Pentingnya Revitalisasi Jalur Listrik untuk Mencegah Kebakaran di Kantor Pemkab Inhil""

"KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN,

 07 Januari 2026

Kantor Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) kembali menjadi sorotan terkait potensi kebakaran yang disebabkan oleh jalur listrik yang sudah tua dan tidak terawat. Beberapa insiden kebakaran kecil telah terjadi di beberapa gedung kantor, dan hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi sistem kelistrikan merupakan langkah yang sangat mendesak.

Berdasarkan laporan, banyak masalah kelistrikan akibat instalasi yang sudah berusia puluhan tahun, yang tidak mampu lagi menampung kebutuhan listrik modern. Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan bahwa sejumlah perangkat elektronik dan sistem penerangan yang terganggu berpotensi menyebabkan kebakaran.

PLT Dinas PUPR mengatakan, “Kami menyadari pentingnya pembaruan jalur listrik untuk mencegah risiko kebakaran. Proyek revitalisasi ini bukan hanya masalah efisiensi, tetapi juga menyangkut keselamatan pegawai dan masyarakat.” Yg penting untuk Keamanan Sistem kelistrikan harus dilakukan Uji Layak Operasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan operasi Kelistrikan suatu gedung.

Uji Layak Operasi (ULO) adalah pengujian teknis dan operasional untuk memastikan suatu sistem (seperti telekomunikasi, listrik, atau infrastruktur jalan) memenuhi standar minimum keselamatan dan kelayakan sebelum dioperasikan secara resmi, dan hasilnya bisa berupa Sertifikat Layak Operasi (SLO) untuk listrik atau Surat Keterangan Layak Operasi (SKLO) untuk telekomunikasi, yang menjadi syarat mutlak agar bisa beroperasi secara legal, aman, dan andal ~ ujar yusnaldi.

Pemerintah setempat sudah mulai menyusun rencana untuk melakukan inspeksi dan revitalisasi instalasi listrik di seluruh gedung kantor Pemkab. Selain penggantian kabel dan panel listrik, rencana ini juga mencakup peningkatan sistem proteksi terhadap kebakaran.

Dengan langkah ini, diharapkan masalah kebakaran akibat kelistrikan dapat diminimalisir, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pegawai. Pemerintah Kabupaten Inhil berkomitmen untuk memberikan perhatian serius terhadap isu ini demi kesejahteraan masyarakat dan keamanan aset daerah. 

Warga diminta untuk tetap waspada dan melaporkan segera jika menemukan tanda-tanda gangguan pada sistem kelistrikan di lingkungan kantor Pemkab.

( Fhill )

Pemagaran Plaza Tembilahan Selesai Dikerjakan, Pemda Inhil Tegaskan Pengamanan Aset Daerah

KOREKSI24JAM, INHIL-Pemagaran kawasan Plaza Tembilahan telah selesai dikerjakan pada Sabtu, 27 Desember 2025. Pemasangan pagar tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam rangka mengamankan aset daerah, 

Pekerjaan pemasangan pagar Plaza Tembilahan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Salah Kabid Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil menyampaikan kepada media ini, bahwa meskipun sempat mengalami sedikit hambatan di lapangan, proses pemagaran tetap dilaksanakan sesuai rencana 

Lebih lanjut, pihak Kepala Bidang (Kabid) Disperindag Inhil juga memasang papan himbauan resmi di area Plaza Tembilahan. Himbauan tersebut berisi larangan sebagai berikut.

HIMBAUAN

DILARANG!

Beraktivitas di dalam area plaza serta merusak atau membuka pagar seng pengaman aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanpa izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil.

Bagi yang melanggar himbauan ini akan ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku.

“Pemagaran ini dilakukan untuk mengamankan aset Pemda Inhil. Mudah-mudahan pagar ini tetap utuh hingga nantinya Plaza Tembilahan kembali dibangun,” ujar Kabid Disperindag Inhil.

Ia juga menambahkan bahwa pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan pemasangan pagar berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta memastikan kondisi pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di dalam area plaza tidak boleh ada aktivitas apa pun dan tidak boleh ada orang yang tinggal di sana. Plaza ini sudah dipagari oleh Pemda Inhil. Jika terjadi kerusakan, harus dilakukan tindakan tegas,” tegasnya.

Di sisi lain, salah satu anggota ketertiban yang ditemui media ini meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Inhil meningkatkan pengawasan di kawasan Plaza Tembilahan. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah orang yang tidur dan tinggal di area plaza.

Selain itu, salah satu pengurus angkringan yang ditemui media ini di lokasi menyampaikan bahwa imbauan tersebut telah disampaikan langsung kepada para pedagang angkringan dan pemilik gubuk di sekitar plaza tembilahan Dalam penyampaian tersebut ditegaskan bahwa seluruh barang dagangan harus dibawa pulang dan tidak boleh ditinggalkan di area plaza.

Kami meminta pihak penegak hukum dan Satpol PP Inhil untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aset Pemda Inhil,” ujarnya.

Penunjukan Sekretaris DPRD Inhil: Ujian Profesionalisme dan Tata Kelola Baru

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN (24/12) , Sebelas orang pejabat aparatur sipil negara (ASN) dilantik untuk menempati jabatan-jabatan penting setingkat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dari deretan nama dan jabatan strategis tersebut, posisi jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi topik hangat dan seksi untuk diperbincangkan.

Kenapa? Ya, karena jabatan Sekretaris DPRD bukan sekadar jabatan administratif, melainkan simpul penting yang menghubungkan dinamika politik dewan dengan sistem birokrasi pemerintahan daerah.  Posisi dan jabatan ini menjadi sorotan publik belakangan ini pasca Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Ianya merupakan  satu posisi strategis yang kerap luput dari perhatian, namun menentukan denyut kerja lembaga legislatif. 

Semakin menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, posisi Sekretaris DPRD menjadi krusial. Ia bertanggung jawab memastikan dukungan administrasi, keuangan, dan keprotokolan DPRD berjalan tertib, efektif, serta sesuai regulasi. Karena itu, penunjukan Sugiyanto membawa harapan baru, sekaligus ujian berat: mampukah Sekretariat DPRD Inhil tampil lebih profesional dan responsif terhadap kepentingan publik?

Dengan rekam jejak karir birokrasi pemerintahan, publik menggantungkan harapan kepada pejabat yang baru dilantik memahami mekanisme kerja administrasi daerah. Namun, tantangan utama Sekretaris DPRD tidak berhenti pada kemampuan teknis. Ia harus mampu menjaga keseimbangan yang kerap rumit antara kepentingan pimpinan dan anggota DPRD dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara. Dalam praktiknya, Sekwan dituntut loyal pada lembaga, bukan pada kepentingan politik perorangan atau kelompok.

Penunjukan ini juga berlangsung di tengah sorotan terhadap kinerja DPRD, terutama terkait efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Publik semakin kritis terhadap produktivitas wakil rakyat dan penggunaan anggaran DPRD. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD memegang peranan penting sebagai pengelola sistem administrasi dan keuangan yang harus mampu menjamin transparansi serta akuntabilitas.

Lebih dari itu, Sekretaris DPRD juga berperan sebagai “penyangga stabilitas” internal lembaga legislatif. Dinamika politik antarfraksi, perbedaan pandangan, hingga relasi legislatif–eksekutif membutuhkan pengelolaan administrasi yang cermat dan komunikasi yang matang. Profesionalisme Sugiyanto akan diuji ketika ia mampu memfasilitasi kerja DPRD secara adil, tanpa terjebak dalam pusaran konflik politik.

Penunjukan Sugiyanto seharusnya dimaknai sebagai momentum pembenahan tata kelola Sekretariat DPRD Inhil. Harapan publik bukan sekadar pergantian nama pejabat, melainkan hadirnya semangat baru dalam membangun sistem kerja yang lebih tertib, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sehingga pada akhirnya, jabatan Sekretaris DPRD akan dinilai bukan dari proses penunjukannya, tetapi dari hasil kerjanya. Publik menunggu pembuktian: apakah Sugiyanto mampu menjadikan Sekretariat DPRD Inhil sebagai institusi pendukung legislatif yang profesional, berintegritas, dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Waktu akan menjawab, dan kinerja akan menjadi ukuran yang paling jujur.

Penulis : H. Kartika Roni

Wartawan Senior

Yuliantini, S.Sos., selaku Wakil Bupati Indragiri Hilir, memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan bagi 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab Inhil."

KOREKSI24JAM , TEMBILAHAN.

Rabu (24/12/2025).Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini, S. Sos resmi mengangkat sumpah dan melantik sepuluh pejabat tinggi pratama dalam lingkungan Pemkab Inhil 

Acara yang berlangsung di ruang aula lantai 5 Kantor Bupati dihadiri oleh Sekda, Asisten, dan pejabat eselon dari Pemkab Inhil, serta sepuluh pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya.

Dalam pembukaan sambutannya, Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini, S. Sos, M.Si mengingatkan kepada mereka yang baru dilantik agar mampu menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan.

“Dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, kami sudah menjalani seluruh prosedur dan tahapan yang ditentukan, dimulai dengan seleksi terbuka yang telah disetujui oleh Kepala BKN,” jelas Wabup.

Sebelum menutup sambutannya, Wabup Yuliantini juga berharap agar semua pejabat, terutama yang baru dilantik, memahami tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawab yang diemban mereka.

Jalan Tengah Pinjaman Daerah : Menata Kolaborasi, Mengurai Kesalahpahaman

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN.

Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memunculkan perdebatan yang tak terhindarkan. Namun yang menarik — sekaligus menggelitik — bukan soal urgensi pembangunan atau skema pendanaan, melainkan cara sebagian pihak meresponsnya: seolah-olah pemerintah daerah dan DPRD adalah dua kutub yang harus saling berhadapan.

Padahal secara konstitusi, Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan pemerintah-versus-oposisi. DPRD adalah mitra pemerintah daerah, bukan lawan politik. Kritik DPRD sah dan wajib, tetapi kritik bukan berarti perlawanan atau penolakan total terhadap kebijakan strategis daerah.

Rencana pinjaman daerah sejatinya adalah salah satu instrumen fiskal yang diatur undang-undang untuk memperkuat kapasitas pembangunan ketika ruang fiskal daerah menyempit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Inhil yang mengalami tekanan akibat pemotongan transfer pusat sekitar 21% memang membutuhkan alternatif pembiayaan agar pembangunan strategis tidak stagnan.

Karena itu, langkah Pemkab Inhil mengajukan pinjaman melalui PT SMI sebenarnya sudah melalui mekanisme yang sangat ketat: feasibility study, kelayakan fiskal, kemampuan bayar, serta pengawasan pusat. Artinya, pinjaman tak mungkin disetujui jika daerah dianggap tidak mampu membayar kembali.

Yang menjadi persoalan adalah munculnya narasi sebagian pihak yang menggiring isu ini sebagai “bahaya utang”, seolah-olah pinjaman akan otomatis menjerumuskan ke krisis. Bahkan lebih kocak lagi, ketika Pemkab telah mendapatkan jaminan kelayakan dari PT SMI, justru sebagian masyarakat ramai-ramai menolak tanpa memahami teknisnya. Ini menunjukkan bahwa problem bukan sekadar fiskal, melainkan komunikasi publik dan miskonsepsi.

Dalam dunia pemerintahan modern, kritik bukan ditafsirkan sebagai mengingatkan untuk membatalkan, melainkan mendorong perbaikan. Menolak bersama-sama tanpa opsi jalan tengah hanyalah menunjukkan bahwa diskursus publik kita masih emosional, bukan rasional.

Apalagi, jika DPRD dan Pemkab terjebak dalam posisi saling berhadap-hadapan, yang dirugikan justru masyarakat yang menunggu program pembangunan yang saat ini terhambat.

Banyak daerah di Indonesia telah menggunakan pinjaman PT SMI sebagai pendorong pembangunan, termasuk Kabupaten Siak, Pelalawan, Dumai, hingga Pekanbaru. Selama perencanaan matang dan pengawasan kuat, pinjaman justru menjadi: Akselerator pembangunan, Instrumen fiskal produktif, Solusi jangka pendek menutup ruang fiskal yang menyempit. 

Oleh karena itu, reaksi penolakan total terhadap skema yang legal dan sudah lumrah di banyak daerah terasa tidak proporsional.

Menurut hemat penulis, dalam situasi seperti ini, pendekatan paling rasional adalah mengambil jalan tengah: Pinjaman disetujui, karena Pemkab Inhil tentu tidak gegabah mengajukan pinjaman tanpa menimbang kemampuan bayar, prioritas pembangunan, dan pengawasan pemerintah pusat. Melalui DPRD kita titipkan beberapa catatan, Memperbaiki detail engineering design (DED), Menyusun prioritas pembangunan yang jelas dan terukur, Menjamin transparansi alokasi pinjaman, Membuka ruang pengawasan publik, Menyiapkan laporan berkala realisasi fisik dan keuangan. 

Dengan demikian, DPRD menjalankan fungsi kontrol, Pemkab menjalankan fungsi eksekusi, dan masyarakat mendapatkan kepastian pembangunan — bukan drama politik yang tidak perlu. Jika semua pihak kembali pada posisi konstitusionalnya, maka rencana pinjaman daerah Rp200 miliar ini tidak perlu dipandang sebagai ancaman atau sumber perdebatan berkepanjangan. Sehingga tercipta kolaborasi, bukan menjadi polarisasi. Pemerintah butuh dukungan. DPRD butuh penjelasan. Masyarakat butuh manfaat.

Ketika ketiganya berjalan bersama, maka pinjaman bukan lagi masalah, melainkan solusi yang terukur dan terawasi. Pemkab Inhil sudah mengambil langkah berani — kini tinggal memastikan langkah itu disertai perbaikan dan transparansi.

Karena pada akhirnya, tujuan besar pembangunan hanyalah satu: menjawab kebutuhan masyarakat yang tak mungkin menunggu APBD yang terus menyempit.

Penulis : Kartika Roni

‘Jurnalis Gaek'

Sekda Inhil Jelaskan Kenapa Harus Pinjam Rp200 Miliar

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN - Kebijakan Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, akan melakukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar menunai pro dan kontra serta menjadi sorotan publik dan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari, memberikan penjelasan resmi terkait dasar dan urgensi pengajuan pinjaman tersebut dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

Tantawi menegaskan bahwa rencana pinjaman itu memang diusulkan Pemkab dalam dokumen KUA-PPAS, dan menurutnya masuk dalam koridor RPJMD karena berkaitan langsung dengan misi pembangunan 2026 yang membutuhkan dukungan pendanaan signifikan.

“Bahwa memang benar kami mengajukan rancangan KUA PPAS 2026, termasuk rencana pinjaman. Karena sempitnya ruang fiskal setelah pengurangan dana TKD. Sementara ada kebutuhan yang menurut kami prioritas untuk tahun 2026,” ujar Tantawi, Rabu (3/12/2026).

Ia menjelaskan, berbagai kebutuhan prioritas tersebut mencakup infrastruktur dasar dan layanan publik, yang dianggap strategis untuk mendukung misi RPJMD. 

Selain itu, Pemkab juga menilai terdapat sejumlah persoalan krusial yang harus segera ditangani.

“Termasuk untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dianggap krusial seperti memperbaiki ruas-ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan bisa menghambat arus komoditas sebagai akses penting logistik pertanian,” katanya.

Selain sektor jalan, Pemkab juga mengarahkan pembiayaan pinjaman untuk pembangunan dan penyelesaian berbagai fasilitas publik penting, di antaranya Pembangunan Pasar Terapung, Penyelesaian Islamic Center, serta Pembangunan dan rehabilitasi kantor pemerintah yang dinilai sudah tidak lagi representatif untuk pelayanan publik.

Tantawi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak cukup menutup kebutuhan pembangunan prioritas tersebut.

“Efisiensi tidak dapat menutupi kebutuhan itu karena jumlah kebutuhan prioritas jauh melampaui potensi efisiensi belanja rutin. Pinjaman yang direncanakan diarahkan untuk belanja modal, bukan untuk menutupi operasional rutin,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh rencana pinjaman telah disusun secara terarah dan selaras dengan visi–misi RPJMD.

“Rencana pinjaman tersebut digunakan secara terencana dan sesuai koridor RPJMD dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah,” tambahnya.

Tantawi juga mengingatkan bahwa pengajuan pinjaman tersebut baru tahap usulan, bukan keputusan final.

“Kembali kami sampaikan bahwa itu adalah usulan kami dalam KUA PPAS, dan saat ini masih dalam pembahasan di DPRD. Apakah disetujui atau ada pandangan lain dari legislatif, tentu nanti akan sampai pada kesimpulan bersama,” tutup Tantawi.

Pembahasan mengenai pinjaman Rp200 miliar ini menjadi salah satu agenda paling krusial dalam dinamika penganggaran Inhil 2026, dan keputusan akhir akan sangat bergantung pada kesepahaman eksekutif dan legislatif.

Untuk diketahui, Ketua DPRD, Iwan Taruna, S.T., M.S mengungkapkan bahwa usulan pinjaman anggaran daerah tersebut belum mendapatkan persetujuan dan pembatalan dari pihak legislatif.

Gebrak Pembangunan Inhil! Bupati Herman Ajukan Pinjaman Rp200 Miliar untuk Wujudkan 14 Proyek Mega

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tengah menyiapkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. 

Rencana besar tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil. 

 

"Jadi belum diputuskan apakah disetujui atau tidak," tegas Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna saat menggelar konferensi pers, Selasa (2/12/2025). 

Adapun item pembangunan yang diusulkan oleh Bupati Inhil Herman untuk laju pembangunan daerah dari usulan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan Islamic Canter Rp. 38.8 miliar

2. Rehabilitas Pasar Terapung Tembilahan Rp

. 21.9 miliar

3. Pembangunan Kantor Camat Rp. 18 miliar (Tanah Merah, Kateman, Reteh dan Kuindra).

4. Rehap Kantor Bupati Rp. 5 miliar

5. Peningkatan Jalan Menuju Batalion Pangan Rp. 5 miliar

6. Pembangunan Pelengsengan Pelabuhan Parit 21 Rp. 15.8 miliar

7. Rekonstruksi Jalan Kotabaru- Sanglar Rp. 15 miliar

8. Peningkatan Jalan Sungai Luar-Simpang Tiga-Rambaian Rp. 7.5 miliar.

9. Swakelola Jalan Rp. 20 miliar

10. Pengadaan Meubeler Sekolah Rp5 miliar

11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp. 5 miliar

12. Rekonstruksi Jalan Simpang Beringin Rp. 20 miliar

13. Pembangunan Jembatan Sungai Junjangan Rp. 11.6 miliar

14. Rekonstruksi Jalan Suhada II Tembilahan Hulu Rp. 16 miliar.

Soal Pinjaman Daerah Rp200 M, Ketua BAPERA Inhil Yakin Pemerintah Punya Perhitungan Matang

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN — Polemik rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Inhil menyatakan keyakinannya bahwa langkah tersebut telah melalui perhitungan yang matang dan strategis.

Menurut Ketua BAPERA Inhil, H Ardiansyah, keputusan pemerintah daerah untuk mengajukan pinjaman bukanlah tindakan gegabah, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026. 

“Saya percaya pemerintah daerah telah melakukan kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan,” ujarnya, Senin (1/12/2025). 

Di sisi lain, Ketua BAPERA Inhil menilai bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana rutin APBD, terlebih untuk proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. 

“Pinjaman inikan digunakan untuk proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan pelayanan publik, maka itu adalah investasi jangka panjang,” jelas H Ardiansyah. 

Tokoh yang akrab disapa H Iyan ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah, sembari tetap mengedepankan fungsi kontrol dan transparansi. 

“Kritik itu penting, tapi mari kita juga beri ruang bagi pemerintah untuk bekerja. Yang terpenting, semua proses harus terbuka dan akuntabel,” tambahnya.

Ketua BAPERA Sambut Baik Kebijakan Bupati Inhil

Disamping keyakinannya terhadap Pemda Inhil atas perhitungan yang matang dalam rencana pinjaman daerah, Ketua BAPERA juga mengaku menyambut baik kebijakan Bupati Inhil, H Herman tersebut. 

Menurut H Iyan, kebijakan itu juga merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah tidak tersendat di tengah pengetatan fiskal nasional. Sedangkan kebutuhan pembangunan skala prioritas di Inhil sudah mendesak untuk kepentingan masyarakat.

"Setelah mencermati keuangan daerah (APBD_red), saya secara pribadi sangat mendukung kebijakan Bupati untuk merealisasikan pembangunan prioritas," katanya.

Ia jua menegaskan bahwa kebijakan Bupati Inhil harus didukung semua kalangan, karena ketersediaan APBD sangat minim, ditambah lagi ruang fiskal daerah kian terbatas akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) atas kebijakan pemerintah pusat. Menilik dari ketersediaan anggaran tersebut, sulit pembangunan bisa terealisasi maksimal.

"Ini adalah pilihan dan resiko yang diambil oleh Bupati untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Karena pembangunan tidak boleh terhenti ditengah tekanan fiskal," tutup H Iyan.

Bupati Inhil Ajukan Pinjaman Daerah Rp200 Miliar, Tegaskan Pembangunan Tidak Boleh Terhenti

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tengah menyiapkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Ini dilakukan untuk menopang pembangunan infrastruktur di tengah tekanan fiskal dan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

Bupati Inhil, H. Herman dalam keterangannya di Rumah Dinas Bupati, Sabtu Malam (29/11), menegaskan bahwa langkah ini diambil agar tahun 2026, pembangunan tidak stagnan, meskipun kapasitas fiskal daerah semakin tertekan. Ia juga menyatakan siap memberikan penjelasan resmi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil terkait rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut. 

PT SMI sebagaimana diketahui adalah  Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan  bertugas di bidang pembiayaan infrastruktur, dalam rangka mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia secara berkelanjutan. Perusahaan ini berfungsi sebagai lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang menyediakan pembiayaan, jasa konsultasi, dan pengembangan proyek. 

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena ruang fiskal mengecil. Jika pusat memangkas TKD, daerah harus mencari alternatif pembiayaan yang sah dan terukur,” ujar Bupati lugas. 

Pemkab Inhil, terang Bupati,  mengalami penurunan kemampuan keuangan akibat penyesuaian TKD 21,7 persen yang berdampak pada ruang gerak APBD tahun 2026. Implikasinya sejumlah program prioritas berpotensi tertunda apabila pemerintah daerah tidak mencari instrumen pembiayaan tambahan.

Menurut Bupati, pinjaman daerah menjadi instrumen yang diatur regulasi pusat, dan pemerintah daerah dapat memanfaatkannya selama penggunaannya diarahkan pada kegiatan produktif serta memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa pinjaman tidak digunakan untuk belanja rutin, melainkan untuk proyek strategis. 

“Skema pinjaman tersebut untuk perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, penyelesaian kegiatan pembangunan yang tertunda dan percepatan konektivitas ekonomi masyarakat, “tegasnya.

Akan Jelaskan di Rapat Banggar DPRD Inhil

Sementara itu, menanggapi dinamika yang muncul di publik dan legislatif, Bupati menyampaikan kesiapannya hadir dalam rapat Banggar DPRD Inhil guna menjelaskan mekanisme, urgensi, serta simulasi kemampuan fiskal daerah dalam mengembalikan pinjaman.

“Semua akan dijelaskan secara terbuka. Ini menyangkut masa depan pembangunan Inhil, sehingga transparansi adalah harga mati,” tegasnya.

Meski dianggap solusi, pinjaman daerah tetap membawa risiko, berupa; beban pengembalian APBD di masa mendatang, ketergantungan pada stabilitas TKD dan PAD, potensi penundaan program lain jika pendapatan daerah tidak sesuai proyeksi. Karena itu, akuntabilitas dan kajian kelayakan menjadi aspek penting sebelum skema pinjaman disetujui.

Rencana Pemkab Inhil melakukan skema pinjaman pada APBD 2026, bukanlah kebijakan tunggal. Sejumlah kabupaten/kota lain di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir juga memanfaatkan opsi pinjaman atau utang daerah sebagai bagian dari strategi menjaga belanja pembangunan di tengah tekanan fiskal.

Pemerintah Kabupaten Siak diketahui memiliki utang dan tunda bayar dengan nilai signifikan, bahkan baru saja melunasi hampir Rp200 miliar utang daerah pada tahun 2025. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tetap berjalan dan tidak terbentur keterbatasan anggaran.

Bupati Inhil, juga mencontohkan Kota Dumai sempat menjadi sorotan ketika Rancangan APBD tahun 2022 tercatat memasukkan pos pinjaman daerah. Skema ini digunakan untuk menutup kebutuhan belanja pembangunan yang tidak dapat dipenuhi hanya dari PAD dan TKD.

“Skema pinjaman daerah bukan hal baru dalam konteks keuangan daerah di Riau. Sejumlah pemerintah daerah menilai pinjaman sebagai instrumen sah untuk menjaga kesinambungan pembangunan, selama tata kelola dan kemampuan mengembalikan pinjaman dapat dipertanggungjawabkan, “terang Herman. 

Rencana pinjaman Rp200 miliar APBD tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Inhil mencerminkan strategi fiskal adaptif di tengah tekanan TKD nasional. Dengan kesediaan Bupati menjelaskan secara terbuka kepada Banggar DPRD, proses pengambilan keputusan diharapkan semakin transparan dan akuntabel.

“ Jika dikelola dengan baik, pinjaman dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga momentum pembangunan. Namun jika tidak direncanakan secara matang, beban fiskal jangka panjang dapat menghambat ruang gerak APBD ke depan, “tutup Bupati. 

Disperindag Inhil Ukur Pasar Gemilang Plaza Tembilahan Jelang Rencana Pemagaran

KOREKSI24JAM , Tembilahan — Aktivitas di kawasan Pasar Gemilang Plaza, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, kembali menjadi perhatian publik setelah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil turun langsung melakukan pengukuran serta pengecekan kondisi bangunan, Jumat (28/11/2025) Kegiatan ini disebut sebagai langkah awal sebelum dilakukannya pemagaran di kawasan pasar yang selama ini terbengkalai dan rawan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.

Menurut Disperindag, tujuan utama kegiatan pengukuran tersebut adalah memastikan ketertiban pemanfaatan ruang pasar, keamanan bangunan, serta memberi kepastian terhadap rencana penataan kawasan. Pasar Gemilang Plaza yang sudah lama tidak berfungsi maksimal kerap dikeluhkan pedagang karena kondisi fisiknya yang tidak terawat dan rentan disalahgunakan pihak-pihak tertentu.

“Ini bagian dari upaya pemerintah menata kembali kawasan pasar agar lebih aman dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun pedagang,” ujar salah satu petugas Disperindag di lokasi.

Hasil pantauan awak media di lapangan memperlihatkan bahwa proses pengukuran berjalan lancar. Para pedagang tampak antusias dan kooperatif, meski tetap menyampaikan satu harapan penting: adanya pemberitahuan sebelum pemagaran dilakukan.

Seorang pedagang yang ditemui wartawan menegaskan bahwa mereka mendukung penataan pasar, namun ingin ada komunikasi yang baik dari pihak pemerintah.

“Yang penting kami dikabari dulu sebelum dipagar, Bang. Jadi kami bisa angkat barang-barang dagangan kami,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Para pedagang mengaku tidak ingin mengalami kerugian atau kebingungan apabila pemagaran tiba-tiba dilakukan tanpa pemberitahuan resmi.

Sampai berita ini diturunkan, sudah tampak beberapa pedagang yang memilih pindah ke lokasi lain. Mereka bahkan menunjukkan titik lokasi pindah kepada pelanggan agar konsumen tidak kebingungan mencari toko atau lapak mereka.

Sementara itu, sebagian pedagang lainnya mulai berangsur mengemasi barang-barang untuk bersiap menghadapi penataan kawasan pasar.

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa rencana Disperindag ini benar-benar sedang berjalan, dan masyarakat pedagang berharap proses pemagaran nantinya dilakukan dengan koordinasi yang jelas, komunikatif, dan manusiawi.

Disperindag menegaskan bahwa langkah pengukuran dan rencana penataan ini juga bertujuan memastikan terciptanya transaksi perdagangan yang lebih jujur dan transparan di pasar tradisional maupun modern. Selain itu, pemagaran dianggap perlu untuk mengamankan bangunan dari potensi kejadian yang tidak diinginkan, mengingat kawasan tersebut cukup lama terbengkalai.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang agar rencana ini tidak menimbulkan polemik, sekaligus memberikan solusi terbaik bagi seluruh pihak yang terdampak.

Bupati Inhil Herman Dorong Legalitas Produk Pangan Lewat Sosialisasi SPP-IRT

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN — Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H Muamar Gaddafi, membuka kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi pelaku usaha mikro.

Sosialisasi berlangsung di Aula Hotel Harmona Inn Tembilahan dan diikuti 30 pelaku usaha dari 20 kecamatan, Kamis (20/11/2025). 

Sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas produk pangan melalui SPP-IRT, sekaligus memberikan pendampingan administrasi dan teknis dalam proses penerbitan sertifikat. Seluruh peserta merupakan pelaku usaha yang belum memiliki SPP-IRT.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Muamar Gaddafi, menegaskan komitmen untuk memperkuat sektor usaha mikro melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi perizinan, hingga dukungan akses pembiayaan.

 “Upaya ini kami dorong agar pelaku usaha semakin mandiri, inovatif, dan mampu bersaing,” ujarnya.

Muammar juga mengingatkan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pengembangan usaha.

 “Keberhasilan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Inhil, pimpinan OPD terkait, narasumber, pendamping kegiatan, serta para pelaku usaha mikro peserta sosialisasi.

Pemkab Inhil Layangkan Protes Terbuka: Mendesak Pemerintah Pusat Batalkan Rencana Pemindahan Pabrik Hilirisasi Kelapa

KOREKSI24JAM, Indragiri Hilir (Inhil) kembali menegaskan posisi sebagai sentra kelapa terbesar di Indonesia sekaligus kawasan yang paling layak menjadi pusat pengembangan hilirisasi kelapa nasional. Namun, rencana pemerintah pusat untuk mengalihkan proyek pembangunan pabrik hilirisasi kelapa ke daerah lain memicu protes keras dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Inhil, Haji Herman, dalam pernyataan resminya pada Selasa (18/11/2025).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bentuk protes terbuka dari Pemkab Inhil terhadap kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan keadilan, apalagi jika dilihat dari potensi dan kebutuhan pembangunan industri kelapa nasional.

Inhil: Lumbung Kelapa Terbesar di Indonesia

Kabupaten Indragiri Hilir selama ini dikenal dengan julukan “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”. Julukan ini bukan sekadar slogan, tetapi didasarkan pada data faktual: Inhil memiliki luas perkebunan kelapa terbesar di Indonesia, bahkan termasuk yang terluas di dunia, dengan sentra produksi yang tersebar di hampir seluruh kecamatan.

Luas kebun kelapa yang mencapai ratusan ribu hektare menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi masyarakat. Diperkirakan lebih dari 70 persen penduduk Inhil menggantungkan hidup dari komoditas kelapa, baik sebagai petani, pekerja kebun, pengumpul, hingga pelaku industri rumahan berbasis kelapa.

Dengan potensi sebesar itu, pembangunan pabrik hilirisasi kelapa di luar Inhil dinilai tidak efektif dan bertentangan dengan logika distribusi bahan baku.

Dampak Strategis Hilirisasi Kelapa di Inhil

Bupati Herman menegaskan bahwa jika pabrik hilirisasi dibangun di Inhil, maka manfaat ekonominya akan langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Beberapa dampak positif yang dinilai sangat strategis antara lain:

- Peningkatan nilai tambah kelapa

Selama ini petani menjual kelapa dalam bentuk mentah atau semi-olah seperti kopra. Dengan hilirisasi, kelapa dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti:

- minyak kelapa murni

- oleokimia berbasis kelapa

- karbon aktif

- sabut serat kelapa

- arang tempurung

- aneka produk turunannya

- Pengurangan biaya logistik

Dengan pabrik yang berada di lokasi bahan baku terbesar, biaya angkut dapat ditekan sehingga meningkatkan efisiensi industri kelapa nasional.

- Kesejahteraan petani meningkat

Harga kelapa dapat lebih stabil karena industri pengolahan berada dekat dengan sumber bahan baku.

- Pemerataan ekonomi wilayah pesisir

Inhil merupakan daerah pesisir yang kondisinya selama ini cukup tertinggal. Pabrik hilirisasi menjadi peluang besar untuk membangkitkan aktivitas ekonomi baru.

Langkah Serius Pemkab Inhil Memperjuangkan Hilirisasi

Protes Pemkab Inhil bukan tanpa dasar. Selama dua tahun terakhir, pemerintah daerah telah aktif memperjuangkan agar hilirisasi kelapa menjadi fokus pembangunan industri nasional yang ditempatkan di Inhil.

Langkah-langkah yang telah ditempuh Pemkab Inhil antara lain:

- Audiensi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM

Menyampaikan potensi pamungkas Inhil sekaligus kesiapan daerah dalam menyediakan lahan dan dukungan kebijakan daerah.

- Pertemuan dengan Kepala Bappenas

Menjelaskan proyeksi penguatan sektor kelapa nasional jika hilirisasi dipusatkan di wilayah sentra produksi terbesar.

- Menyusun peta potensi dan masterplan hilirisasi kelapa

Termasuk rekomendasi lokasi, kapasitas pabrik, hingga estimasi kebutuhan investasi.

- Komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian

Kementan sebelumnya telah menyatakan dukungan atas pembangunan tiga pabrik hilirisasi baru yang dibiayai APBN, serta membuka ruang bagi investasi swasta.

Namun, rencana pemindahan lokasi proyek yang tiba-tiba muncul kemudian menimbulkan tanda tanya sekaligus kekecewaan dari Pemkab Inhil.

Potensi Kerugian Jika Proyek Dipindahkan

Menurut Bupati Herman, setidaknya ada tiga kerugian besar jika pembangunan pabrik hilirisasi dipindahkan dari Inhil:

1. Terputusnya rantai pasok yang efisien

Pabrik yang jauh dari sumber bahan baku menyebabkan biaya produksi meningkat dan menurunkan daya saing produk kelapa Indonesia.

2. Merugikan petani kelapa Inhil

Petani kehilangan peluang meningkatkan pendapatan karena tidak adanya industri pengolahan di daerah.

3. Menghambat percepatan pembangunan daerah pesisir

Inhil merupakan wilayah yang sangat membutuhkan industri hilir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hilirisasi Kelapa Sebagai Agenda Nasional

Hilirisasi merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia. Selama ini, kelapa Indonesia memiliki kualitas tinggi, namun kontribusinya terhadap ekspor bernilai tinggi masih rendah karena terbatasnya industri pengolahan.

Dengan hilirisasi:

- Produk kelapa dapat masuk pasar global dengan nilai tinggi

- Indonesia mampu bersaing dengan Filipina dan India sebagai produsen utama

- Petani kelapa dapat memperoleh harga yang lebih adil

Karena itu, Inhil menilai bahwa keputusan pembangunan pabrik harus berdasarkan data strategis, bukan kompromi politik atau tekanan pihak tertentu.

Tuntutan Resmi Pemkab Inhil kepada Pemerintah Pusat

Melalui surat resmi yang disampaikan ke Kementerian Pertanian, dan ditembuskan ke kementerian terkait lainnya, Pemkab Inhil meminta:

1. Peninjauan ulang kebijakan pemindahan lokasi pabrik hilirisasi kelapa

2. Keputusan berbasis data potensi produksi dan kelayakan wilayah

3. Pertimbangan yang mengutamakan kepentingan petani kelapa nasional

4. Komunikasi terbuka yang melibatkan pemerintah daerah

Bupati Herman menegaskan bahwa suara Pemkab Inhil adalah bagian dari perjuangan masyarakat dan petani kelapa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Seruan Terakhir: Hilirisasi Harus Berpihak kepada Sentra Produksi

Dalam pernyataan akhirnya, Bupati Herman mengingatkan bahwa kebijakan nasional harus berpihak kepada daerah yang memberi kontribusi terbesar. Menurutnya, memindahkan proyek hilirisasi dari Inhil justru bertentangan dengan prinsip pembangunan berbasis potensi daerah.

“Kami meminta pemerintah pusat berpikir objektif dan adil. Inhil memiliki potensi terbesar, data lengkap, dan kesiapan penuh. Hilirisasi kelapa harus hadir di tempat yang paling layak — di Indragiri Hilir.”

---

Festival Hadrol Al Banjari Tingkat Provinsi Riau Resmi ditutup Bupati Inhil H. Herman

KOREKSI24JAM.COM, TEMBILAHAN - Festival Hadroh Al Banjari Tingkat Provinsi Riau resmi ditutup Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman, pada Minggu (16/11) malam, di Gedung Daerah Engku Kelana, Tembilahan. 

Pada malam penutupan yang juga dirangkai dengan pengumuman para pemenang tersebut, tampak hadir Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Inhil Katerina Susanti Herman, Unsur Forkopimda, Alim Ulama, sejumlah Pejabat Pemkab Inhil dan unsur terkait. 

Festival Hadroh yang digelar, bagi Bupati Inhil Herman, bukan sekadar perlombaan seni islami, yang terpenting menggaungkan selawat atas Baginda Nabi Muhammad SAW. 

"Agar selawat tak hanya semarak saat bulan Maulid saja, karena dengan seringnya kita berselawat menambah kecintaan kepada Rasulullah. Hari ini kita berkumpul memuji Baginda Rasul, semoga kelak di akhirat kita berkumpul pula bersama Nabi Muhammad SAW," ungkap Herman. 

Menyaksikan suksesnya penyelenggaran  Festival Hadroh Al-Banjari, Bupati berharap menjadi agenda rutin di Kab. Inhil

"Kesuksesan ini berkat kerja keras seluruh panitia dan pendukung acara yang terlibat. Saya juga berterimakasih kepada Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi menjadi leserta lomba. Semoga Festival ini dapat tiap tahun kita adakan," harap Bupati Inhil. 

Usai menutup resmi Festival Hadroh Al-Banjari se Provinsi Riau, Bupati didampingi Ketua BKMT Katerina Susanti, menyerahkan hadiah kepada para pemenang, dengan rincian sebagai berikut : 

Kategori Umum Se - Riau : 

1. Riyadhatus Shalihin - Pekanbaru

2. Ahbaburrasul - Inhil

3. Garis Keras - Kampar

4. Baitul Qirom - Inhil

5. Asy Syuhada - Inhil

Kategori Ibu-Ibu Majelis Taklim se-Inhil : 

1. Zahrotun Nida - Kec. Tembilahan

2. Al Mahabbah - Kec. Tempuling 

3. Nurul Huda - Kec. Tembilahan

4. Nurul Musthofa - Seberang Tembilahan

5. An Nur - Kec. Enok

Kategori Pelajar se-Inhil :

1. Al Mahabbatur Rosul - Kec. Tempuling 

2. Ahbaburrasul - Kec. Tembilahan

3. Qoriyatun Toyyibah - Kec.Tembilahan Hulu

4. Raudhatut Tholibin - Kec.Tembilahan

5. Sa'adatun Nada - Kec. Enok

Hari Pahlawan 2025, Bupati Inhil Pimpin Upacara Ziarah Nasional di TMP Yudha Bhakti

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN - Dalam suasana penuh khidmat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Yudha Bhakti, Tembilahan, Senin (10/11/2025), sebagai bagian dari peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2025.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE., MT, menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan peletakan karangan bunga oleh Bupati H. Herman, serta tabur bunga di pusara para pahlawan yang diikuti oleh unsur peserta upacara lainnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, veteran pejuang, organisasi kemasyarakatan, pelajar, dan pramuka. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara dengan penuh khidmat dan rasa nasionalisme yang tinggi.

Pelaksanaan ziarah nasional ini tidak hanya menjadi tradisi penghormatan kepada pahlawan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya meneladani semangat juang dan pengorbanan dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan kepedulian terhadap sesama.

Sebagai penutup, seluruh peserta bersama-sama memanjatkan doa untuk arwah para pahlawan, sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan atas jasa mereka yang telah berjuang demi kejayaan bangsa Indonesia.

Pemkab Inhil Komitmen Jaga Mangrove Lewat Program Climate Collective Initiative

KOREKSI24JAM, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Herman yang diwakili oleh Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, menghadiri acara Deseminasi Akhir Program Climate Collective Initiative (CCI) yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Insani di Aula Hotel Elite, Rabu 5 November 2025 pagi.

Dalam sambutannya, Bupati melalui Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program tersebut yang dinilai memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.

“Pemerintah Kabupaten Inhil mengapresiasi seluruh pihak yang berperan dalam program ini. Inisiatif ini tidak hanya menjaga kelestarian mangrove, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan berbasis perhutanan sosial,” ujar Bupati.

Adapun fokus utama program CCI ialah pengelolaan mangrove berbasis perhutanan sosial di enam desa dan kelurahan, yaitu Desa Igal, Pulau Cawan, Perigi Raja, Sungai Piyai, Tanjung Melayu, dan Kelurahan Sapat. Wilayah tersebut tersebar di dua kecamatan, yakni Mandah dan Kuala Indragiri.

Program Climate Collective Initiative sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Bupati Inhil Resmi Buka MTQ ke-55, Ajak Masyarakat Jadikan Al-Qur’an Sebagai Pedoman Hidup

KOREKSI24JAM, KEMPAS – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H Herman, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Katerina Susanti Herman, secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-55 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025. 

Acara pembukaan berlangsung meriah di Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, dan dihadiri oleh ribuan masyarakat serta para kafilah dari 20 kecamatan se-Kabupaten Inhil, Rabu, 29 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Herman mengawali kegiatan dengan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang MTQ tingkat Provinsi yang sebelumnya digelar di Kabupaten Bengkalis. 

Ia kemudian menegaskan bahwa MTQ sejatinya bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan momentum penting untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

“MTQ juga menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat persatuan dan kesatuan umat, serta membangun generasi Qurani yang berakhlak mulia,” ungkap Bupati Herman.

Mengangkat tema “Dengan MTQ ke-55 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, Mari Kita Bangun Generasi Qurani yang Unggul, Kompetitif, dan Berakhlakul Karimah”, Bupati menilai tema tersebut sangat relevan dengan tantangan zaman saat ini.

 “Kita ingin melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan emosional, serta berakhlak mulia,” tambahnya.

MTQ ke-55 Kabupaten Inhil ini akan berlangsung selama enam hari, mulai 29 Oktober hingga 3 November 2025. Sebanyak 700 peserta ikut ambil bagian, terdiri dari 341 peserta putra dan 359 peserta putri. 

Mereka akan berkompetisi dalam 11 cabang lomba, meliputi Tilawah, Tahfidz, Tafsir, Syarhil, Fahmil, Kaligrafi, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ), Karya Tulis Ilmiah Hadits (KTIH), Barzanji, Hadits 100, dan Hadits 500.

Bupati Herman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan MTQ, serta kepada masyarakat Kelurahan Harapan Tani yang telah menjadi tuan rumah dengan penuh keramahan.

 “Kepada para dewan hakim yang mulia, saya berpesan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, dan objektif. Berikanlah penilaian yang seadil-adilnya kepada seluruh peserta tanpa memihak,” pesan Bupati.

Kepada para peserta, Bupati Herman mengingatkan agar menjadikan MTQ sebagai ajang untuk menguji kemampuan diri sekaligus mempererat silaturahmi antarsesama.