Anggota DPD RI Sewitri Beri Inspirasi Kepemimpinan dan Beasiswa bagi Mahasiswa ITB Riau

KOREKSI24JAM.COM, PEKANBARU — Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Riau kembali menggelar kegiatan akademik inspiratif melalui kuliah umum bersama Sewitri, SE., M.Sos, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Riau. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kampus ITB Riau PGRI ini mengusung tema “Dari Daerah untuk Indonesia: Inspirasi Kesuksesan dan Kepemimpinan Anak Riau.”

Acara resmi dibuka oleh Sekretaris Umum PGRI Provinsi Riau, Dr. Zulfikar, SE., MM, yang menyampaikan apresiasi tinggi kepada Ibu Sewitri atas kehadiran dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di Riau.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Sewitri yang tidak hanya datang memberikan inspirasi, tetapi juga turut membantu mahasiswa kurang mampu melalui beasiswa KIP. Semoga semangat beliau menjadi motivasi bagi mahasiswa ITB Riau untuk terus belajar dan sukses di masa depan,” ujar Dr. Zulfikar dalam sambutannya.

Dalam kuliah umumnya, Sewitri berbagi kisah perjalanan hidupnya sebagai tokoh perempuan Riau yang sukses menembus kancah nasional. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan, kejujuran, dan kerja keras bagi generasi muda agar mampu menjadi pelaku perubahan di masa depan.

“Anak Riau harus percaya diri dan berani bermimpi besar. Dari daerah pun kita bisa berkontribusi untuk Indonesia, asal punya tekad, disiplin, dan integritas,” tutur Sewitri yang disambut tepuk tangan mahasiswa.

Selain memberikan motivasi, Ibu Sewitri juga menyerahkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada mahasiswa ITB Riau yang membutuhkan dan memiliki komitmen tinggi untuk belajar. Mahasiswa tampak antusias dan merasa bangga bisa belajar langsung dari tokoh inspiratif perempuan asal tanah kelahiran mereka.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor ITB Riau, Prof. Dr. Herman, M.Sc, yang menyampaikan bahwa ITB Riau memiliki tiga program studi unggulan yang dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja masa depan, yaitu Bisnis Digital, Teknik Elektro, dan Sistem & Teknologi Informasi.

“Kami terus berupaya menjadikan ITB Riau sebagai kampus yang adaptif dengan perkembangan zaman dan menyiapkan lulusan yang kompeten, inovatif, serta siap bersaing di era digital,” jelas Prof. Herman.

Sementara itu, Yayasan ITB Riau, Bantuan Aan, ST., MM, menegaskan komitmen yayasan untuk terus memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak Riau.

“Kampus ini harus memberikan banyak manfaat untuk anak-anak Riau. Kami berikan diskon khusus bagi anak guru, beasiswa yayasan, dan berkomitmen menjadikan ITB Riau sebagai kampus berbasis digital pertama dan terbaik di Riau. Kami ingin tidak ada lagi anak yang putus sekolah, dan siap mendukung program Gubernur Riau ‘Satu Rumah Satu Sarjana’,” tegas Aan.

Kegiatan kuliah umum ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa ITB Riau untuk memperkuat semangat belajar dan kepemimpinan. Selain membuka wawasan, acara ini juga meneguhkan komitmen kampus untuk hadir sebagai pusat pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Riau dan Indonesia.

Gubernur Riau Abdul Wahid Telusuri Dugaan Pungli Oknum ASN Dishub Riau Saat Gelar Razia Penumpang dan Barang di Kuansing

KOREKSI24JAM.COM, RIAU - Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan akan menelusuri dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh seorang oknum ASN Dinas Perhubungan (Dishub) Riau saat menggelar razia penumpang dan barang (Penumbar) di Kuantan Singingi (Kuansing), 7 Oktober 2025, lalu.

"Belum ada infonya ke saya. Baru dengar ini dari teman media," kata Abdul Wahid saat diwawancara Riauaktual.com, Rabu (15/10/25).

Meski begitu, Gubernur menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dishub Riau, Andi Yanto, untuk dimintai klarifikasi.

"Nanti saya minta Pak Sekda untuk tanyakan hal ini ke Dishub. Kita telusuri," tegasnya.

Dugaan pungli ini mencuat setelah razia Penumbar di Kuansing menilang truk bernomor polisi B 9873 PYT milik salah satu perusahaan angkutan.

Sopir truk, Nazrialis, mengaku semula menerima sanksi tilang sesuai prosedur karena masa berlaku buku KIR kendaraannya sudah habis.

Namun, usai razia, Nazrialis diminta mendatangi tempat penginapan oknum ASN Dishub yang ikut dalam kegiatan tersebut.

"Setibanya di penginapan, salah seorang petugas Dishub mengatakan kalau proses tilang dikenakan biaya Rp300 ribu. Katanya kalau nanti sudah masuk sidang, bisa jadi Rp500 ribu," ungkap Nazrialis kepada Wak media

Menanggapi adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum ASN tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Andi Yanto, mengaku belum mengetahui adanya kejadian itu.

"Nanti saya cari tahu dulu. Kalau ketahuan penyidiknya yang melakukan pungli, akan saya ambil tindakan terhadap dia," tegas Andi saat dikonfirmasi Wak media Senin (13/10/25) lalu.

Andi mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk menelusuri kebenaran informasi ini.

"Nanti saya panggil Kabid dan Kasi Wasdal," ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Alhamdulillah, Kita Bersatu Lagi: PPP Riau Gelar Rakorwil Pasca Rekonsiliasi

KOREKSI24JAM.COM, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada Senin (6/10/25) malam di Kantor DPW PPP Riau, Jalan Nangka, Pekanbaru. Rakorwil ini menjadi momentum penting, karena digelar tak lama setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menyatakan resmi melakukan rekonsiliasi nasional. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPW, anggota DPRD dari PPP se-Riau, serta mayoritas ketua dan pengurus DPC dari 12 kabupaten/kota. Dalam suasana yang penuh semangat, Sekretaris DPW PPP Riau, Dedi Putra, menyampaikan kabar yang disambut tepuk tangan peserta.

"PPP sudah rekonsiliasi, alhamdulillah. Kini kepemimpinan yang sah adalah Bapak Mardiono sebagai Ketua Umum, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal," ujar Dedi saat menyampaikan sambutan.

Rekonsiliasi ini menjadi penanda berakhirnya dualisme kepemimpinan yang sempat membelit partai berlambang Ka'bah itu. Selama beberapa waktu terakhir, PPP menghadapi perbedaan pandangan di tingkat pusat antara kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Perpecahan ini sempat berdampak hingga ke struktur daerah. Namun kini, semua berakhir. 

Ketua DPW PPP Riau, H Ikbal Sayuti, menyampaikan optimismenya terhadap masa depan partai setelah rekonsiliasi nasional. Ia menegaskan, tidak ada lagi perpecahan di tubuh partai, baik di pusat maupun di daerah.

 “Alhamdulillah, Pak Mardiono telah disahkan secara sah oleh Menteri Hukum RI. Beliau juga telah merangkul kubu Pak Agus Suparmanto, dan hari ini mereka telah bergandengan tangan. Tak ada lagi dualisme,” tegas Ikbal.

Ikbal menjelaskan, penyatuan dua kubu ini bukan sekadar formalitas. Ia menyebut hasil Muktamar PPP menjadi dasar baru bagi soliditas partai ke depan.

“Kita tidak menyebut ini islah, tetapi rekonsiliasi. Politik itu dinamis. Saat ini PPP telah kembali bersatu. Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru perjuangan kita,” katanya.

Ikbal pun meyakini, marwah PPP sebagai partai Islam yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, masih memiliki tempat penting di hati masyarakat.

“PPP ini partai tua, partai yang punya akar. Selama ini kita memang sempat terganggu oleh dinamika internal. Tapi hari ini saya melihat harapan besar. Partai ini belum selesai,” ujar Ikbal mantap.

Di sisi lain, Ikbal juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Mardiono agar seluruh jajaran partai di daerah segera bersiap menghadapi tantangan ke depan, khususnya tahapan verifikasi faktual oleh KPU.

“Verifikasi faktual adalah tantangan terbesar. Oleh karena itu, kita akan membentuk tim-tim rating di setiap daerah. Kita harus bekerja cepat dan solid,” ujarnya.

PPP Riau, lanjut Ikbal, telah menetapkan target ambisius pada Pemilu mendatang: mengembalikan kejayaan partai dengan meraih kembali lima kursi di DPRD Provinsi, serta memperkuat perwakilan di DPRD kabupaten/kota.

“Kita pernah punya lima kursi, dan itu akan kita rebut kembali. Konsolidasi akan terus kita perkuat hingga ke akar rumput,” kata dia.

Sebagai informasi, rekonsiliasi nasional PPP difasilitasi oleh Kementerian Hukum RI, yang mengesahkan susunan kepengurusan baru hasil penyatuan dua kubu. Berikut komposisi DPP PPP hasil rekonsiliasi:

Ketua Umum: H. M. Mardiono

Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto

Sekretaris Jenderal: Taj Yasin

Wakil Sekretaris Jenderal: Jabbar Idris

Bendahara Umum: Imam Fauzan A. Uskara

Wakil Bendahara Umum: Rusman Ya'qub

Dengan struktur baru ini, PPP berharap dapat melangkah lebih solid menghadapi agenda politik nasional ke depan.

Meski sempat diterpa isu perpecahan, DPW PPP Riau menegaskan bahwa struktur partai di daerah tetap solid. Hal ini diakui sejumlah pengurus DPW dan DPC yang hadir malam itu.

“Kami di Riau tetap satu. Tak pernah terpecah. Itu modal penting bagi kami untuk bergerak cepat,” kata Irsyadul Ibad, Bendahara DPW PPP Riau.

Ribuan Honorer Gagal Seleksi CPNS Maupun PPPK 2024 Terancam Kehilangan Pekerjaan, DPRD Minta Pemprov Riau Carikan Solusi

KOREKSI24JAM.COM, PEKANBARU - Ribuan honorer yang gagal seleksi CPNS maupun PPPK 2024 terancam kehilangan pekerjaan mulai Oktober 2025. Hal itu menyusul pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang pengangkatan pegawai non-ASN.

Menyikapi keresahan ini, salah satu perwakilan aliansi honorer non-database mendatangi DPRD Kota Pekanbaru. Mereka bertemu dengan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan Zulkardi, untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami sudah mendengar langsung aspirasi kawan-kawan honorer. Namun perlu ditegaskan bahwa hal ini bukan ranah Pemko Pekanbaru, melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi Riau. Meski begitu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota akan berkomunikasi dengan rekan-rekan di DPRD Provinsi agar persoalan ini tetap diperjuangkan,” ujar Zulkardi.

Menurutnya, regulasi yang berlaku memang mengharuskan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Namun, ia menekankan masih ada ruang solusi yang bisa ditempuh jika kepala daerah memiliki pertimbangan terhadap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.

“Pemprov Riau, dalam hal ini Gubernur bisa mengambil langkah alternatif dengan pola outsourcing," katanya.

Dikatakannya, honorer tersebut bisa difasilitasi dalam membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) perorangan, lalu dihubungkan dengan Bagian Barang dan Jasa agar masuk program inaproc melalui e-katalog.

"Dengan begitu, penganggaran mereka dialihkan ke belanja barang dan jasa, bukan lagi belanja aparatur,” katanya.

Ia menilai skema ini sebagai jalan tengah agar honorer tetap bisa bekerja, sekaligus tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Intinya kita mendorong Pemprov agar tidak serta merta merumahkan honorer lama. Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun. Perlu ada solusi yang manusiawi, salah satunya melalui pola outsourcing yang sesuai ketentuan. Kita di DPRD Pekanbaru siap menyuarakan aspirasi ini ke DPRD Provinsi,” tegasnya. 

M. Thahir Terpilih Sebagai Ketua PKC PMII Riau Hasil KONKORCAB IV

KOREKSIRIAU.COM, PEKANBARU – Konferensi Koordinator Cabang (KONKORCAB) IV Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau resmi menetapkan M. Thahir sebagai Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Riau periode 2025–2027. Penetapan ini berlangsung demokratis dengan dihadiri langsung oleh Sterring Committee (SC) dan Ketua Organizing Committee (OC) sebagai pengawal sah jalannya persidangan.

KONKORCAB IV yang digelar sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi ini menjadi ruang konsolidasi kader, tempat dialektika gagasan, serta ajang pembuktian komitmen kader PMII Riau terhadap cita-cita besar organisasi. Setelah melewati dinamika forum, akhirnya nama M. Thahir terpilih secara sah untuk memimpin PKC PMII Riau dua tahun ke depan.

Dalam sambutan perdananya, M. Thahir menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmen untuk memperkuat kaderisasi, memperluas jaringan gerakan, serta mengokohkan peran PMII Riau sebagai garda intelektual dan sosial yang membela kepentingan umat dan bangsa.

> “Kemenangan ini bukanlah kemenangan pribadi, melainkan kemenangan kolektif kader PMII Riau. Saya berkomitmen menjaga marwah organisasi, memperkuat solidaritas kader, serta membawa PKC PMII Riau lebih progresif dan responsif terhadap isu-isu sosial kebangsaan,” ungkap M. Thahir dalam pidatonya.

Sementara itu, mantan Ketua PKC PMII Riau periode 2023–2025 dalam pernyataannya memberikan ucapan selamat sekaligus menitipkan pesan dan harapan besar kepada Ketua terpilih.

> “Selamat kepada sahabat M. Thahir yang telah terpilih memimpin PKC PMII Riau. Saya berharap kepemimpinan baru ini dapat menjadi lokomotif pergerakan yang lebih kuat, melanjutkan estafet perjuangan, serta menjaga soliditas organisasi di tengah tantangan zaman. Jadikan PKC PMII Riau sebagai wadah kaderisasi yang berkelanjutan dan rumah besar bagi semua kader,” ujarnya.

Dengan terpilihnya M. Thahir, KONKORCAB IV menegaskan pentingnya regenerasi kepemimpinan yang sehat dan berkesinambungan. Harapan besar kini tertumpu pada kepemimpinan baru untuk menjadikan PMII Riau semakin kokoh, adaptif, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat serta bangsa

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Gubernur Riau Abdul Wahid Ajak Masyarakat Lawan Hoaks dan Individualisme

KOREKSI24JAM.COM, RIAU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di SMAN Tuah Kemuning Selensen, Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (1/10/25). 

Dalam upacara tersebut, Gubernur Wahid membacakan langsung teks Pancasila di hadapan para siswa, guru, dan hadirin.

Momentum tersebut dimanfaatkannya untuk menyampaikan sejumlah pesan penting kepada generasi muda, khususnya para pelajar. Dengan nada yang hangat dan bersahabat, ia mengingatkan pentingnya menyaring informasi di era digital yang sarat hoaks dan pengaruh negatif.

“Adik-adik harus bisa memfilter informasi. Tidak semua yang kalian lihat atau baca itu benar,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga budaya dan tradisi lokal sebagai benteng menghadapi arus globalisasi yang kerap mendorong sikap individualis dan mengikis semangat gotong royong.

“Sekarang ini banyak yang mulai main sendiri-sendiri. Tolong-menolong dan gotong royong mulai luntur. Kolaborasi adalah jawabannya. Kita harus menghadapi masa depan secara bersama,” tegasnya.

Gubernur Wahid juga memperkenalkan program “Gurindam” atau Gerakan Riau Menanam yang ia gagas sebagai bentuk edukasi lingkungan bagi para pelajar.

“Saya ingin sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat tumbuhnya karakter dan cinta lingkungan. SMAN Tuah Kemuning ini saya apresiasi karena sudah punya pohon besar. Ini harus ditiru sekolah lain,” katanya.

Ia menambahkan gerakan penghijauan di sekolah harus dilakukan secara masif agar anak-anak terbiasa menanam, mencintai alam, serta memahami nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Sebagai penutup, Gubernur memberikan motivasi kepada para siswa agar membangun kemandirian sejak dini. “Semangat dan ketekunan adalah modal awal untuk meraih kesuksesan. Jangan manja. Kemandirian dimulai dari sekarang, bukan nanti saat kalian dewasa,” pungkasnya.

PWI Pusat Apresiasi Pengembalian Kartu Pers Wartawan CNN Indonesia oleh Istana

KOREKSI24JAM.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan apresiasi atas langkah Biro Pers Sekretariat Presiden yang telah mengembalikan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, pada Senin (29/9).

Munir menilai pengembalian tersebut merupakan langkah positif yang menunjukkan adanya ruang komunikasi dan penyelesaian secara baik antara pemerintah dan media.

“PWI Pusat mengapresiasi keputusan pengembalian kartu pers tersebut. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga hubungan yang sehat dengan insan pers serta memastikan tidak ada hambatan dalam kerja-kerja jurnalistik,” ujar Munir dalam keterangannya.

Namun demikian, Munir mengingatkan bahwa insiden pencabutan kartu sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang di masa depan. Ia menekankan, kebebasan pers adalah amanat Pasal 28F UUD 1945 dan dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“PWI Pusat berharap semua pihak menghormati prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang telah dijamin konstitusi dan undang-undang. Wartawan berhak mengajukan pertanyaan dalam forum resmi, dan itu merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik atas informasi,” tegasnya.

Munir juga mengajak rekan-rekan jurnalis untuk tetap menjalankan tugasnya secara profesional sesuai kode etik jurnalistik. Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan media dapat berjalan konstruktif demi kepentingan publik yang lebih luas.

“Menjaga kemerdekaan pers adalah menjaga demokrasi. PWI Pusat akan terus mengawal agar kebebasan pers terlindungi, sekaligus mendorong sinergi positif antara pemerintah dan insan pers,” pungkas Munir.

Gubernur Riau Abdul Wahid Terbitkan Surat Edaran SE, Pejabat Dilarang Menerima Pungutan dan Bentuk Pemberian Lainnya

 

KOREKSI24JAM.COM, RIAU - Gubernur Riau Abdul Wahid mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan korupsi dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang keras seluruh pejabat untuk menerima atau meminta pungutan dan bentuk pemberian lainnya dalam jabatan.

Surat Edaran Nomor 100.3.3.1/1606/SETDA/2025 ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada tanggal 25 September 2025.

Penerbitan surat edaran ini menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Selain itu, kebijakan ini juga mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gubernur Riau Abdul Wahid, menyampaikan secara lugas komitmen Pemprov Riau dalam menjaga integritas birokrasi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya Pemprov Riau untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

"Kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, agar tidak melakukan atau meminta sesuatu kepada siapapun dan dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan jabatan atau mengatasnamakan pimpinan (Gubernur/Wakil Gubernur) terkait Pungutan dan Bentuk Pemberian lainnya Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," isi surat edaran tersebut.

Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut.

"Ini bukan sekadar aturan seremonial. Kami ingin budaya anti-gratifikasi ini benar-benar tertanam kuat. Jika ada laporan dan terbukti melanggar, kami akan tindak tegas," kata Abdul Wahid, Sabtu (27/9/25)

Langkah ini diambil Pemprov Riau untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi, khususnya dalam pengendalian gratifikasi terkait segala bentuk pemberian yang menyalahgunakan wewenang jabatan. Fokus utama adalah memastikan bahwa pelayanan publik berjalan transparan, adil, dan bebas dari intervensi pungutan liar.

Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, diharapkan seluruh jajaran pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat menjadikannya pedoman utama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Komitmen kuat dari pimpinan daerah ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berintegritas. 

Hari Tani Nasional di Tabung Harmoni Hijau, Kapolda Riau Silahturahmi dengan Petani

KOREKSI24JAM.COM, PEKANBARU - Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Kapolda Riau menggelar silaturahmi bersama para petani di Tabung Harmoni Hijau (THH) Polda Riau, Selasa (24/9/2025).

Suasana hangat, sederhana, dan penuh keakraban terasa sejak awal kegiatan, ketika Kapolda dan jajaran pejabat utama Polda Riau duduk ngopi bersama para petani di bawah rindangnya pepohonan.

Mengambil tema “Petani Tangguh, Pangan Terjaga, Riau Sejahtera”, para petani tampak leluasa menyampaikan aspirasi mereka, mulai dari persoalan harga pupuk, akses pasar, hingga harapan agar generasi muda kembali tertarik menekuni dunia pertanian.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mendengarkan setiap masukan dengan seksama dan menegaskan bahwa Polda Riau akan selalu hadir mendampingi para petani.

“Polri akan menjaga agar suasana desa tetap aman. Petani harus merasa tenang dalam bekerja, karena dari tangan para petani lahirlah ketahanan pangan bangsa,” ujarnya.

Selain dialog, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan simbolis, ramah tamah, serta penanaman pohon sebagai bentuk komitmen menjaga keseimbangan antara pangan dan lingkungan. 

Dalam kesempatan itu, Irjen Herry juga mengajak semua pihak untuk terus merawat alam sebagai warisan berharga, sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

Menariknya, usai ramah tamah para petani diajak berkeliling ke berbagai fasilitas Tabung Harmoni Hijau. 

Mereka melihat langsung bagaimana area pembibitan ribuan pohon dikelola, menyaksikan lahan percobaan pertanian jagung yang sekaligus menjadi lokasi pelatihan bagi anggota Polri dan masyarakat, hingga menyimak program pembinaan kemandirian bagi anggota Polri yang akan memasuki masa purna tugas melalui kegiatan beternak dan bercocok tanam. 

Tabung Harmoni Hijau juga dikenalkan sebagai pusat edukasi lingkungan yang mendorong sinergi antara program ketahanan pangan nasional dengan upaya pelestarian ekologi di Riau.

"Kami ingin menunjukkan bahwa keamanan, pangan, dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” tegas Kapolda.

Acara silaturahmi ini ditutup dengan doa bersama, memohon keberkahan bagi para petani, hasil panen yang melimpah, serta terjaganya alam Riau untuk generasi mendatang.

Pendistribusian Plang Larangan, Riau Perkuat Komitmen Pencegahan Karhutla

KOREKSI24JAM.COM, PEKANBARU - Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau kembali diperkuat dengan pendistribusian plang peringatan larangan beraktivitas pada areal bekas kebakaran. 

Kegiatan ini dilaksanakan melalui apel bersama di halaman Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/9/2025), yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, jajaran TNI–Polri, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta stakeholder teknis terkait dari lingkungan hidup, perkebunan, hingga badan penanggulangan bencana. 

Sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Riau dan seluruh Kapolres juga turut hadir untuk memastikan pendistribusian plang berjalan sesuai dengan sasaran.

Gubernur Riau Abdul Wahid dalam sambutannya menegaskan, pendistribusian plang ini bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi bagian dari komitmen kolektif dalam menjaga bumi Lancang Kuning dari ancaman karhutla. 

"Plang ini adalah pengingat dan ajakan nyata kepada masyarakat agar selalu waspada, tidak menyalahgunakan lahan bekas kebakaran, serta turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Abdul Wahid.

Ia menambahkan, program ini sejalan dengan target nasional dalam penurunan emisi melalui skema FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan emisi bersih negatif sebesar minus 140 juta ton CO₂e pada tahun 2030. 

"Upaya pengendalian karhutla tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Semua elemen harus bergandeng tangan. Pemerintah, aparat, swasta, akademisi, masyarakat adat, kelompok pemuda, hingga komunitas peduli api bergerak dalam satu komando, satu arah, dan satu langkah,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menekankan, pendistribusian plang merupakan tindak lanjut dari program yang sudah lama dijalankan Polda Riau.

Kapolda berpandangan, langkah ini adalah wujud nyata dari keseriusan Polda Riau bersama Pemprov Riau dalam mencegah karhutla. 

"Kami ingin memastikan lahan bekas terbakar tidak lagi disalahgunakan, dan seluruh pihak memiliki rasa tanggung jawab yang sama menjaga lingkungan,” tegas Kapolda.

Ia menambahkan, keberadaan plang akan semakin memperkuat langkah penegakan hukum di lapangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. 

Irjen Herry menambahkan, pencegahan selalu lebih baik daripada penanggulangan. Maka dari itu Polda Riau mengajak seluruh pihak, terutama masyarakat di sekitar kawasan rawan, untuk menjadikan plang ini sebagai pengingat bahwa karhutla adalah musuh bersama.

"Dengan kesinambungan program antara pemerintah provinsi, Polda Riau, dan stakeholder lainnya, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat, kolaborasi semakin solid, dan kejadian karhutla yang merugikan ekosistem, kesehatan, serta ekonomi dapat ditekan secara signifikan," demikian Kapolda.

Ada Pemangkasan Dana Pusat, Pemprov Riau Hanya Jalankan Program Prioritas

 

RIAU - Pemerintah Provinsi Riau mengakui kebijakan pemangkasan dana transfer pusat berdampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.

“Pasti terpengaruh karena kita termasuk daerah yang cukup bergantung pada dana transfer. Jadi ada rasio dari belanja yang harus kita kurangi dan sesuaikan. Ruang untuk penyesuaian itu ada di APBD-P,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (4/9/2025).

Menurut Syahrial Abdi, Pemerintah Daerah sedang merapikan kembali pos belanja dengan prinsip penghematan. Program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dipastikan tetap menjadi fokus meski ruang fiskal semakin sempit.

“Belanja wajib dan dasar tetap kita penuhi. Bahkan pemeliharaan infrastruktur pun, meskipun kena pemangkasan, tetap harus dilakukan agar fungsinya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, langkah efisiensi ini dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang juga mengurangi anggaran pemeliharaan. Namun, Gubernur Riau, kata dia, berkomitmen agar layanan publik tidak 

terganggu.