Jaspel Hampir Rp100 Juta Mengalir, Dokter Halomoan Justru Tak Pernah Terlihat Bertugas

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN — Polemik di lingkungan pelayanan kesehatan daerah kian memanas. Nama dr. Halomoan menjadi sorotan tajam setelah disebut-sebut sudah lama tidak terlihat menjalankan aktivitas pelayanan, namun tetap menerima Jasa Pelayanan (Jaspel) dengan nilai fantastis setiap bulan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Jaspel yang diterima mencapai lebih dari Rp90 juta, bahkan mendekati Rp100 juta per bulan, menjadikannya sebagai penerima Jaspel terbesar dibanding tenaga medis lainnya.

Ironisnya, besaran insentif tersebut disebut tetap mengalir meski keberadaan yang bersangkutan di lingkungan pelayanan hampir tidak pernah terlihat. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan internal rumah sakit maupun masyarakat.

Jaspel sendiri bersumber dari pendapatan layanan rumah sakit melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) — dana yang sejatinya berasal dari pelayanan kepada masyarakat. Di luar itu, tenaga medis juga tetap menerima gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari pemerintah daerah.

Artinya, terdapat beberapa aliran pendapatan yang diterima secara bersamaan: pendapatan BLUD, gaji dan TPP Pemda, serta Jaspel pelayanan. Situasi ini menimbulkan kesan ketimpangan, terutama bagi tenaga kesehatan lain yang aktif bertugas setiap hari namun menerima jauh lebih kecil.

Sejumlah sumber internal menilai kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut keadilan, integritas, dan pengawasan manajemen. Publik pun mulai mempertanyakan, bagaimana mekanisme penilaian kinerja hingga Jaspel bernilai puluhan juta rupiah dapat tetap cair tanpa kejelasan aktivitas pelayanan.

“Jika benar tidak menjalankan pelayanan tetapi tetap menerima Jaspel besar, maka ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan persoalan moral dan tata kelola,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah terkait dasar pemberian Jaspel tersebut.

Masyarakat mendesak adanya audit terbuka serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembagian jasa pelayanan agar dana pelayanan kesehatan tidak menimbulkan kecurigaan publik dan tetap berpihak pada pelayanan yang nyata bagi masyarakat.

Ketua TP-PKK Inhil Katerina Susanti Herman Bersama Anggota Berbagi Takjil di Hari ke-2 Ramadhan, Peringati HKG PKK ke-54

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN – Ketua TP-PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Katerina Susanti Herman, bersama anggota TP-PKK Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan aksi sosial pada hari ke-2 bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diwujudkan melalui aksi berbagi takjil kepada masyarakat. Pembagian takjil dilaksanakan setiap sore Jumat di lima titik yang tersebar di Kota Tembilahan. Aksi ini menjadi bentuk kepedulian TP-PKK terhadap masyarakat, khususnya bagi para pengguna jalan dan warga yang tengah menjalankan ibadah puasa.

Didampingi para anggota TP-PKK, Katerina Susanti Herman turun langsung membagikan takjil kepada masyarakat. Kehadiran jajaran TP-PKK ini mendapat sambutan hangat dari warga yang merasa terbantu dengan adanya pembagian makanan berbuka puasa tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bunda Santi berharap kegiatan sosial ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah.

“Semoga aksi sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan ini. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan keberkahan bersama,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, TP-PKK Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan berbagai program sosial, edukatif, dan pemberdayaan demi terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyara

Keterbukaan Informasi Publik di Inhil: Sebuah Langkah Mundur

KOREKSI24JAM.COM, INHIL - Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) - Keterbatasan akses informasi terkait alokasi penggunaan keuangan negara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Inhil masih menjadi isu yang sangat memprihatinkan.

Meskipun Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 telah mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

Muhammad zulkifli warga Inhil yang menyoroti soal ini turut menyatakan keprihatinannya, sebab akses informasi pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD itu sulit untuk di akses terutama di kalangan masyarakat kabupaten Indragiri hilir.

" Hari ini kita sangat kesulitan mendapatkan akses informasi tentang pengalokasian dan penggunaan anggaran APBD, jangan sampai ada kesan pemerintah daerah tidak transparan dalam mengelola anggaran sebab ini menyangkut penggunaan keuangan negara dan publik berhak mengetahuinya," kata Zulkifli Jumat, 20/02/2026.

Menurutnya keterbukaan informasi publik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Namun disisi lain, saya menduga masih banyak informasi yang dikategorikan sebagai "Rahasia", sehingga sulit diakses oleh masyarakat.

"Pemerintah daerah harus lebih terbuka dan transparan dalam mengelola urusan keuangan negara. Masyarakat berhak tahu tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah sebab dana itu bersumber dari pajak mereka," sambung zulkifli.

Sebelumnya Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau yang dikutip dari berbagai sumber telah beberapa kali menerima aduan tentang keterbukaan informasi publik di Inhil. Bahkan KI meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik.

"Pemerintah daerah harus mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat," kata Ketua KI Provinsi Riau, Suwardi.

Hal senada turut disampaikan oleh ketua PPWI (Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia) Kabupaten Indragiri Hilir, Rosmelly. Dia mengatakan seharusnya pemerintah kabupaten Indragiri hilir bersikap jujur dan transparan terhadap semua informasi yang disampaikan kepada publik agar tidak terkesan ada yang ditutupi atau dirahasiakan.

"Pemerintah daerah harus jujur soal ini agar tidak ada kesan di publik ada sesuatu yang di rahasiakan atau di tutup tutupi," kata Ketua PPWI.

Terpisah Pemerintah Kabupaten Inhil, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dhoan, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik.

"Kami telah membuat portal informasi publik dan menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat," ujarnya.

Meski pemerintah telah mengklaim telah menyediakan informasi terkait penggunaan keuangan negara itu, namun hingga kini publik masih menunggu sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan transparansi penggunaan keuangan daerah agar mudah di akses oleh publik.

Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat, bukan hanya hak pemerintah. Pemerintah daerah harus lebih terbuka dan transparan dalam mengelola urusan publik, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah.

Pemkab Inhil Gelar Ramadan Fair UMKM 2026, Dimeriahkan Berbagai Lomba dan Doorprize Menarik

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN -Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Ramadan Fair UMKM Inhil Tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Gajah Mada, Tembilahan. Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai lomba keagamaan mulai dari tingkat siswa hingga masyarakat umum, serta disediakan doorprize menarik bagi para pengunjung.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil, TM. Syaifullah, melalui Koordinator Lapangan Dr. Trio Beni Putra, Kamis (18/2), menyampaikan bahwa pelaksanaan Ramadan Fair ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya pedagang takjil selama bulan suci Ramadan.

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, terutama keinginan Bupati Inhil untuk memfasilitasi pelaku UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pedagang takjil. Selain itu, kegiatan ini juga disejalankan dengan berbagai lomba keagamaan bagi siswa dan masyarakat umum, sehingga suasana Ramadan tahun ini lebih meriah dan mampu menarik minat pengunjung,” ujarnya.

Di tengah aktivitas persiapan, Trio Beni menjelaskan bahwa Ramadan Fair UMKM 2026 merupakan salah satu agenda resmi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam program Bupati dan Wakil Bupati Inhil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran UMKM sekaligus menyemarakkan aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan.

“Pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif pada minggu kedua Ramadan, mengingat pada awal Ramadan masih terhalang kondisi air pasang serta libur siswa. Namun demikian, kegiatan sudah mulai berjalan sejak awal Ramadan sambil melengkapi berbagai kebutuhan persiapan dalam beberapa hari ke depan,” jelasnya.

Terkait stan UMKM, disampaikan bahwa para pelaku UMKM dapat berpartisipasi dengan berjualan berbagai kebutuhan takjil hingga kegiatan ini berakhir, yang diperkirakan berlangsung hingga menjelang akhir Ramadan 2026.

“Sementara untuk teknis pelaksanaan lomba, seperti Lomba Dai Cilik, Lomba Azan, dan Habsy, yang diikuti peserta mulai dari tingkat SD hingga kategori umum, akan diberikan hadiah oleh Bupati Inhil berupa trofi dan uang pembinaan. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, menjadi ajang kreativitas bagi siswa, serta dapat dinikmati oleh masyarakat Inhil menjelang waktu berbuka puasa setiap sore,” pungkasnya.

DPD PW MOI Inhil Desak Pemkab Inhil Umumkan Rincian Mata Anggaran APBD Tahun 2026: Jangan Lagi Ada yang Ditutup-Tutupi

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN – Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW MOI) Kabupaten Indragiri Hilir, secara tegas mendesak Pemkab Inhil untuk membuka secara detail seluruh mata anggaran APBD pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra Andriyan, menyatakan bahwa keterbukaan anggaran bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dijalankan demi mencegah potensi penyimpangan keuangan daerah.

“Jangan ada lagi mata anggaran yang tertutup atau sulit diakses publik. APBD adalah uang rakyat, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegas Fitra Kamis, 19/02/2026.

Menurutnya, tanggung jawab transparansi tidak hanya berada di tangan pihak eksekutif sebagai pelaksana program. Fitra juga mendorong pihak legislatif sebagai lembaga yang memiliki fungsi budgeting dan pengawasan berperan aktif guna menjalankan amanat rakyat sesuai konstitusi.

Selain itu kata dia, publik juga berhak mengetahui secara rinci perencanaan, pembahasan, hingga realisasi anggaran di setiap dinas.

"Selama ini akses terhadap rincian mata anggaran masih terbatas dan tidak sepenuhnya mudah dipahami masyarakat. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan publik dan memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah daerah," lanjutnya.

Menurutnya, kewajiban transparansi itu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DPD PW MOI Inhil juga mengingatkan bahwa keterbukaan anggaran akan memperkuat sistem pengawasan, termasuk mendukung pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), yang sedang di lakukan saat ini, guna mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi, mark-up, maupun penyalahgunaan wewenang.

“Jika pemerintah daerah serius ingin membangun good governance dan clean government, maka bukalah seluruh rincian mata anggaran masing-masing OPD kepada publik. Transparansi adalah bukti keberanian moral dan integritas,” tegasnya.

Sebagai organisasi pers, DPD PW MOI Inhil memastikan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan profesional.

Desakan itu kata dia, bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan demi memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip hukum dan kepentingan masyarakat.

DPD PW MOI Inhil berharap momentum bulan ramadhan sebagai bulan kejujuran pemerintah daerah. Untuk itu PW MOI meminta pemerintah daerah segera mengumumkan mata anggaran APBD kepada masyarakat kabupaten indragiri hilir.

"Bulan Ramadhan merupakan momentum kejujuran, untuk itu kita mendesak agar pemerintah daerah segera mengumumkan mata anggaran di masing-masing OPD agar masyarakat tidak menilai ada sesuatu yang ditutup-tutupi," pungkasnya.***

Bupati Inhil Bersama Ketua PKK Inhil Laksanakan Sholat Tarawih Pertama Ramadhan di Masjid Agung Al-Huda

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Katerina Susanti Herman, melaksanakan sholat tarawih pertama pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriyah di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan, Rabu (18/2/26) malam.

Kegiatan diawali dengan sholat Isya berjamaah dan dihadiri para alim ulama, tuan guru, tokoh masyarakat, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Ketua Umum Pengurus Harian Yayasan Al-Huda Tembilahan beserta jajaran, pengurus, serta jamaah masjid.

Dalam sambutannya, Bupati Herman mengajak seluruh masyarakat Indragiri Hilir untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat menodai kemuliaannya. Ia menekankan pentingnya mengisi bulan suci dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan.

“Marilah kita bersyukur atas datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 M dengan memperbanyak ibadah, berbuat baik kepada sesama, menunaikan infak, zakat dan sedekah, serta menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan ibadah,” ujarnya.

Bupati juga mengimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah puasa semata-mata karena Allah SWT, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui shalat berjamaah, shalat sunnah, qiyamul lail dengan mendirikan shalat tarawih, dan tadarus Al-Qur’an.

Selain itu, ia meminta pengurus musholla dan masjid untuk memfasilitasi kegiatan pesantren kilat, i’tikaf, serta berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya selama Ramadhan.

Kepada para pemilik usaha penginapan, rumah kos, restoran, tempat hiburan, warung dan rumah makan, Bupati mengingatkan agar mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Surat Edaran Bupati Nomor: 100.3.4/1/2026/UP tentang Tertib Ramadhan 1447 H/2026 M.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Herman atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriyah serta memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan.

Kunjungi Polsek Concong, Bupati Inhil Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan

KOREKSI24JAM.COM, CONCONG — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Concong sebagai bentuk penguatan sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh jajaran Polsek Concong bersama unsur TNI, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan di halaman Mapolsek Concong.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Inhil menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

“Keamanan dan ketertiban merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat mengapresiasi peran jajaran kepolisian yang terus hadir menjaga stabilitas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Turut mendampingi Kapolsek Concong dalam kegiatan tersebut, Kanit Reskrim Polsek Concong Aipda Dedek Kurniawan serta Kasi Umum Polsek Concong Bripka Asdiyansah, bersama personel lainnya yang ikut menyambut kunjungan kerja tersebut.

Kapolsek Concong Iptu Anton Hilman, SH, MH menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek Concong. 

Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan aparat keamanan menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bupati Indragiri Hilir ke Polsek Concong. Ini merupakan bentuk perhatian dan sinergi nyata antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan. Kami berkomitmen terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ungkap Kapolsek Concong.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi bersama unsur TNI, pemerintah kecamatan, dan seluruh elemen masyarakat guna menciptakan lingkungan yang harmonis, terutama menjelang momentum kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor demi terciptanya keamanan dan keharmonisan masyarakat di wilayah Kecamatan Concong.

Ketua Komisi IV DPRD Inhil Apresiasi Langkah RSUD Tengku Sulung dan RSUD Raja Musa Perkuat Layanan Spesialis

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Wahyudin, memberikan apresiasi tinggi atas langkah strategis RSUD Tengku Sulung dalam memperkuat pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat, khususnya RSUD Tengku Sulung dan RSUD Raja Musa kab inhil

Menurut Wahyudin, upaya RSUD tersebut menjalin kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Riau (FK UNRI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) merupakan terobosan penting untuk menjamin kontinuitas layanan dokter spesialis di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan strategis yang dilakukan Direktur RSUD Tengku Sulung dan RSUD Raja Musa beserta jajaran. Kerja sama dengan FK UNRI dan FK USU ini menunjukkan komitmen nyata rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Wahyudin.

Ia menilai, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis seperti bedah, penyakit dalam, dan anak menjadi hal yang sangat krusial untuk memperkuat layanan rumah sakit serta mengurangi angka rujukan pasien ke luar daerah.

“Dengan hadirnya dokter spesialis yang lebih lengkap, masyarakat utara Inhil tentu akan merasakan manfaat besar. Pelayanan bisa semakin optimal, rujukan dapat ditekan, dan kualitas kesehatan masyarakat meningkat,” tambahnya.

Wahyudin juga menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana RSUD Tengku Sulung untuk menambah layanan spesialis penunjang seperti radiologi, demi mewujudkan pelayanan paripurna di rumah sakit tersebut.

“Kami di Komisi IV DPRD Inhil siap mendukung setiap program peningkatan sarana prasarana dan penguatan SDM kesehatan. RSUD Tengku Sulung harus terus berkembang menjadi rumah sakit yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wahyudin mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang turut mendorong terbangunnya kerja sama dengan institusi pendidikan kedokteran ternama tersebut.

“Sinergi antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi ini patut diapresiasi. Ini menjadi langkah maju untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Inhil,” tutup Wahyudin.

Apel dan Gotong Royong Bersama Dukung Gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Indragiri Hilir

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat melaksanakan Apel dan Kegiatan Gotong Royong Bersama sebagai bagian dari dukungan terhadap Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), Jumat (6/2/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.40 WIB tersebut dipusatkan di Lapangan Gajah Mada, Kecamatan Tembilahan. Apel dan gotong royong bersama ini dihadiri langsung oleh Bupati Indragiri Hilir H. Herman, Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, jajaran TNI–Polri, ASN, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Turut hadir perwakilan Dandim 0314/Indragiri Hilir yang diwakili Kasdim Mayor Inf Jakobus Hamonangan Haloho, Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan Sugito, S.H., para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Wakapolres Indragiri Hilir Kompol Maitertika, S.H., M.H., serta personel Polres Inhil, Kodim 0314/Inhil, dan pegawai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel gabungan yang berlangsung tertib dan khidmat. Usai apel, seluruh peserta melaksanakan gotong royong bersama di sejumlah lokasi strategis di Kecamatan Tembilahan, di antaranya Jalan Yos Sudarso, kawasan Pasar Air Mancur, Pasar Terapung, serta sepanjang Jalan Sudirman.

Bupati Indragiri Hilir H. Herman menyampaikan bahwa pelaksanaan apel dan gotong royong bersama tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam mendukung upaya penataan dan kebersihan lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kegiatan ini menjadi langkah bersama untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, memerlukan keterlibatan seluruh unsur secara berkesinambungan agar penanganannya dapat berjalan optimal.

“Dengan semangat gotong royong, upaya menjaga lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya apel dan gotong royong bersama yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kegiatan seperti ini turut mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Polres Indragiri Hilir siap mendukung setiap program pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.

“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat akan terus kami perkuat,” tambahnya.

Pelaksanaan gotong royong bersama ini diharapkan mampu mempererat hubungan serta meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, TNI–Polri, dan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Indragiri Hilir yang aman, sehat, bersih, dan asri.

Pemkab Inhil Terbitkan SE Bupati tentang Pemungutan Pajak Kesenian dan Hiburan

 

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN - Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat perhatian khusus dari DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) karena dinilai masih sangat kecil, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. 

Melihat rendahnya PAD tersebut, Pemerintah Daerah pun diminta untuk melakukan optimalisasi terhadap berbagai potensi PAD yang ada, baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah. 

Dalam upaya memenuhi tuntutan peningkatan PAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati tentang Pemungutan Pajak Kesenian dan Hiburan sebagai bentuk penguatan pemahaman serta penyeragaman pelaksanaan pemungutan pajak daerah di lapangan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Inhil, Efrizon, dalam keterangannya menjelaskan bahwa penerbitan Surat Edaran tersebut bukanlah kebijakan penambahan jenis pajak baru, melainkan penegasan administratif agar pelaksanaan pajak daerah yang telah lama berlaku dapat berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menerangkan, sasaran objek Pajak Kesenian dan Hiburan meliputi kegiatan hiburan yang diselenggarakan secara komersial atau memungut bayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan manfaat ekonomi bagi penyelenggara atau pihak tertentu.

Beberapa contoh objek pajak tersebut di antaranya pertunjukan musik, konser, dan pagelaran seni berbayar, kegiatan hiburan di hotel, gedung, atau tempat usaha lainnya, serta event hiburan, festival, atau pertunjukan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dengan tiket atau paket berbayar.

Sementara itu, kegiatan kesenian dan hiburan yang bersifat sosial, keagamaan, adat, atau nirlaba, serta tidak bertujuan komersial, dikecualikan dari sasaran pemungutan pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Pajak Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10 persen. Khusus untuk jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap atau spa, tarif pajak ditetapkan sebesar 40 persen. 

Mekanisme pemungutan dilakukan melalui sistem self assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Udang Nenek, Potensi Emas Pesisir Inhil Dukung Visi Ekonomi Daerah

KOREKSI24JM.COM, TEMBILAHAN – Upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam mewujudkan Misi 1 pembangunan daerah, yakni meningkatkan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan, terus didorong melalui penguatan sektor unggulan, salah satunya perikanan. Di antara potensi tersebut, udang nenek atau udang ketak (Squilla harpax de Haan) menjadi komoditas bernilai tinggi yang kini semakin mendapat perhatian.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. Eko Rahdippa, MM, melalui keterangannya, Kamis (29/1/2026), menyampaikan bahwa udang nenek merupakan salah satu potensi perikanan unggulan daerah yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir.

“Udang nenek memiliki nilai ekonomis tinggi dan peluang pasar yang sangat besar, baik di dalam maupun luar daerah. Ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Inhil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Eko Rahdippa.

Udang nenek banyak ditemukan di perairan pesisir dan muara yang masih alami, khususnya di Kecamatan Concong, Kuala Indragiri (Kuindra), Mandah, dan Tanah Merah. Musim panen biasanya berlangsung dari November hingga Maret, dengan produksi harian mencapai 2.000 hingga 5.000 ekor per hari.

Nelayan menangkap udang nenek menggunakan jaring rampus (drift gillnet) saat air pasang, serta secara manual di lubang atau tempat persembunyiannya saat air surut, yang oleh nelayan dikenal dengan istilah numbur. Dalam aktivitas numbur, nelayan juga kerap memperoleh komoditas lain seperti kerang, dan sesekali ikan sembilang, sehingga turut menambah pendapatan mereka.

Dari sisi harga, udang nenek Inhil tergolong sangat kompetitif. Ukuran A di tingkat nelayan berkisar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per ekor, sementara ukuran B mencapai Rp60 ribu hingga Rp100 ribu per ekor. Saat ini, udang nenek Inhil telah dipasarkan ke Batam, Jakarta, hingga Singapura, menjadikannya komoditas potensial berorientasi ekspor regional.

Kecamatan Concong tercatat sebagai sentra penangkapan udang nenek terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir dengan produksi yang relatif stabil sepanjang musim. Untuk mendukung pengembangan komoditas ini, Dinas Perikanan Inhil terus memberikan support kepada nelayan melalui pelatihan peningkatan kualitas hasil tangkapan serta bantuan alat tangkap ramah lingkungan.

“Kami terus mendorong nelayan agar meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Dengan pengelolaan yang baik, udang nenek dapat menjadi motor penggerak ekonomi pesisir,” jelas Eko Rahdippa.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, potensi perikanan udang nenek diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Menggugat Etika “Bayar Media” di DPRD Inhil, PPWI Desak Konferensi Pers Terbuka dan Ultimatum Surati Ketum Perindo

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN - Kasus pernyataan kontroversial "bayar media" yang melibatkan Hj. Darmawati, anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kini memasuki babak baru.

Meskipun Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil melalui surat resmi nomor 01/BK/DPRD/I/2026 telah mengakui adanya pelanggaran kode etik, respons tersebut dinilai masih jauh dari rasa keadilan substantif. 

Bagi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), pengakuan internal dan permohonan maaf dalam rapat paripurna tertutup bagi pers adalah sebuah kegagalan dalam memahami hakikat etika publik.

Secara filosofis, pernyataan “bayar media” bukan sekadar keseleo lidah, melainkan refleksi dari pola pikir transaksional-materialistik yang berbahaya bagi demokrasi. Ketika seorang pejabat publik memandang media sebagai entitas yang bisa "dibayar", ia sedang melakukan objektifikasi terhadap kebenaran. 

Pers yang seharusnya menjadi The Fourth Estate (pilar keempat demokrasi) direduksi menjadi komoditas pasar yang bisa dibeli demi citra politik.

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum PPWI, menyoroti fenomena ini sebagai bentuk pendangkalan logika kekuasaan. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai kontrak moral antara pejabat rakyat dan pilar informasi. Dalam pandangan PPWI, seorang pemimpin yang tidak memahami batasan etika antara ruang publik dan transaksi pribadi adalah pemimpin yang mengalami krisis orientasi nilai.

“Yang dilanggar di sini bukan sekadar tata tertib internal DPRD, melainkan etika universal pers. Permohonan maaf di ruang paripurna tanpa kehadiran insan pers yang disakiti adalah tindakan pengecut secara intelektual. Secara filosofis, keadilan menuntut adanya pemulihan di tempat di mana kerusakan itu terjadi. 

Jika pers yang diserang, maka di depan pers jugalah pertanggungjawaban itu harus diberikan secara terbuka,” tegas Wilson Lalengke, Rabu, 28 Januari 2026.

Wilson Lalengke menggunakan pendekatan Etika Deontologi untuk membedah kasus ini. Ia menekankan bahwa setiap orang memiliki kewajiban moral untuk bertindak jujur dan menghormati profesi lain. Membayar media untuk kepentingan opini tertentu adalah bentuk manipulasi informasi yang mengkhianati hak rakyat untuk mendapatkan kebenaran yang jernih.

PPWI menegaskan bahwa permohonan maaf formal di internal DPRD tidak memiliki dampak pemulihan bagi marwah pers di Indragiri Hulu. 

Oleh karena itu, tuntutan digelarnya konferensi pers terbuka adalah harga mati. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan komutatif, di mana harus ada kesetaraan antara pelanggaran yang dilakukan di ruang publik dengan cara pemulihannya.

“Pers bukan alat transaksi, bukan alat pencitraan berbayar, dan bukan objek yang bisa ditawar-menawar oleh pejabat publik. Pola pikir 'bayar media' adalah bibit otoritarianisme kecil di tingkat lokal. 

Jika kita membiarkan ini selesai hanya dengan surat sanksi etik dari BK, kita sebenarnya sedang melegalkan penghinaan terhadap profesi jurnalis di masa depan,” tambah tokoh pers nasional ini.

Persoalan tersebut kian meruncing karena Hj. Darmawati juga merupakan figur sentral di DPD Partai Perindo Indragiri Hilir. 

PPWI memberikan peringatan keras (ultimatum) bahwa jika konferensi pers terbuka tidak segera dilaksanakan, organisasi akan melayangkan surat resmi langsung kepada Ketua Umum Partai Perindo di tingkat pusat.

Langkah ini diambil berdasarkan logika akuntabilitas bertingkat. Seorang pejabat partai yang duduk di kursi legislatif membawa nama besar institusi partainya. 

Tindakan yang mencederai kebebasan pers adalah noda bagi ideologi partai yang mengklaim diri pro-rakyat dan transparan.

“ini bukan ancaman, melainkan sikap organisasi yang berlandaskan pada prinsip kebenaran. Kami akan menyurati Ketua Umum Partai Perindo, Harry Tanoe, agar persoalan ini ditangani secara serius. 

Partai harus bertanggung jawab atas perilaku kadernya yang telah merusak hubungan harmonis antara pejabat publik dan media,” ujar Wilson Lalengke dengan nada tegas.

Kasus di Inhil ini menjadi ujian besar bagi keberanian moral para wakil rakyat. Apakah mereka akan terus bersembunyi di balik benteng prosedur formalitas, atau berani melangkah keluar untuk mengakui kesalahan di hadapan publik

Seperti yang sering ditekankan oleh Wilson Lalengke, penegakan hukum dan etika tanpa melibatkan logika nurani hanyalah akan menghasilkan kepura-puraan. Persatuan Pewarta Warga Indonesia akan terus mengawal kasus ini hingga kebenaran dipulihkan. 

Keadilan tidak boleh dikurung dalam ruang rapat paripurna; ia harus dihirup di udara terbuka, di depan mata rakyat, dan di hadapan pena para wartawan.

Bagi PPWI, ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa di masa depan, tidak ada lagi pejabat publik yang berani berpikir bahwa integritas jurnalis memiliki label harga.

Pemkab Inhil Naik Kelas, Raih UHC Awards 2026 Kategori Madya

KOREKSI24JAM.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Madya, atas capaian kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat yang telah melampaui 98 persen, Selasa (27/01/26).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE, MT, dalam ajang UHC Awards yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, dan dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar.

Bupati H. Herman hadir bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, menandai kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Capaian ini menjadi peningkatan signifikan, mengingat pada tahun sebelumnya Pemkab Inhil hanya berada di kategori Pratama, sementara pada 2026 berhasil naik ke kategori Madya, seiring meningkatnya jumlah masyarakat yang terdaftar dan aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Bupati H. Herman melalui sambungan seluler, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. 

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Hal ini merupakan salah satu bukti dari komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan kesehatan, di mana lebih dari 98 persen masyarakat sudah tercover BPJS Kesehatan,” ujar H. Herman.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Indragiri Hilir.

“Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, di seluruh fasilitas kesehatan di Indragiri Hilir,” tambahnya.

Melalui capaian UHC kategori Madya ini, Pemkab Inhil menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan, memperkuat layanan, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak dasar di bidang kesehatan secara adil dan merata. (rilis)

Menapak Jejak Ulama Besar, Majelis Ta’lim Nur Ahmad Dimyati Kembali Menggelar Haul Akbar ke-89 Syekh Abdurrahman Shiddiq

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN – Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir kembali akan memperingati salah satu momentum keagamaan dan sejarah penting melalui Peringatan Haul Akbar ke-89 Al-‘Alim Al-‘Allamah Al-‘Arifbillah Syekh Abdurrahman Shiddiq, Mufti Kerajaan Indragiri, yang akan dilaksanakan pada Rabu malam Kamis, 28 Januari 2026.

Kegiatan religius ini akan dipusatkan di Majelis Ta’lim Nur Ahmad Dimyati, Jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Melati No.07, Tembilahan, dan dimulai pukul 20.00 WIB (ba’da Isya) hingga selesai. Acara ini bersifat terbuka untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan.

Peringatan haul tahun ini tidak hanya menjadi momentum mengenang jasa besar ulama kharismatik asal Indragiri tersebut, tetapi juga dirangkaikan dengan Haul para ‘alim ulama sekaligus haul jamak, yang diharapkan semakin memperkuat spiritualitas umat dan kecintaan terhadap tradisi keilmuan Islam.

Panitia menghadirkan ulama nasional sebagai penceramah utama, yakni: Abuya Drs. KH. Saifuddin Marzuki, S.E., M.Pd. Pimpinan Pondok Pesantren Al Arsyadi Handil Baru, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kehadiran Abuya Saifuddin Marzuki diyakini akan menambah kekhusyukan acara sekaligus memberikan pencerahan keilmuan kepada jamaah yang hadir.

Syekh Abdurrahman Shiddiq dikenal sebagai sosok ulama besar, mufti kerajaan, pendidik, dan tokoh penyebar Islam yang memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan peradaban Islam di Indragiri Hilir dan wilayah sekitarnya. Pemikiran, karya, serta keteladanannya hingga kini masih hidup dalam tradisi keagamaan masyarakat Melayu Riau.

Ahmad Dimya atau Yang akrab di sapa dengan Guru Nata menyebutkan, bahwa haul ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang spiritual, edukatif, dan kultural untuk menanamkan kembali nilai-nilai adab, keilmuan, dan akhlak generasi muda.

“Haul ini adalah bentuk cinta kepada ulama. Dari sini kita belajar bahwa ilmu, akhlak, dan perjuangan Syekh Abdurrahman Shiddiq harus terus hidup dalam kehidupan umat,” ungkapnya.

Dengan mengusung tema “Momen Sya’ban”, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat identitas religius masyarakat Indragiri Hilir.

Panitia mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta jamaah majelis taklim untuk hadir dan mengambil bagian dalam kegiatan penuh keberkahan tersebut.

Desa Sungai Intan Raih Penghargaan Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Riau 2025, Bupati Inhil: Harus Jadi Teladan bagi 196 Desa Lainnya

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Riau. Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, resmi menerima penghargaan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Riau Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan resmi yang digelar di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (26/01/26).

Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE., MT hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfotik) Kabupaten Inhil, serta Kepala Desa Sungai Intan.

Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF. Haryanto, para kepala daerah, perwakilan dari enam desa lainnya yang menerima penghargaan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Riau.

Program Desa Percontohan Antikorupsi merupakan inisiatif strategis yang bertujuan menjadikan desa sebagai model penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi sejak dini, dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah.

Dari total 12 kabupaten/kota yang mengikuti seleksi di Provinsi Riau, hanya 7 desa yang berhasil terpilih sebagai Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2025, dan Desa Sungai Intan menjadi salah satu yang terbaik.

Bupati Inhil: Harus Menjadi Contoh bagi Desa Lain

Dalam keterangannya, Bupati Inhil H. Herman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya sebuah simbol, melainkan amanah besar yang harus dijaga.

“Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indragiri Hilir. Harapan kita, Desa Sungai Intan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi 196 desa lainnya, terutama dalam penerapan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sebagai upaya pencegahan korupsi sejak tingkat desa,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil akan terus mendorong penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan budaya integritas agar tata kelola pemerintahan desa semakin profesional dan terpercaya.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa komitmen terhadap integritas dan transparansi mampu menghasilkan dampak positif yang nyata. Desa Sungai Intan kini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga laboratorium praktik baik (best practice) bagi desa-desa lain di Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau secara umum.

Hadiri Panen Raya di Kempas, Bupati Inhil Optimistis Capai IP 300 Tahun 2026

KOREKSI24JAM.COM, KEMPAS - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE., MT bersama Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj. Katerina Susanti Herman, SKM., M.Kes menghadiri acara Panen Raya Padi Perdana Tanam IP 300 dan Panen IP 100 di wilayah kerja Brigade Pangan Kempas Jaya II, Kecamatan Kempas, Minggu (25/01/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Inhil turut didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Inhil H. Fajar Husein, serta Asisten II Setda Inhil H. Dwi Budiyanto.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD I Kabupaten Inhil Ir. H. AMD Junaidi AN., M.Si bersama unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, Camat Kempas, Lurah Kempas Jaya, para Kepala Desa se-Kecamatan Kempas, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), ketua brigade pangan desa, ketua kelompok tani, ketua pemuda, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Bupati H. Herman menegaskan bahwa Pemerintah Daerah telah bersepakat untuk memperkuat organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pertanian dan Dinas PUPR, agar terus berkolaborasi dalam mendukung pengembangan pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Bupati mengatakan, sejak tahun 2025 Pemkab Inhil telah melakukan penguatan sektor pertanian melalui pembentukan brigade alat dan mesin pertanian, penguatan subsektor penangkaran benih, pengembangan varietas padi unggul lokal yang bekerja sama dengan BRIN dan BRMP Kementerian Pertanian RI, serta pembangunan lantai jemur padi di beberapa daerah sentra produksi padi.

Lebih lanjut, Bupati H. Herman berharap hasil pertanian padi di Kabupaten Indragiri Hilir ke depan tidak hanya meningkat dari sisi produksi, tetapi juga memiliki nilai tambah dan identitas daerah.

"Saya berharap kita bisa membuat kemasan yang menarik yang menjadi ciri khas beras dari Indragiri Hilir. Di samping itu, kita juga ingin varietas padi di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi varietas unggulan daerah yang memiliki ciri tersendiri, yang mampu mempercepat masa panen. Hal ini telah kita uji coba dan semoga ke depan dapat terus berkembang,"harap Bupati.

"Kita juga bersyukur dengan adanya Oplah (Optimalisasi Lahan) yang merupakan program dari Kementerian Pertanian ini, karena dengan adanya program tersebut produktivitas panen dapat meningkat," tambahnya

Bupati juga optimis melihat kondisi pertanian di wilayah Kempas yang terus mengalami kemajuan, ditambah dengan dukungan berbagai alat dan sarana pertanian dari pemerintah. Ia meyakini pada tahun 2026 Kabupaten Indragiri Hilir dapat mencapai Indeks Pertanaman 300 (IP 300).

"Apalagi melihat kondisi pertanian di sini, ditambah lagi adanya bantuan alat pertanian dari pemerintah, saya yakin tahun 2026 ini kita bisa mencapai IP 300," ujarnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus mengawal secara konsisten berbagai program pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Menjelang Haul ke-89 Syekh Abdurrahman Siddiq, Ekonomi Masyarakat Inhil Alami Peningkatan

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN – Menjelang pelaksanaan Haul ke-89 Syekh Abdurrahman Siddiq, denyut ekonomi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terlihat semakin menggeliat. Aktivitas jual beli di pasar tradisional, UMKM, hingga usaha musiman mengalami peningkatan yang signifikan, menghadirkan senyum dan harapan baru bagi masyarakat.

Momentum haul ulama besar Indragiri ini bukan hanya menjadi agenda keagamaan yang sarat nilai spiritual, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian kerakyatan. Para pedagang makanan, minuman, perlengkapan ibadah, hingga jasa transportasi merasakan langsung manfaat dari meningkatnya jumlah jamaah yang datang dari berbagai daerah.

Seorang pedagang mengungkapkan rasa syukurnya atas berkah haul ini. “Alhamdulillah, menjelang haul rezeki terasa lebih lancar. Banyak jamaah yang berbelanja, semoga ini menjadi keberkahan dari doa dan perjuangan Syekh Abdurrahman Siddiq,” ujarnya.

Syekh Abdurrahman Siddiq dikenal sebagai ulama yang mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan muamalah. Semangat itulah yang kini terasa hidup di tengah masyarakat, di mana kegiatan keagamaan mampu menggerakkan roda ekonomi tanpa meninggalkan nilai kejujuran, kebersamaan, dan keberkahan.

Tokoh masyarakat menilai bahwa peningkatan ekonomi menjelang haul merupakan bukti nyata bahwa tradisi keislaman yang dijaga dengan niat yang ikhlas akan menghadirkan maslahat bagi umat. Haul menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus membuka pintu rezeki bagi banyak orang.

Masyarakat berharap, keberkahan Haul ke-89 Syekh Abdurrahman Siddiq tidak hanya terasa sesaat, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dengan doa dan dzikir yang terus mengalir, semoga Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa dilimpahi keberkahan, ketenteraman, serta rezeki yang halal dan thayyib. Aamiin ya Rabbal ‘alamin..(Fhilay)

Alhamdulillah, Bupati Inhil H Herman Sumbangkan Dua Ekor Lembu untuk Haul Syekh Abdurrahman Siddiq

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN – Alhamdulillah, wujud kecintaan kepada ulama dan penghormatan terhadap warisan dakwah Islam kembali ditunjukkan oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, dengan menyumbangkan dua ekor lembu untuk pelaksanaan Haul Syekh Abdurrahman Siddiq.

Sumbangan tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh panitia haul dan masyarakat.

Bantuan ini bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, namun juga menjadi simbol kuat dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan yang sarat nilai spiritual, sejarah, dan keteladanan akhlak.

Syekh Abdurrahman Siddiq dikenal sebagai ulama besar, pejuang dakwah, dan tokoh penyebar Islam yang berpengaruh di Indragiri Hilir.

Peringatan haul beliau setiap tahunnya menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali semangat keilmuan, keikhlasan, serta perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, sumbangan dua ekor lembu ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk jamuan jamaah haul, sekaligus menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

“Semoga apa yang disumbangkan menjadi ladang pahala, membawa keberkahan bagi daerah, dan semakin menguatkan kecintaan generasi muda Inhil kepada ulama dan ajaran Islam,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.

Masyarakat pun mendoakan agar Bupati H. Herman senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta keistiqamahan dalam memimpin Kabupaten Indragiri Hilir dengan amanah, adil, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Haul Syekh Abdurrahman Siddiq bukan hanya agenda tahunan, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan daerah harus berjalan seiring dengan kuatnya nilai iman, adab, dan keteladanan para ulama.(Fhilay)
 

Bupati Inhil Haji Herman Jadi Irup Apel Gabungan HUT KORPI, HUT PGRI, HGN dan Hari Kesehatan Serta Launching Gintas

KOREKSI24JAM.COM, INHIL - Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MT menjadi inspektur Upacara peringatan HUT KORPI ke – 54 yang disejalankan dengan HUT ke – 80 PGRI, Hari Kesehatan Nasional ke – 61 sekaligus melaunching inovasi “Gerakan Indragiri Hilir Atasi Stunting” (GINTAS), Jum’at (28/11/25).

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati dan Asisten serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil, Ketua TP. PKK dan Ketua serta pengurus berbagai organisasi wanita juga undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Bupati Inhil H. Herman, SE, MT mengucapkan tahniah dan selamat hari ulang Tahun PGRi ke – 80, hari guru nasional dan hari kesehatan nasional ke – 61 dengan harapan peringatan yang kita lakukan hari ini dapat menguatkan komitmen serta tekad kita untuk terus berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara serta masyarakat dan daerah yang kita cintai.

“Tentunya peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan ASN sekaligus meningkatkan pelayanan dan pengabdian di masyarakat”, ucap Bupati.

Sementara Ketua TP. PKK Kab. Inhil Hj. Katerina Susanti Herman yang juga menjadi Ketua GINTAS ditempat yang sama mengatakan bahwa gerakan / inovasi GINTAS yang di gagas oleh Bupati Inhil ini merupakan kolaborasi antara TP. PKK Kab. Inhil dengan DP2KBP3A dalam mengatasi stunting di Kab. Inhil.

Nantinya dalam menjalankan GINTAS, TP. PKK bersama DP2KBP3A akan menjalankan program kasih terdahsyat dengan cara melakukan sedekah dua butir telur setiap Jum’at secara konsisten dan berkelanjutan oleh ASN, TP PKK sert

lainnya yang diperuntukkan bagi anak anak dan keluarga yang berpotensi mengalami stunting.

Semoga dengan adanya inovasi ini apa yang menjadi harapan kita didalam mengatasi permasalah dan menekan angka stunting di Kab. Inhil dapat terealisasi.

Kodim 0314 Inhil Hadiri Apel Pembukaan Jambore PGRI Dalam Rangka Hari HUT Ke -80 PGRI dan Hari Guru Nasional

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN HULU - Pada Kamis pagi, 20 November 2025, berlangsung Apel Pembukaan Jambore PGRI dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Jalan Hang Tuah. 

Kegiatan dimulai tepat pukul 07.55 WIB dan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dandim 0314/Indragiri Hilir dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Danramil 01/Tembilahan Kapten Inf Anwarsyah Siregar, yang hadir bersama jajaran unsur pemerintah daerah. Kehadiran perwakilan Kodim ini menunjukkan dukungan TNI terhadap kegiatan pendidikan serta sinergitas antara pemerintah daerah dan instansi pertahanan dalam membangun karakter generasi muda.

Apel Pembukaan dipimpin oleh Bupati Indragiri Hilir yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Fajar Husin, SH., MH., selaku Pembina Apel. Beliau memimpin jalannya prosesi apel yang berlangsung tertib dan khidmat sesuai susunan acara yang telah ditetapkan panitia.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya perwakilan DPRD Indragiri Hilir, Kapolres Inhil, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepala Dinas Pendidikan, Kemenag Inhil, serta pimpinan BRK Syariah Tembilahan. Selain itu, hadir pula camat se-Kabupaten Indragiri Hilir, Ketua PGRI, korwil pendidikan, kepala sekolah, serta tamu undangan lainnya.

Prosesi apel berjalan dengan sejumlah rangkaian acara, termasuk laporan panitia, pembacaan janji atlet dan wasit, amanat Pembina Apel, serta pembacaan doa. Setelah rangkaian utama apel selesai, acara dilanjutkan dengan pelepasan balon oleh Pembina Apel bersama jajaran Forkopimda, termasuk perwakilan Dandim 0314/Inhil.

Dalam amanatnya, Pembina Apel menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Jambore PGRI tahun 2025 ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi antarpendidik sekaligus mendorong tumbuhnya semangat kolaborasi dan profesionalitas tenaga pendidik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Beliau juga mengajak seluruh guru serta tenaga kependidikan untuk menjadikan momen peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional ini sebagai refleksi atas peran penting mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa. Semangat baru, inovasi, dan energi positif diharapkan dapat terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Apel Pembukaan Jambore PGRI ini ditutup dengan penampilan tari dan defile peserta. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 09.20 WIB, dengan kehadiran perwakilan Kodim 0314/Inhil sebagai wujud dukungan nyata TNI terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir.