini dinilai sangat strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan industri hilir yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, mulai dari minyak kelapa, santan, tepung kelapa, arang tempurung, hingga produk turunan berbasis kelapa lainnya.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi kelapa sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan nilai ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Bupati Inhil H. Herman mengatakan, “Indragiri Hilir memiliki bahan baku yang melimpah, tenaga kerja yang tersedia, serta dukungan pemerintah daerah yang kuat. Kami siap menjadi kawasan terpadu pengolahan kelapa dan terbuka bagi investor, baik nasional maupun internasional,” ujarnya.

Dalam rencana pengembangan ke depan, Indragiri Hilir akan diarahkan sebagai kawasan terpadu pengolahan kelapa, yang mengintegrasikan sektor hulu dan hilir. 

Kawasan ini diharapkan menjadi pusat industri kelapa modern yang didukung oleh infrastruktur pelabuhan, transportasi sungai, serta kedekatan dengan jalur perdagangan regional dan internasional.

Konsep kawasan terpadu ini tidak hanya berfokus pada industri besar, tetapi juga melibatkan koperasi petani dan pelaku UMKM agar dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri kelapa. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani kelapa.

Dukungan Regulasi dan Kemudahan Investasi

Untuk menarik minat investor, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyiapkan berbagai bentuk dukungan, antara lain kemudahan perizinan, penyediaan lahan industri, serta sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. 

Selain itu, pengembangan industri kelapa juga diarahkan agar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hilirisasi kelapa diyakini mampu mengatasi persoalan klasik seperti fluktuasi harga kelapa, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta rendahnya nilai tambah di tingkat petani.

Pengembangan kawasan industri kelapa di Indragiri Hilir diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong tumbuhnya sektor pendukung lainnya seperti logistik, perdagangan, dan jasa.

Hilirisasi kelapa juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk kelapa Indonesia di pasar global, sekaligus menjadikan Indragiri Hilir sebagai pusat industri kelapa yang berdaya saing tinggi.

Dengan potensi besar yang dimiliki serta komitmen kuat dari pemerintah daerah, Indragiri Hilir optimistis dapat menjadi motor penggerak hilirisasi kelapa nasional dan tujuan utama investasi industri kelapa di Indonesia.(Thonk)

Peremajaan Kelapa dan Perlindungan Tanggul Menentukan Masa Depan Ekonomi Rakyat Inhil

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN – Kerentanan ekologis di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Frekuensi banjir rob semakin sering, ketinggiannya makin besar, dan cakupan wilayah terdampak terus meluas. Kondisi ini telah mengganggu aktivitas harian masyarakat, merusak infrastruktur publik, dan menekan ekonomi daerah yang sangat bergantung pada komoditas kelapa. Di banyak titik pesisir, dampak krisis iklim sudah terasa sebagai ancaman nyata, bukan lagi prediksi ilmiah.

Namun krisis banjir di Indragiri Hilir tidak hanya terjadi di wilayah pesisir akibat banjir rob, melainkan juga meluas ke wilayah daratan akibat peningkatan intensitas curah hujan. Berdasarkan gambaran kejadian banjir tahun 2024, banjir akibat hujan tercatat terjadi di sejumlah kecamatan, antara lain Kemuning, Tempuling, Pelangiran, Keritang, Batang Tuaka, Reteh, Enok, dan Gaung. Pola ini menunjukkan bahwa risiko banjir di Indragiri Hilir bersifat menyeluruh, dari pesisir hingga wilayah hulu. Kondisi tersebut berlanjut hingga saat ini, di mana banjir hujan kembali dialami Kecamatan Kemuning, menegaskan bahwa perubahan iklim telah memperluas dan memperkuat kerentanan wilayah secara struktural.

Dalam konteks tersebut, Indragiri Hilir sejatinya telah memasuki fase krisis iklim yang semakin masif dan sistemik. Banjir rob, banjir akibat hujan ekstrem, abrasi, intrusi air laut, serta degradasi ekosistem pesisir dan lahan gambut tidak lagi berdiri sebagai kejadian terpisah, melainkan rangkaian risiko yang saling memperkuat. Kondisi ini menuntut langkah cepat, terukur, dan terencana untuk menghambat dampak yang berpotensi semakin buruk di masa depan. Sayangnya, hingga saat ini, belum terlihat adanya program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang benar-benar terencana, terdana, dan dijalankan secara lintas sektor di tingkat daerah.

Dalam situasi tersebut, upaya peremajaan perkebunan kelapa di Provinsi Riau mendapat dorongan dari pemerintah pusat melalui penyaluran bantuan bibit kelapa oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang mencapai sekitar 600 ribu batang. Tahap awal bantuan difokuskan untuk Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti, dengan rincian 352 ribu batang untuk Inhil dan 143 ribu batang untuk Meranti, belum termasuk stok cadangan 30 persen dari jumlah kontrak sehingga total keseluruhan mencapai sekitar 600 ribu bibit.

Bantuan ini disalurkan melalui kontrak dengan pihak pembibit lokal untuk memastikan kualitas bibit, dan diharapkan dapat membantu masyarakat meremajakan kebun kelapa mereka yang banyak mengalami kerusakan serta menurun produktivitasnya. Langkah ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam merespons persoalan kelapa rakyat.

Namun kondisi lapangan menunjukkan bahwa kerusakan kebun kelapa bukan semata persoalan umur tanaman atau kualitas bibit. Kerusakan tersebut merupakan akumulasi dampak perubahan iklim global mulai dari pemanasan, kenaikan muka air laut, hingga perubahan pola hujan ekstrem yang diperparah oleh faktor lokal seperti abrasi pesisir, intrusi air laut, serta degradasi ekosistem mangrove dan lahan gambut. Seluruh faktor ini secara signifikan menurunkan daya dukung lingkungan terhadap perkebunan kelapa rakyat.

Tanpa penanganan yang sistematis terhadap faktor-faktor lingkungan tersebut, bibit yang ditanam hari ini berisiko besar menghadapi nasib yang sama dengan kebun-kebun yang rusak sebelumnya. Peremajaan kelapa, dalam konteks ini, tidak boleh dipahami semata sebagai program teknis pertanian, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka besar ketahanan iklim wilayah pesisir dan hulu Indragiri Hilir.

Dalam kerangka tersebut, dukungan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan tanggul pengendali banjir rob dan banjir hujan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan Program Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat. Perlindungan fisik wilayah melalui tanggul tidak dapat dipisahkan dari upaya peremajaan kelapa, mengingat sebagian besar kebun kelapa rakyat berada di wilayah pesisir gambut dan dataran rendah yang semakin rentan terhadap genangan air asin dan banjir berkepanjangan.

Pembangunan tanggul yang direncanakan secara masif, berbasis peta risiko iklim, dan terintegrasi dengan tata kelola air kawasan akan berperan penting dalam menjaga bibit kelapa yang baru ditanam agar mampu bertahan hingga usia produktif. Tanpa sistem pengendalian air yang memadai, bibit kelapa berisiko mengalami stres lingkungan, pertumbuhan terhambat, bahkan kematian dini akibat intrusi air laut dan curah hujan ekstrem. Kondisi ini berpotensi menghambat capaian program peremajaan serta memperpanjang tekanan ekonomi yang dialami petani kelapa rakyat.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan kebun kelapa di Indragiri Hilir lebih banyak dipicu oleh kegagalan pengendalian banjir rob dan banjir hujan yang terjadi berulang, bukan semata faktor teknis budidaya. Oleh karena itu, pembangunan dan rehabilitasi tanggul perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim daerah, sejalan dengan peremajaan kelapa, restorasi mangrove, pengelolaan lahan gambut, dan penguatan ketahanan ekosistem pesisir maupun daratan.

Di sinilah urgensi kebijakan daerah menjadi sangat penting. Bantuan bibit merupakan intervensi teknis jangka menengah, tetapi Indragiri Hilir membutuhkan kerangka kebijakan strategis yang mampu menjawab akar persoalan krisis iklim. Daerah perlu segera menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang terukur, berbasis data ilmiah, dan relevan dengan karakteristik pesisir gambut serta wilayah rawan banjir hujan.

Regulasi nasional sejatinya telah memberikan landasan kuat. Perpres Nomor 98 Tahun 2021 menegaskan bahwa mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan dua pilar utama strategi nasional penurunan emisi dan pengurangan risiko iklim, yang wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution).

Sementara itu, Permen LHK Nomor 12 Tahun 2024 memberikan pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, termasuk penilaian risiko iklim, penetapan prioritas wilayah, serta strategi perlindungan ekosistem. Dengan dua regulasi ini, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk terus menunda penyusunan dokumen strategis tersebut.

Ketiadaan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim berpotensi membuat berbagai program pembangunan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah dan desa, setiap program baik peremajaan kelapa, pembangunan infrastruktur, maupun perlindungan wilayah pesisir dan hulu harus dirancang berbasis risiko iklim agar anggaran publik tidak habis untuk menambal dampak kerusakan yang berulang.

Pemerintah Pusat telah menunjukkan komitmen melalui berbagai upaya pembangunan, termasuk dorongan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat serta percepatan peremajaan kelapa rakyat. Upaya ini merupakan pijakan awal yang penting bagi penguatan ekonomi daerah.

Namun BDPN menilai bahwa langkah-langkah teknis tersebut belum cukup apabila tidak diimbangi dengan kebijakan lingkungan yang strategis, terukur, dan berbasis ilmiah. Krisis iklim yang telah nyata terjadi di Indragiri Hilir, baik di wilayah pesisir maupun daratan, menuntut kehadiran kebijakan yang mampu melindungi hasil pembangunan dari risiko ekologis yang terus meningkat.

Ketua BDPN, Zainal Arifin Hussein, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan tidak boleh berjalan dalam rel yang terpisah.

“Kalau kita ingin peremajaan kelapa berhasil, kalau kita ingin hilirisasi benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, maka fondasinya harus kokoh melalui Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang terencana, terukur, dan dijalankan lintas sektor,” ujarnya.

BDPN memandang bahwa keberlanjutan pembangunan di Indragiri Hilir hanya dapat dicapai apabila kebijakan ekonomi dan kebijakan iklim disinergikan secara sistematis. Pembangunan tanpa perlindungan ekologis pada akhirnya berpotensi melemahkan capaian ekonomi itu sendiri, terutama di daerah pesisir gambut dan wilayah rawan banjir hujan yang sangat rentan.

Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang kuat bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan ekonomi kelapa rakyat serta melindungi masyarakat pesisir dan pedalaman dari risiko ekologis yang terus meningkat.

Dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang kuat, partisipatif, dan berbasis ilmiah, Indragiri Hilir memiliki peluang untuk keluar dari siklus kerentanan dan membuka jalan menuju pembangunan daerah yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Harmoni Kelembagaan, Kunci Membangun Kabupaten Indragiri Hilir

 KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN Di tengah dinamika pembangunan daerah dan tekanan fiskal yang semakin menantang, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan pentingnya harmoni kelembagaan antara pemerintah daerah, DPRD, serta elemen masyarakat dalam memastikan pembangunan berjalan efektif. Sinergi lintas institusi kini menjadi prasyarat utama agar percepatan pembangunan tidak terhambat oleh tarik-menarik kepentingan.

Pemerintah daerah dan DPRD sejatinya adalah dua elemen yang diikat oleh mandat konstitusional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Keduanya bukan pihak yang berhadap-hadapan seperti pemerintah versus oposisi dalam sistem parlementer, melainkan mitra strategis yang harus menjaga keseimbangan kontrol dan kolaborasi. Dalam konteks itu, harmoni kelembagaan menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Inhil ke depan.

Indragiri Hilir menghadapi serangkaian tantangan struktural: penyempitan ruang fiskal, keterbatasan infrastruktur dasar, modernisasi ekonomi kelapa yang belum optimal, serta kebutuhan akselerasi pembangunan desa-kota. Menghadapi kondisi tersebut, kerja sama antar-lembaga menjadi krusial. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan legislatif untuk mengeksekusi kebijakan strategis, sementara DPRD memerlukan keterbukaan informasi dan transparansi eksekutif agar fungsi anggaran dan pengawasannya berjalan baik.

Kolaborasi ini mulai tampak dalam sejumlah agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di mana dinamika diskusi tetap diiringi komitmen bersama untuk menjaga arah pembangunan. Masing-masing lembaga memiliki ruang kritik, tetapi kritik tersebut seharusnya berorientasi pada perbaikan, bukan memperlebar jurang komunikasi. 

Di tengah isu-isu strategis seperti optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, hingga wacana pembiayaan alternatif untuk menambah ruang fiskal, DPRD dan pemerintah daerah dituntut membangun ruang dialog yang produktif. Perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun mekanisme penyelesaiannya harus tetap dalam koridor etika kelembagaan.

Harmoni bukan berarti tanpa kritik. Harmoni adalah kesadaran bahwa setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Ketika ruang diskusi dijaga dengan baik, keputusan-keputusan strategis yang lahir akan lebih matang dan mampu menjawab kepentingan publik.

Masyarakat dan media juga menjadi bagian penting dari harmoni kelembagaan. Kehadiran publik sebagai pengawas sosial serta media sebagai penyampai informasi yang objektif dapat memperkuat akuntabilitas lembaga. Namun, itu hanya dapat berjalan dengan baik apabila hubungan antarlembaga pemerintah sendiri berada pada kondisi stabil dan tidak saling mencurigai.

Kepercayaan publik tumbuh dari soliditas kelembagaan. Ketika pemerintah dan DPRD tampil kompak, terbuka, dan saling menghormati kewenangan, masyarakat akan lebih percaya pada arah kebijakan yang diambil.

Indragiri Hilir sedang berada pada fase penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelapa, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memperluas pelayanan dasar. Semua itu mustahil berjalan optimal jika hubungan kelembagaan retak. Justru harmoni itulah yang membuat kebijakan lebih efektif, pembangunan lebih cepat diselesaikan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat lebih nyata.

Harmoni kelembagaan bukan hanya konsep normatif; ia adalah kebutuhan nyata bagi daerah yang ingin bergerak maju. Inhil membutuhkan stabilitas politik lokal yang sehat, kemitraan yang solid, dan komunikasi yang jernih antarsemua pemangku kepentingan.

Penulis : Kartika Roni

Wartawan Senior

Inhil Perkuat Koperasi dan UMKM Melalui Pembinaan Terpadu Tahun 2025

Ket foto: Staf Ahli Bupati Inhil, TM Syaifullah.

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN – Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Angkatan III sekaligus Penutupan Pelatihan Angkatan II Tahun 2025 dibuka langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, yang diwakili Staf Ahli Bupati Inhil, TM Syaifullah, bertempat di Aula Hotel IP Tembilahan, pada Rabu (26/11/2025).

Acara turut dihadiri Ketua DPRD serta unsur Forkopimda Inhil, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM berserta jajaran, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Indragiri Hilir, pimpinan BRI, BNI, dan Bulog Cabang Tembilahan, serta narasumber dari Provinsi Riau dan Kabupaten Inhil. Hadir pula Project Management Office (PMO), Business Assistant KDKMP, serta seluruh pengurus Koperasi Merah Putih sebagai peserta pelatihan.

Bupati menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi Merah Putih merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui pelatihan ini, kita meningkatkan kualitas SDM pengurus agar koperasi dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar TM Syaifullah

Koperasi yang kuat diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi anggotanya serta turut mendorong pembangunan daerah.

TM Syaifullah mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan melalui regulasi, pendanaan, dan pendampingan. Dengan semangat gotong royong, mari kita jadikan koperasi sebagai wadah peningkatan kesejahteraan bersama dan penggerak ekonomi masyarakat,” tutupnya.

Pelatihan peningkatan kapasitas ini diikuti total 474 peserta, yang terbagi ke dalam lima angkatan,Angkatan I, II, III, dan IV: masing-masing berjumlah 100 peserta,

Angkatan V: berjumlah 74 peserta

Secara keseluruhan peserta terdiri dari 472 pengurus koperasi dan 2 orang pendamping, di mana setiap koperasi mengutus dua orang perwakilan.

Kegiatan melibatkan empat narasumber, yaitu tiga widyaiswara dari Provinsi Riau dan satu narasumber dari Kabupaten Indragiri Hilir.

Seminar AREBI: Transformasi Industri Broker Properti, Regulasi Baru dan Perlindungan Hukum

KOREKSI24JAM, JAKARTA – Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menggelar seminar dan talkshow bertajuk “Peran Pemerintah di Industri Broker Properti” di Jakarta Design Center, Senin (17/11/2025). Acara ini mempertemukan lintas instansi pemerintah dan AREBI untuk membahas arah kebijakan baru di sektor broker properti nasional. 

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara dari lembaga pemerintah: Muhammad Reza (Anggota KPPU), Mario Josko (Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI), Enzelin Sariah (Ketua Tim PMSE JP Kemendag, mewakili Plt. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Bambang Wisnubroto), serta Sri Bagus Arosyid (Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan Profesi Lain PPATK).  

Ketua Umum DPP AREBI, Clement Francis, membuka acara dengan menekankan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah dan industri properti. Ia menyebut regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum harus berjalan seiring agar industri yang bernilai miliaran rupiah ini tumbuh secara sehat dan profesional.  

“Kami mengapresiasi lahirnya Permendag Nomor 33 Tahun 2025 sebagai langkah awal pembenahan industri broker properti. Regulasi ini menjadi fondasi bagi ekosistem yang lebih tertib dan terukur,” ujar Clement di hadapan peserta dari seluruh DPD dan DPC AREBI se-Indonesia.  

Ia juga mengungkapkan masih ada tantangan dalam proses sosialisasi peraturan baru tersebut. Menurutnya, beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan narasi negatif, menuding peraturan itu tidak efektif dan sekadar ‘cari duit’.  

Clement menyerukan kepada seluruh pelaku usaha properti agar menjaga marwah dan etika profesi dengan tidak terprovokasi. “Kita semua harus menunjukkan bahwa industri ini bisa bangkit dengan profesionalisme, bukan dengan isu yang menyesatkan,” lanjutnya.  

Dalam sambutannya, ia memaparkan komitmen AREBI dalam memperjuangkan sertifikasi nasional bagi agen serta penerapan kode etik dan integritas sebagai budaya kerja di setiap perusahaan anggota.  

Ia menambahkan, digitalisasi industri melalui MLS (Multiple Listing System) menjadi prioritas agar broker Indonesia dapat bersaing di era teknologi. Kolaborasi antara kementerian, KPPU, dan PPATK juga diperlukan untuk menyatukan arah kebijakan nasional.  

Harapan besar disampaikan kepada pemerintah agar regulasi terhadap praktik perantara ilegal diperkuat. AREBI mendorong sertifikasi profesi menjadi kewajiban nasional dan adanya sinkronisasi antar kebijakan lintas kementerian demi ekosistem properti yang transparan dan aman.  

Menurut Clement, industri properti yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat pasar domestik, dan membawa efek berganda terhadap ekonomi nasional.  

Paparan pertama disampaikan oleh Enzelin Sariah dari Kementerian Perdagangan yang menjelaskan perubahan kebijakan akibat diterbitkannya PP 28 Tahun 2025 dan Permendag 33 Tahun 2025.  

Dalam paparannya, ia memaparkan bahwa risiko usaha broker properti dinaikkan dari kategori “rendah” menjadi “menengah tinggi” demi mendorong standarisasi dan perlindungan konsumen.  

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh perusahaan perantara perdagangan properti (P4) kini wajib berbadan hukum, memiliki tenaga ahli bersertifikat BNSP, serta menerapkan sistem pelaporan digital melalui Inatrade.  

Selain itu, setiap perusahaan wajib mempublikasikan NIB, menandatangani perjanjian tertulis dengan klien, dan tidak boleh memfasilitasi praktik berisiko seperti crowdfunding atau transaksi yang terkait TPPU.  

Mario Josko dari Kementerian Perdagangan memperkuat penjelasan dengan menekankan dua peran utama pemerintah, yakni sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaannya. Ia menilai aturan baru ini bertujuan membedakan broker profesional AREBI dari perantara informal yang tidak berizin.  

“Status risiko yang meningkat berarti pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Standar dan berbadan hukum. Ini bagian dari upaya menata industri agar lebih kompetitif,” tegas Mario.  

Hasil pengawasan sebelumnya menunjukkan masih banyak perusahaan belum memiliki tenaga ahli tersertifikasi dan belum melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun. Pemerintah, ujarnya, akan memperketat pengawasan melalui pemantauan izin dan kesesuaian aktivitas usaha di lapangan.  

Dari KPPU, Muhammad Reza menjelaskan peran lembaganya dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di sektor properti. Ia menegaskan bahwa asosiasi tidak boleh menetapkan tarif atau harga layanan, karena itu bisa dikategorikan sebagai kartel.  

Mengutip kasus lama seperti kartel tarif SMS dan jasa depo peti kemas di Lampung, Reza mengingatkan agar pelaku usaha mengikuti batasan harga resmi dari pemerintah tanpa membuat kesepakatan internal yang mengikat antaranggota.  

Ia juga menguraikan sanksi baru berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pelanggaran persaingan usaha kini dikenai denda maksimal 50 persen dari keuntungan atau 10 persen dari penjualan, tanpa sanksi pidana.  

“Persaingan boleh saja, tapi jangan sampai saling menjegal. KPPU hadir untuk memastikan fairness dan keteraturan pasar,” tuturnya.  

Pemateri terakhir, Sri Bagus Arosyid dari PPATK, mengingatkan tentang meningkatnya risiko pencucian uang di industri properti. Banyak dana hasil kejahatan disamarkan lewat transaksi pembelian rumah atau tanah.  

Sri Bagus menekankan pentingnya agen menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) atau know your customer serta melaporkan transaksi di atas Rp 500 juta kepada PPATK dalam waktu 14 hari kerja.  

Menurutnya, agen yang patuh melaporkan kegiatan transaksi akan memperoleh perlindungan hukum formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.  

Ia juga mendorong seluruh agen untuk memiliki sertifikasi APU PPT guna memahami cara mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.  

“AREBI adalah mitra strategis PPATK. Kami ingin memastikan industri properti tidak menjadi celah kejahatan keuangan dan tetap terlindungi secara hukum,” ujarnya.  

Acara berakhir dengan kesepahaman antara AREBI dan pihak pemerintah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi menciptakan ekosistem bisnis properti yang profesional, transparan, dan berintegritas.

KARA Meriahkan SIAL Interfood ke-26 dengan Menampilkan Inovasi Produk Unggulan Berbahan Nabati

KOREKSI24JAM, JAKARTA - Seperti pada tahun sebelumnya, KARA, produk turunan kelapa asli Indonesia turut serta dalam Salon International de L’alimentation (SIAL Interfood) 2025. Bersama dengan Krista Exhibition, SIAL Interfood 2025 menghadirkan para pelaku industri makanan dan minuman terbaik di bidangnya. Adapun, kegiatan diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 12-15 November 2025. 

Keikutsertaan KARA dalam kegiatan ini tentunya menambah semarak kekayaan kuliner nusantara. “Dalam kegiatan ini, KARA tidak hanya memamerkan produk olahan kelapa terbaiknya, namun juga menampilkan beberapa kegiatan. Selama empat hari kegiatan, kami juga mengadakan beberapa kali demo masak oleh beberapa chef dari hotel ternama di Jakarta,” ujar Dwianto Arif selaku Corporate Communication Manager SAMBU Group, produsen KARA. 

“Untuk kegiatan live cooking, pada hari pertama kami berkolaborasi dengan The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa. Di hari kedua, kami akan mengundang Chef Karel Alexander. Di hari ke-3, tim dari Sunlake Waterfroint Resorts & Convention dan di hari terakhir, kegiatan live cooking akan digawangi oleh Manhattan Hotel Jakarta,” lanjut Dwianto Arif.

Kehadiran SIAL 2025 ini kembali menegaskan komitmen SAMBU Group sebagai produsen KARA memajukan industri kelapa di Indonesia. Sekaligus memperkenalkan kekayaan rasa Indonesia ke panggung dunia. Karena kelapa bukan hanya komoditas, namun bagian penting dari identitas kuliner dan budaya kita. Lebih dari sekedar bisnis, namun ini adalah dukungan bagi Indonesia sebagai diplomasi rasa, yang membawa kekayaan alam Indonesia untuk diminati masyarakat dunia. Termasuk dalam ajang prestisius di SIAL Interfood, yang merupakan pameran bertaraf internasional.

SIAL Interfood merupakan pameran tahunan industri makanan dan minuman yang diadakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai platform Bisnis to Bisnis (B2B), pameran ini sangat bermanfaat bagi KARA untuk mempromosikan produk, melakukan bisnis dan mencari solusi untuk kebutuhan bisnis. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) turut mengapresiasi dan mendukung penuh penyelenggaraan SIAL Interfood 2025 sebagai ajang strategis yang memperkuat inovasi, kolaborasi, dan peluang bisnis di sektor makanan, minuman, hotel, restoran, kafe, hingga jasa boga di Indonesia.

Tahun ini, SIAL Interfood 2025 manargetkan lebih dari 1.500 peserta dari 26 negara. Dengan target tersebut, SIAL Interfood yang ke-26 qini diharapkan menjadi sarana ideal bagi para pelaku industri makanan dan minuman, dalam mendukung pemasaran serta meningkatkan pertumbuhan bisnisnya.

“Semangat KARA dalam mendukung kegiatan Salon international de L’Alimentation (SIAL Interfood) yang ke-26 menjadi ajang untuk mengenalkan kebaikan produk olahan kelapa pilihan kami ke pasar yang lebih luas. Sekalogus membina hubungan yang telah terbina baik dengan para pemangku kepentingan, terutama pelanggan setianya. Semoga keikutsertaan KARA dapat menambah kekayaan kuliner, baik dalam lingkup nasioanl maupun internasional.” tutup Dwianto Arif.

Inflasi Riau Capai 3,85 Persen, Cabai Merah dan Emas Perhiasan Jadi Penyumbang Tertinggi

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman yang diwakili Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor PID) secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Turut hadir pula perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bank Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan inflasi hingga awal November 2025 serta memperkuat langkah antisipatif daerah menjelang akhir tahun dan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

Berdasarkan data nasional yang dipaparkan dalam rakor, Provinsi Riau mencatat inflasi sebesar 3,85 persen (year-to-date), menempati posisi kedua tertinggi nasional setelah Sumatera Barat yang mencapai 3,87 persen. 

Sementara Sumatera Utara berada di posisi berikutnya dengan angka 3,39 persen. Dari 37 provinsi yang dipantau, sebagian besar menunjukkan tren penurunan tekanan inflasi, terutama pada sektor pangan.

Di Provinsi Riau, cabai merah dan emas perhiasan menjadi dua komoditas utama penyumbang inflasi. Cabai merah mengalami kenaikan harga signifikan dengan inflasi mencapai 148,18 persen dan memberikan andil sebesar 1,51 persen terhadap total inflasi Riau. Emas perhiasan juga mengalami kenaikan sebesar 43,88 persen dengan andil 0,86 persen. Selain itu, komoditas seperti biaya kuliah, ikan serai, beras, dan rokok jenis SKM turut memberi kontribusi terhadap inflasi di wilayah Riau.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Ia meminta seluruh daerah untuk memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), melakukan pemantauan harga secara harian di pasar-pasar utama, mengoptimalkan operasi pasar dan distribusi bahan pangan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor bersama Bulog, Bapanas, dan Bank Indonesia.

“Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengendalian harga. Inflasi harus tetap dalam koridor target nasional,” tegas Mendagri Tito Karnavian

Ekonomi Riau Triwulan III-2025 Tumbuh 4,98 Persen, Didukung Kinerja Ekspor dan Konstruksi

KOREKSI24JAM, PEKANBARU — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, perekonomian Riau pada triwulan III-2025 tumbuh positif baik secara triwulanan maupun tahunan.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekonomi Riau atas dasar harga berlaku mencapai Rp307,01 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp152,77 triliun.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa secara q-to-q (dibanding triwulan sebelumnya), ekonomi Riau tumbuh sebesar 3,54 persen. 

Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan pada sebagian besar lapangan usaha, dengan sektor Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,05 persen, disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,87 persen, serta Jasa Pendidikan sebesar 8,77 persen.

“Pertumbuhan pada sektor konstruksi menandakan adanya peningkatan aktivitas pembangunan, baik infrastruktur maupun properti. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tetap menjadi penopang utama ekonomi Riau dengan pertumbuhan 7,21 persen,” ujar Asep Riyadi, Jumat (7/11/2025).

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Riau masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,13 persen, disusul Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (28,99 persen), Pertambangan dan Penggalian (15,64 persen), Konstruksi (9,68 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,40 persen).

Kelima lapangan usaha tersebut berkontribusi hingga 93,84 persen terhadap total perekonomian Riau. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Riau tumbuh 4,98 persen.

Pertumbuhan ini didorong oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang meningkat pesat sebesar 13,95 persen, diikuti Jasa Perusahaan (10,97 persen) dan Jasa Pendidikan (8,62 persen). Sektor Industri Pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang solid sebesar 7,17 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 5,39 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Riau secara triwulanan (q-to-q) didorong oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang naik signifikan sebesar 10,75 persen, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,77 persen. 

Namun, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) justru mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,96 persen dan 2,32 persen.

Sementara secara tahunan (y-on-y), Ekspor Luar Negeri menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 19,94 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (4,73 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (2,15 persen).

“Ekspor luar negeri memberikan dorongan besar terhadap perekonomian Riau pada triwulan ini. Selain sektor minyak dan gas, ekspor nonmigas seperti produk industri pengolahan dan hasil pertanian turut berkontribusi besar terhadap kinerja ekspor,” jelas Asep.

Secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Riau hingga triwulan III-2025 tumbuh 4,74 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh seluruh lapangan usaha, terutama Jasa Lainnya (10,57 persen), Jasa Perusahaan (9,26 persen), dan Jasa Pendidikan (9,21 persen).

Asep menambahkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi Riau dihitung tanpa migas, maka ekonomi Riau tumbuh 5,54 persen (y-on-y) — meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 3,96 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Riau semakin kuat di luar sektor migas. Aktivitas industri pengolahan, pertanian, serta jasa-jasa menunjukkan kinerja yang baik dan menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah,” ujarnya.

Secara spasial, pada triwulan III-2025, Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,14 persen terhadap perekonomian nasional, menjadikannya provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia, serta terbesar kedua di luar Pulau Jawa.

“Dengan kontribusi tersebut, Riau tetap menjadi salah satu pilar ekonomi penting di luar Jawa. Tantangan ke depan adalah menjaga momentum pertumbuhan ini dengan memperkuat sektor hilirisasi industri, ekspor nonmigas, dan pertanian berkelanjutan,” pungkas Asep Riyadi.